ICC Ingin Tangkap Putin atas Kejahatan Perang, Mengapa Bush Tidak?

Sabtu, 18 Maret 2023 - 14:43 WIB
loading...
A A A
Sementara keberadaan surat perintah itu diumumkan, bukti yang mendasarinya tidak dipaparkan. Menurut Kishore, klaim spesifik tentang "deportasi tidak sah" terhadap anak-anak Ukraina telah dipromosikan di media AS, termasuk New York Times, berdasarkan tuduhan yang tidak berdasar oleh pemerintahan Biden dan pemerintah Ukraina.

Sebuah studi yang sering dikutip, diterbitkan oleh Universitas Yale pada bulan Februari, mengeklaim bahwa 6.000 anak telah dipindahkan ke Rusia. Lembaga yang melakukan penelitian tersebut adalah bagian dari “Conflict Observatory” yang didukung pemerintah AS, yang didirikan untuk tujuan memproduksi propaganda perang.

Menurut Kishore, dana awal USD6 juta untuk "observatorium" disediakan oleh "Biro Operasi Konflik dan Stabilisasi" Departemen Luar Negeri AS, yang menyatakan bahwa misinya adalah untuk mengantisipasi, mencegah, dan menanggapi konflik yang merusak kepentingan nasional AS.

Menurutnya, dengan standar objektif apa pun, setiap pemerintahan AS dalam ingatan bersalah atas kejahatan yang jauh lebih buruk daripada yang dituduhkan terhadap Putin--dari pengeboman nuklir dua kota di Jepang pada akhir Perang Dunia II, meratakan Korea Utara antara 1950-1953, hingga pembantaian massal dan pembakaran pirokimia dalam Perang Vietnam yang dipimpin AS.

AS, lanjut Kishore, yang memimpin kampanye tuduhan kejahatan perang terhadap Putin bertanggung jawab atas penyiksaan di penjara Abu Ghraib di Irak, pengeboman pesta pernikahan dan pertemuan sipil lainnya di Afghanistan, penyiksaan di penjara Teluk Guantanamo, dan pembunuhan warga sipil dengan drone di negara-negara yang diserang.

"Karena masalah penganiayaan anak diangkat dalam surat perintah penangkapan [Putin], kita harus mengingat kembali pernyataan terkenal duta besar AS untuk PBB, Madeleine Albright, yang menyatakan pada tahun 1996, mengacu pada setengah juta kematian anak-anak akibat sanksi AS terhadap Irak. Kami pikir harganya sepadan," kritik Kishore.

Amerika Serikat bahkan tidak mengakui yurisdiksi ICC karena khawatir bahwa ICC pada suatu saat dapat digunakan untuk mendakwa dan menuntut pejabat pemerintah Amerika.

Statuta Roma ICC ditandatangani oleh Bill Clinton, tapi tidak pernah dikirimkan ke Senat untuk diratifikasi. "Pada tahun 2002, ketika para pengacara Amerika menyusun memorandum yang dimaksudkan untuk membenarkan "perang pendahuluan" dan penyiksaan, Presiden George W Bush memberi tahu PBB bahwa AS tidak lagi bermaksud untuk meratifikasi undang-undang tersebut," papar Kishore.

AS, di bawah kepemimpinan Bush, bersama sekutunya telah menginvasi Irak atas tuduhan kepemilikan sejata pemusnah massal yang ternyata palsu. Invasi yang berujung pada penggulingan Presiden Saddam Hussein ini menyebabkan kekacauan di Irak. ICC tidak pernah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Bush dan sekutunya.

Pada tahun 2020, pemerintahan Donald Trump mengumumkan akan memberlakukan sanksi ekonomi dan pembatasan perjalanan pada penyelidik ICC setelah mereka mulai menyelidiki tuduhan kejahatan perang, termasuk penyiksaan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual, oleh militer AS di Afghanistan dan di pusat penyiksaan CIA. Jaksa baru ICC, Khan, membatalkan penyelidikan terhadap penyiksaan oleh AS pada 2021, tak lama setelah dia diangkat.
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Jurnalis Gugat Pemerintahan...
Jurnalis Gugat Pemerintahan Trump karena Tutup VoA dan Merumahkan 1.300 Karyawannya
PM Negara NATO: Merampas...
PM Negara NATO: Merampas Aset Rusia yang Dibekukan Adalah Tindakan Perang
6 Hal Bikin Penasaran...
6 Hal Bikin Penasaran dari F-47 Amerika, Pengganti Jet Tempur Siluman F-22 Raptor
Trump Bela Putin, Tepis...
Trump Bela Putin, Tepis Klaim Rusia Tolak Gencatan Senjata dengan Ukraina
Jadi Transgender, Anak...
Jadi Transgender, Anak Miliarder Elon Musk Luapkan Kemarahan pada Ayahnya dan Trump
AS Bikin Pesawat Tempur...
AS Bikin Pesawat Tempur Canggih Baru F-47, Selamat Tinggal Jet Siluman F-22 Raptor
Houthi Terus Melawan,...
Houthi Terus Melawan, AS Akan Kerahkan Kapal Induk Nuklir Kedua
Trump Dukung Penuh Tindakan...
Trump Dukung Penuh Tindakan Brutal Israel di Gaza
Gedung Putih Tuding...
Gedung Putih Tuding Biden Penyebab Krisis Telur Mahal di AS
Rekomendasi
Respons Pengesahan RUU...
Respons Pengesahan RUU TNI, Gubernur Lemhannas: Supremasi Sipil Harus Dijunjung Tinggi
Kemendikdasmen Imbau...
Kemendikdasmen Imbau Guru Lakukan Verifikasi Rekening untuk Kelancaran Tunjangan
Rekam Jejak Mantan Kapolda...
Rekam Jejak Mantan Kapolda Riau Irjen Pol M Iqbal: Sita 2,4 Ton Sabu, Berantas Korupsi hingga Pilkada Damai
Berita Terkini
Jurnalis Gugat Pemerintahan...
Jurnalis Gugat Pemerintahan Trump karena Tutup VoA dan Merumahkan 1.300 Karyawannya
23 menit yang lalu
PM Negara NATO: Merampas...
PM Negara NATO: Merampas Aset Rusia yang Dibekukan Adalah Tindakan Perang
1 jam yang lalu
Viral, Guru Sekolah...
Viral, Guru Sekolah Katolik Ini Diskors setelah Ketahuan Nyambi Jadi Model Dewasa
2 jam yang lalu
6 Hal Bikin Penasaran...
6 Hal Bikin Penasaran dari F-47 Amerika, Pengganti Jet Tempur Siluman F-22 Raptor
3 jam yang lalu
Kebakaran Besar Bikin...
Kebakaran Besar Bikin Bandara Heathrow Inggris Tutup, Jadwal Penerbangan Global Kacau
3 jam yang lalu
Trump Bela Putin, Tepis...
Trump Bela Putin, Tepis Klaim Rusia Tolak Gencatan Senjata dengan Ukraina
4 jam yang lalu
Infografis
Respons Rusia soal Trump...
Respons Rusia soal Trump Telepon Putin untuk Akhiri Perang Ukraina
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved