Australia Anggap Pakta Keamanan Kepulauan Solomon-China Picu Militerisasi Pasifik
Senin, 28 Maret 2022 - 14:49 WIB
Anak-anak bermain di pantai Honiara, ibu kota Kepulauan Solomon. Foto/REUTERS
CANBERRA - Kepulauan Solomon merencanakan kesepakatan dengan China yang mencakup pengerahan "polisi, polisi bersenjata, personel militer, dan penegak hukum serta angkatan bersenjata China" ke negara Pasifik itu.
Australia dan Selandia Baru menyatakan kekhawatiran serius terhadap kesepakatan itu. Keduanya menganggap perjanjian ini akan mengarah pada militerisasi wilayah tersebut.
Australia telah membantah pihaknya terkejut dengan bocornya perjanjian pangkalan Angkatan Laut Kepulauan Solomon dan China pekan lalu.
"Laporan yang kami lihat bukanlah kejutan bagi kami dan merupakan pengingat akan tekanan dan ancaman terus-menerus yang hadir di kawasan kami terhadap keamanan nasional kami sendiri," ungkap Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Senin (28/3/2022), dilansir Sputnik.
Wakil Perdana Menteri Australia Barnaby Joyce mengamati kehadiran Angkatan Laut Beijing di Kepulauan Solomon dimaksudkan untuk "mengintimidasi" Australia atau "membatasi kapasitas pergerakan kita."
"Kami terlibat (dengan negara-negara Kepulauan Pasifik) karena kami tidak buta terhadap taktik pihak lain yang sedang melalui proses mencoba membatasi kapasitas pergerakan kami dan mengintimidasi kami," ujar Joyce.
Australia dan Selandia Baru telah mempertanyakan tujuan pangkalan militer yang akan berjarak kurang dari 2000 km dari pantai Australia itu.
Kedua negara mencatat bahwa pangkalan itu bertindak sebagai potensi militerisasi wilayah tersebut.
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan kesepakatan yang dirundingkan Kepulauan Solomon dan China "sangat mengkhawatirkan" bagi negaranya.
Sementara itu, Australia telah mulai melobi negara-negara Kepulauan Pasifik terhadap rancangan perjanjian tersebut.
PM Australia Morrison berbicara dengan rekan-rekannya di PM Papua Nugini James Marape dan PM Fiji Frank Bainimarama.
Australia telah merencanakan beberapa interaksi lagi di berbagai tingkatan di wilayah tersebut.
Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare, yang mengalihkan hubungan diplomatik dari Taiwan ke China pada 2019, dijadwalkan membuat pernyataan publik di parlemen tentang perjanjian keamanan dengan China pada Selasa pagi.
Laporan pangkalan militer pertama China di Pasifik datang ketika Australia memperluas anggaran militernya.
Australia juga menyelesaikan pengaturan keamanan trilateral bernama AUKUS dengan Amerika Serikat (AS) dan Inggris.
Sesuai AUKUS, Australia akan menerima teknologi dari AS dan Inggris untuk membangun kapal selam nuklir selain beberapa rudal dan perangkat keras militer.
AUKUS ditentang keras Beijing, yang menuduh Washington melakukan militerisasi kawasan Asia-Pasifik.
Pada Februari, AS mengumumkan pembukaan Kedutaan Besar di Kepulauan Solomon setelah memperhitungkan bahwa China ingin menciptakan hubungan militer di pulau-pulau Pasifik.
Australia dan Selandia Baru menyatakan kekhawatiran serius terhadap kesepakatan itu. Keduanya menganggap perjanjian ini akan mengarah pada militerisasi wilayah tersebut.
Australia telah membantah pihaknya terkejut dengan bocornya perjanjian pangkalan Angkatan Laut Kepulauan Solomon dan China pekan lalu.
"Laporan yang kami lihat bukanlah kejutan bagi kami dan merupakan pengingat akan tekanan dan ancaman terus-menerus yang hadir di kawasan kami terhadap keamanan nasional kami sendiri," ungkap Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Senin (28/3/2022), dilansir Sputnik.
Wakil Perdana Menteri Australia Barnaby Joyce mengamati kehadiran Angkatan Laut Beijing di Kepulauan Solomon dimaksudkan untuk "mengintimidasi" Australia atau "membatasi kapasitas pergerakan kita."
"Kami terlibat (dengan negara-negara Kepulauan Pasifik) karena kami tidak buta terhadap taktik pihak lain yang sedang melalui proses mencoba membatasi kapasitas pergerakan kami dan mengintimidasi kami," ujar Joyce.
Australia dan Selandia Baru telah mempertanyakan tujuan pangkalan militer yang akan berjarak kurang dari 2000 km dari pantai Australia itu.
Kedua negara mencatat bahwa pangkalan itu bertindak sebagai potensi militerisasi wilayah tersebut.
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan kesepakatan yang dirundingkan Kepulauan Solomon dan China "sangat mengkhawatirkan" bagi negaranya.
Sementara itu, Australia telah mulai melobi negara-negara Kepulauan Pasifik terhadap rancangan perjanjian tersebut.
PM Australia Morrison berbicara dengan rekan-rekannya di PM Papua Nugini James Marape dan PM Fiji Frank Bainimarama.
Australia telah merencanakan beberapa interaksi lagi di berbagai tingkatan di wilayah tersebut.
Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare, yang mengalihkan hubungan diplomatik dari Taiwan ke China pada 2019, dijadwalkan membuat pernyataan publik di parlemen tentang perjanjian keamanan dengan China pada Selasa pagi.
Laporan pangkalan militer pertama China di Pasifik datang ketika Australia memperluas anggaran militernya.
Australia juga menyelesaikan pengaturan keamanan trilateral bernama AUKUS dengan Amerika Serikat (AS) dan Inggris.
Sesuai AUKUS, Australia akan menerima teknologi dari AS dan Inggris untuk membangun kapal selam nuklir selain beberapa rudal dan perangkat keras militer.
AUKUS ditentang keras Beijing, yang menuduh Washington melakukan militerisasi kawasan Asia-Pasifik.
Pada Februari, AS mengumumkan pembukaan Kedutaan Besar di Kepulauan Solomon setelah memperhitungkan bahwa China ingin menciptakan hubungan militer di pulau-pulau Pasifik.
(sya)
tulis komentar anda