Krisis Pangan Korut Memburuk di Tengah Pandemi Covid-19

"Selama bencana kelaparan pada pertengahan 1990-an, biji-bijian sulit didapat," katanya.

Kelompok pemantau Korut telah melaporkan kenaikan harga beras dan jagung – dua bahan pokok yang paling penting – meskipun harga jagung telah stabil baru-baru ini di beberapa daerah.

“Jika Korea Utara benar-benar melihat orang-orang sekarat karena kelaparan dan menghadapi kekacauan, mereka tidak akan secara terbuka mengatakan hal-hal seperti 'tugas yang sangat penting dan mendesak' untuk kebijakan pertanian,” kata Ahn Kyung-su, kepala DPRKHEALTH.ORG, sebuah situs web yang berfokus pada masalah kesehatan di Korut.

Ahn mengatakan pertemuan pleno Korut adalah "propaganda tipikal" yang dimaksudkan untuk menunjukkan Kim Jong-un bekerja untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan datang pada saat kepemimpinan membutuhkan makanan baru untuk memoles citranya, di atas program nuklir dan pernyataan kemenangan atas pandemi.

Selama rapat pleno, Kwon mengatakan bahwa para pemimpin kemungkinan besar akan menekan pejabat pertanian setempat untuk meningkatkan produksi biji-bijian tanpa memberikan solusi yang efektif untuk krisis pangan. Target akan ditetapkan dan pejabat dapat dihukum karena gagal memenuhinya jika kekurangan pangan memburuk, kata Ahn.

Yi Jisun, seorang analis di Institute for National Security Strategy di Seoul, mengatakan dalam sebuah laporan pada bulan Januari bahwa Korut baru-baru ini mengimpor beras dan tepung dalam jumlah besar dari China, meskipun tidak mungkin menerima bantuan makanan dari Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang.

Sementara menyatakan bahwa masalah pangan harus diperbaiki dengan biaya berapa pun, media yang dikelola rezim Korut terus menggembar-gemborkan kebijakan "kemandirian" yang telah berlangsung lama, sebuah strategi yang menghindari bantuan Barat.

“Bantuan oleh imperialis adalah jebakan untuk penjarahan dan penaklukan yang dimaksudkan untuk merebut 100 barang setelah memberikannya,” kata surat kabar Rodong Sinmun dalam sebuah komentar pada hari Rabu.

"Membangun ekonomi dengan menerima 'permen beracun' ini akan menjadi sebuah kesalahan," kata media utama Korut itu.