4 Strategi Penerapan Otoritarianisme Digital untuk Cegah Kerusuhan

Hal sama juga terjadi di negara-negara Afrika. Kajian yang dilaksanakan African Digital Rights Network (ADRN) menemukan terdapat 10 negara yang menggunakan upaya memutus jaringan internet dalam dua dekade terakhir di Afrika. Itu menyebabkan rakyat tak bisa menyuarakan opininya.

“Penelitian kita menunjukkan ruang sipil virtual ditutup dengan cara represif,” kata Juliet Nanfuka, peneliti ADRN, dilansirReuters.

2. Spionase Media Sosial


Foto/Reuters

Pemerintah kerap melakukan aksi spionase terhadap warganya sendiri. Mereka memantau konten di media sosial hingga di grup WhatsApp. Itu dilakukan untuk mengendalikan eskalasi. Seperti diungkapkan Nanfuka, pemantauan terhadap para aktivis yang vokal di media sosial sangat membahayakan.

Pemerintahan otoriter juga bisa menggunakan bantuan artificial intelligence untuk melakukan pemantauan terhadap akun atau pun konten tertentu dengan berbasis pada kata kunci.


3.Sensor Online

Pemerintah yang panik juga akan memberlakukan penyensoran online terhadap konten di internet. Itu bisa menghalangi kebebasan berekspresi dan mengakses informasi.

Pemerintah Pakistan, misalnya, menerapkan sensor internet yang ketat, ketika Khan digulingkan parlemen pada April 2023. Politikus kharismatik itu kembali turun ke jalan dan menggelar kampanye yang dihadiri ribuan orang. Itu juga disiarkan secara virtual.

Netblocks, lembaga yang memonitor internet berbasis di Inggris, mengatakan sedikitnya ada tiga kali sensor terhadap kampanye dan pawai yang dilaksanakan Khan.