ICC Bikin Afrika Selatan Dilema, Tangkap Vladimir Putin atau Tidak

PRETORIA - Surat perintah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuat Afrika Selatan dilema. Sebab, negara Afrika itu menjadi tuan rumah KTT BRICS tahun ini—yang kemungkinan dihadiri pemimpin Rusia.

Juru bicara Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya, mengatakan KTT BRICS akan digelar Agustus nanti. Menurutnya, surat perintah ICC telah melemparkan "kunci pas" pada Afrika Selatan.

Sebagai penandatangan Statuta Roma 2002, Afrika Selatan wajib menegakkan surat perintah ICC untuk penangkapan Putin.

Namun, negara ini juga menjadi tuan rumah KTT BRICS tahun ini, di mana para pemimpin ekonomi berkembang terbesar di dunia—Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan—akan bertemu.



“Semua kepala negara diharapkan menghadiri KTT. Tapi sekarang kami memiliki kunci pas dalam bentuk surat perintah ICC ini,” kata Magwenya kepada wartawan.

“Yang menentukan adalah bahwa ada keterlibatan lebih lanjut dalam hal bagaimana itu akan dikelola, dan keterlibatan itu sedang berlangsung,” lanjut Magwenya, seperti dikutip Kamis (13/4/2023). "Setelah mereka selesai, pengumuman yang diperlukan akan dibuat."

Pemerintah Ramaphosa telah menyadari dilema seputar surat perintah ICC tersebut sejak dikeluarkan, di mana Magwenya bulan lalu menolak mengatakan apakah Pretoria akan menegakkannya.

Ramaphosa mengumumkan pada hari Selasa bahwa dia akan mengirim utusan ke Washington untuk mengklarifikasi sikap "non-blok" tentang konflik Ukraina.

Afrika Selatan dan Rusia telah menjadi mitra dekat sejak Uni Soviet mendukung Kongres Nasional Afrika anti-apartheid, yang saat ini dipimpin oleh Ramaphosa. Di bawah kepemimpinannya, Afrika Selatan menolak mengutuk operasi militer Rusia di Ukraina atau menjatuhkan sanksi terhadap Moskow, sementara militer negara itu ikut serta dalam latihan bersama dengan pasukan Rusia dan China awal tahun ini.

Pretoria memiliki masalah sendiri dengan ICC, dan dihukum oleh pengadilan pada tahun 2017 karena gagal menangkap mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir ketika dia mengunjungi negara itu pada tahun 2015 untuk pertemuan puncak para pemimpin Afrika.

Menyusul insiden tersebut, pejabat Afrika Selatan mengajukan permohonan untuk mundur dari ICC, sebuah keputusan yang kemudian dibatalkan setelah keputusan Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa langkah tersebut tidak konstitusional.

Dalam mengeluarkan surat perintah tersebut, ICC menuduh Putin dan Komisaris Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova melakukan "deportasi tidak sah" terhadap anak-anak dari "wilayah pendudukan di Ukraina".

Tuduhan tersebut mengacu pada upaya Rusia untuk mengevakuasi warga sipil dari daerah konflik di wilayah Donbas.

Rusia—yang seperti AS, China, dan India, tidak mengakui otoritas ICC—telah menolak surat perintah tersebut dan menganggap batal demi hukum dari sudut pandang hukum.