Lokasi Pembangunan Masjid di Korsel Dapat Teror Kepala Babi
Kamis, 29 Desember 2022 - 12:45 WIB
Seruan ke PBB yang dibuat oleh gugus tugas untuk penyelesaian damai masalah masjid datang setelah otoritas lokal gagal untuk mengindahkan permintaan sebelumnya dari umat Islam untuk menghilangkan kepala babi.
Pejabat kota mengatakan mereka tidak memiliki wewenang untuk membersihkan kepala babi tanpa persetujuan dari penduduk, karena itu adalah barang berguna yang dibeli oleh warga negara.
Masjid dua lantai, dengan total luas lantai 245 meter persegi, sedang dibangun di sebuah situs yang sebelumnya digunakan sebagai mushola. Warga keberatan dengan pembangunan tersebut dan mengajukan petisi yang ditandatangani oleh lebih dari 10.000 orang ke kantor distrik Daegu Buk-gu pada Februari 2021, menyerukan agar proyek tersebut dihentikan.
Penduduk mengatakan masjid yang diusulkan akan menimbulkan kebisingan, memadati gang sempit dan merusak nilai real estat lingkungan karena calon pembeli dan penyewa akan berpaling dari daerah yang sering dikunjungi oleh umat Islam.
Pemerintah setempat memerintahkan penghentian segera pembangunan tersebut. Para mahasiswa Muslim kemudian membawa masalah ini ke pengadilan, di mana Pengadilan Distrik Daegu membatalkan perintah penghentian pembangunan. Putusan itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada September tahun ini.
Pejabat kota mengatakan mereka tidak memiliki wewenang untuk membersihkan kepala babi tanpa persetujuan dari penduduk, karena itu adalah barang berguna yang dibeli oleh warga negara.
Masjid dua lantai, dengan total luas lantai 245 meter persegi, sedang dibangun di sebuah situs yang sebelumnya digunakan sebagai mushola. Warga keberatan dengan pembangunan tersebut dan mengajukan petisi yang ditandatangani oleh lebih dari 10.000 orang ke kantor distrik Daegu Buk-gu pada Februari 2021, menyerukan agar proyek tersebut dihentikan.
Baca Juga
Penduduk mengatakan masjid yang diusulkan akan menimbulkan kebisingan, memadati gang sempit dan merusak nilai real estat lingkungan karena calon pembeli dan penyewa akan berpaling dari daerah yang sering dikunjungi oleh umat Islam.
Pemerintah setempat memerintahkan penghentian segera pembangunan tersebut. Para mahasiswa Muslim kemudian membawa masalah ini ke pengadilan, di mana Pengadilan Distrik Daegu membatalkan perintah penghentian pembangunan. Putusan itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada September tahun ini.
(esn)
tulis komentar anda