AS Peringatkan Rezim Kim Jong-un Tak Akan Bertahan Hidup Jika Gunakan Nuklir

Bahasa itu adalah yang paling keras dari AS, karena ketegangan antara Washington dan Pyongyang meningkat ke tingkat yang tidak terlihat sejak 2017—tahun ancaman berbahan bakar nuklir antara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump.

Pada awal 2018, kedua pemimpin itu bergabung dengan Presiden Korea Selatan Moon-Jae untuk proses perdamaian bersejarah yang menghasilkan rekor jumlah pertemuan puncak tingkat tinggi, tetapi akhirnya terurai tanpa tercapainya kesepakatan damai yang langgeng.

Sekarang, dengan para pemimpin baru di Washington dan Seoul menyatakan perlunya aliansi militer yang lebih kuat termasuk latihan bersama, Pyongyang meningkatkan kegiatan militernya, menguji platform senjata jarak jauh dan lebih maju yang dirancang untuk membawa senjata nuklir taktis yang lebih kecil.

Beberapa pekan terakhir juga terlihat peningkatan manuver peringatan perbatasan, termasuk pesawat dan kapal Korea Utara yang mendekati perbatasan yang disengketakan antara kedua Korea, termasuk satu insiden awal pekan ini yang mengakibatkan kedua belah pihak saling melepaskan tembakan peringatan.

Bahkan tanpa serangan nuklir, dokumen Pentagon juga memperingatkan bahwa Korea Utara juga dapat melakukan serangan strategis yang cepat di Asia Timur, dan ini juga akan dihalangi melalui persenjataan nuklir AS.

"Senjata nuklir Amerika Serikat terus berperan dalam mencegah serangan semacam itu," imbuh dokumen tersebut.

"Selanjutnya, kami akan meminta rezim bertanggung jawab atas setiap transfer teknologi, material, atau keahlian senjata nuklir yang dibuatnya kepada aktor negara atau non-negara mana pun."

Dokumen itu juga merujuk pada tawaran pemerintahan Biden untuk mengadakan pembicaraan dengan Korea Utara, sebuah kebijakan yang menurut dokumen itu menyerukan pendekatan diplomatik yang dikalibrasi untuk mengamankan kemajuan praktis yang meningkatkan keamanan Amerika Serikat, sekutu dan mitra, serta pengerahan pasukan.

"Pada saat yang sama, kami akan terus menekan Korea Utara untuk mematuhi kewajibannya di bawah berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan kembali ke negosiasi untuk menghapus program nuklirnya secara terverifikasi," imbuh dokumen tersebut.

"Sehubungan dengan mengurangi atau menghilangkan ancaman dari Korea Utara, tujuan kami tetap denuklirisasi Semenanjung Korea yang lengkap dan dapat diverifikasi."