Krisis Pangan Korut Memburuk di Tengah Pandemi Covid-19

SEOUL - Krisis pangan di Korea Utara (Korut) dilaporkan memburuk di tengah pandemi Covid-19 . Laporan yang belum dikonfirmasi mengatakan sejumlah warga Korut sekarat karena kelaparan.

Juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan, Koo Byoungsam, mengatakan bahwa sejumlah warga Korut yang tidak diketahui telah meninggal karena kelaparan, tetapi mengatakan masalahnya tidak seserius seperti pada pertengahan 1990-an, yang berasal dari bencana alam, hilangnya bantuan Soviet dan salah urus.

"Masalah makanan saat ini lebih merupakan masalah distribusi daripada kekurangan gandum absolut karena banyak biji-bijian yang dipanen tahun lalu belum dimakan," kata pejabat kementerian seperti dilansir dari The Associated Press, Sabtu (25/2/2023).

Meski begitu para ahli mengatakan tidak ada tanda-tanda kematiaan massal atau kelaparan. Mereka mengatakan pertemuan yang akan datang partai pekerja yang berkuasa kemungkinan akan dimaksudkan untuk menopang dukungan buat pemimpin Korut Kim Jong-un ketika ia mendorong maju program senjata nuklirnya.

"Kim Jong-un tidak dapat memajukan program nuklirnya secara stabil jika ia gagal menyelesaikan masalah makanan secara fundamental karena dukungan publik akan terguncang," kata Lim Eul-chul, seorang profesor di Institut Universitas Kyungnam untuk studi Timur Jauh di Seoul.

"Pertemuan sedang diselenggarakan untuk memperkuat persatuan internal sambil mengumpulkan ide-ide untuk mengatasi kekurangan makanan," imbuhnya.

Sulit untuk mengetahui situasi sebenarnya di Korut, yang menjaga perbatasannya hampir tertutup selama pandemi. Kekuarangan makanan dan kesulitan ekonomi telah bertahan sejak bencana kelaparan menewaskan sekitar ratusan ribu orang pada pertengahan tahun 1990-an.

Dalam pidato publik pertamanya setelah mengambil alih dari ayahnya sebagai pemimpin pada akhir 2011, Kim Jong-un bersumpah bahwa Korut tidak akan pernah harus mengencangkan ikat pinggang mereka lagi.

Selama beberapa tahun pertama pemerintahannya, ekonomi Korut mencapai pertumbuhan sederhana ketika Kim Jong-un mentolerir beberapa kegiatan yang berorientasi pasar dan peningkatan ekspor batubara dan mineral lainnya ke China, sekutu utama dan mitra dagang terbesar negara itu.



Namun, baru-baru ini, sanksi internasional yang lebih keras atas program nuklir Kim Jong-un, pembatasan yang terkait dengan pandemi Draconian dan salah urus langsung telah mengambil korban ekonomi yang parah.

Perkiraan Korea Selatan (Korsel) menempatkan produksi biji-bijian Korut tahun lalu sekitar 4,5 juta ton, menurun 3,8% dari tahun sebelumnya. Output biji-bijian tahunan telah mendatar sekitar 4,4 juta ton hingga 4,8 juta ton dalam dekade terakhir.

Korut membutuhkan sekitar 5,5 juta ton biji-bijian untuk memberi makan 25 juta warganya, jadi biasanya kekurangan sekitar 1 juta ton setiap tahun. Sekitar setengah dari celah biasanya diimbangi oleh pembelian biji-bijian tidak resmi dari China.

"Sisanya adalah kekurangan yang belum terselesaikan," kata Kwon Tae-jin, seorang ekonom senior di Institut GS&J swasta di Korsel.

Kwon mengatakan trotoar pada perdagangan lintas batas karena pandemi kemungkinan telah menghambat pembelian beras tidak resmi dari China. Upaya oleh otoritas Korut untuk memperketat kontrol dan membatasi kegiatan pasar juga telah memperburuk situasi.

"Saya percaya tahun ini Korea Utara menghadapi situasi makanan terburuknya sejak Kim Jong-un mengambil alih kekuasaan," ujar Kwon.

Kerawanan pangan telah memburuk ketika pihak berwenang memperketat kontrol atas penjualan biji-bijian pribadi di pasar, alih-alih mencoba membatasi perdagangan biji-bijian ke fasilitas yang dikelola pemerintah.

Langkah-langkah serius yang diambil oleh pemerintah Kim untuk mengatasi pandemi memberikan alat yang efektif untuk memaksakan cengkeraman yang lebih ketat pada jenis aktivitas pasar yang sebelumnya membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat tetapi pada akhirnya dapat mengikis pemerintahan otoriter pemerintah, kata para analis.

Kwon mengatakan kekurangan pangan saat ini tidak mungkin menyebabkan kematian massal karena makanan masih tersedia di pasar, meski dengan harga tinggi.



"Selama bencana kelaparan pada pertengahan 1990-an, biji-bijian sulit didapat," katanya.

Kelompok pemantau Korut telah melaporkan kenaikan harga beras dan jagung – dua bahan pokok yang paling penting – meskipun harga jagung telah stabil baru-baru ini di beberapa daerah.

“Jika Korea Utara benar-benar melihat orang-orang sekarat karena kelaparan dan menghadapi kekacauan, mereka tidak akan secara terbuka mengatakan hal-hal seperti 'tugas yang sangat penting dan mendesak' untuk kebijakan pertanian,” kata Ahn Kyung-su, kepala DPRKHEALTH.ORG, sebuah situs web yang berfokus pada masalah kesehatan di Korut.

Ahn mengatakan pertemuan pleno Korut adalah "propaganda tipikal" yang dimaksudkan untuk menunjukkan Kim Jong-un bekerja untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan datang pada saat kepemimpinan membutuhkan makanan baru untuk memoles citranya, di atas program nuklir dan pernyataan kemenangan atas pandemi.

Selama rapat pleno, Kwon mengatakan bahwa para pemimpin kemungkinan besar akan menekan pejabat pertanian setempat untuk meningkatkan produksi biji-bijian tanpa memberikan solusi yang efektif untuk krisis pangan. Target akan ditetapkan dan pejabat dapat dihukum karena gagal memenuhinya jika kekurangan pangan memburuk, kata Ahn.

Yi Jisun, seorang analis di Institute for National Security Strategy di Seoul, mengatakan dalam sebuah laporan pada bulan Januari bahwa Korut baru-baru ini mengimpor beras dan tepung dalam jumlah besar dari China, meskipun tidak mungkin menerima bantuan makanan dari Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang.

Sementara menyatakan bahwa masalah pangan harus diperbaiki dengan biaya berapa pun, media yang dikelola rezim Korut terus menggembar-gemborkan kebijakan "kemandirian" yang telah berlangsung lama, sebuah strategi yang menghindari bantuan Barat.

“Bantuan oleh imperialis adalah jebakan untuk penjarahan dan penaklukan yang dimaksudkan untuk merebut 100 barang setelah memberikannya,” kata surat kabar Rodong Sinmun dalam sebuah komentar pada hari Rabu.

"Membangun ekonomi dengan menerima 'permen beracun' ini akan menjadi sebuah kesalahan," kata media utama Korut itu.