PM Kepulauan Solomon Menolak Mundur, Bersumpah Temukan Biang Kerok Kerusuhan
Minggu, 28 November 2021 - 23:38 WIB
PM Kepulauan Solomon menolak mundur, bersumpah akan menemukan dalang kerusuhan. Foto/Euronews
HONIARA - Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon , Manasseh Sogavare, menolak untuk mengundurkan diri setelah kerusuhan pecah di negara kepulauan Pasifik itu minggu ini. Ia pun mengutuk tindakan beberapa "penghasut" tak dikenal akan kerusuhan yang melanda Ibu Kota negara itu.
Sogavare mengatakan kerusuhan yang terjadi di negara itu didalangi oleh sekelompok kecil orang dengan tujuan memaksanya mengundurkan diri. Ia pun bersumpah untuk tidak menyerah pada upaya ini.
"Sangat jelas bahwa peristiwa baru-baru ini direncanakan dengan baik dan diatur untuk mencopot saya sebagai perdana menteri karena alasan yang tidak berdasar," ujarnya.
"Saya ingin menunjukkan kepada bangsa bahwa pemerintah sepenuhnya berniat dan tidak ada yang akan menggerakkan kita. Kita harus dan tidak akan pernah tunduk pada niat jahat beberapa orang," tegasnya seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (28/11/2021).
Lebih lanjut Sogavare meyakinkan bahwa penangkapan mereka yang bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi palsu untuk memicu kekerasan telah dilakukan. Ia berjanji akan lebih banyak lagi penangkapan yang akan terjadi setelah penyelidikan tentang asal usul kerusuhan selesai.
"Kita harus dan tidak akan pernah tunduk pada niat jahat segelintir orang. Kita harus melawan intimidasi, pengganggu, dan kekerasan. Kita berutang ini kepada anak-anak kita dan mayoritas rakyat kita yang tidak dapat membela diri," katanya.
Para pengunjuk rasa menuduh pemerintah Kepulauan Solomon melakukan korupsi dan secara efektif dikendalikan oleh kepentingan asing, khususnya oleh China.
Pada tahun 2019, pemerintah Kepulauan Solomon memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan untuk membangun jalinan dengan Beijing, sesuatu yang dilihat oleh beberapa warga sebagai bentuk menyerah pada tekanan atau insentif tunai.
Kerusuhan yang pecah di Kepulauan Solomon sebagian besar menargetkan bagian Chinatown dari Ibu Kota Honiara dengan pengunjuk rasa menjarah, menggeledah, dan membakar banyak bisnis lokal yang dioperasikan oleh orang-orang China.
Setidaknya tiga mayat telah ditemukan di reruntuhan bangunan yang dibakar. Sogavare mengatakan kerusuhan itu telah mengakibatkan kerugian sebesar USD25 juta atau sekitar Rp360 miliar pada bisnis lokal, menjanjikan untuk memberikan paket bantuan untuk pemulihan.
Aksi protes dengan kekerasan secara efektif telah dipadamkan pada 28 November, meskipun bukan tanpa bantuan dari luar. Departemen kepolisian dari Papua Nugini dan Australia di dekatnya membantu Kepulauan Solomon untuk memulihkan perdamaian di sana .
Perdana Menteri Australia Scott Morrison berjanji untuk mengirim Polisi Federal tambahan ke pulau-pulau itu untuk memastikan ada ketenangan.
Sogavare mengatakan kerusuhan yang terjadi di negara itu didalangi oleh sekelompok kecil orang dengan tujuan memaksanya mengundurkan diri. Ia pun bersumpah untuk tidak menyerah pada upaya ini.
"Sangat jelas bahwa peristiwa baru-baru ini direncanakan dengan baik dan diatur untuk mencopot saya sebagai perdana menteri karena alasan yang tidak berdasar," ujarnya.
"Saya ingin menunjukkan kepada bangsa bahwa pemerintah sepenuhnya berniat dan tidak ada yang akan menggerakkan kita. Kita harus dan tidak akan pernah tunduk pada niat jahat beberapa orang," tegasnya seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (28/11/2021).
Lebih lanjut Sogavare meyakinkan bahwa penangkapan mereka yang bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi palsu untuk memicu kekerasan telah dilakukan. Ia berjanji akan lebih banyak lagi penangkapan yang akan terjadi setelah penyelidikan tentang asal usul kerusuhan selesai.
"Kita harus dan tidak akan pernah tunduk pada niat jahat segelintir orang. Kita harus melawan intimidasi, pengganggu, dan kekerasan. Kita berutang ini kepada anak-anak kita dan mayoritas rakyat kita yang tidak dapat membela diri," katanya.
Para pengunjuk rasa menuduh pemerintah Kepulauan Solomon melakukan korupsi dan secara efektif dikendalikan oleh kepentingan asing, khususnya oleh China.
Pada tahun 2019, pemerintah Kepulauan Solomon memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan untuk membangun jalinan dengan Beijing, sesuatu yang dilihat oleh beberapa warga sebagai bentuk menyerah pada tekanan atau insentif tunai.
Kerusuhan yang pecah di Kepulauan Solomon sebagian besar menargetkan bagian Chinatown dari Ibu Kota Honiara dengan pengunjuk rasa menjarah, menggeledah, dan membakar banyak bisnis lokal yang dioperasikan oleh orang-orang China.
Setidaknya tiga mayat telah ditemukan di reruntuhan bangunan yang dibakar. Sogavare mengatakan kerusuhan itu telah mengakibatkan kerugian sebesar USD25 juta atau sekitar Rp360 miliar pada bisnis lokal, menjanjikan untuk memberikan paket bantuan untuk pemulihan.
Aksi protes dengan kekerasan secara efektif telah dipadamkan pada 28 November, meskipun bukan tanpa bantuan dari luar. Departemen kepolisian dari Papua Nugini dan Australia di dekatnya membantu Kepulauan Solomon untuk memulihkan perdamaian di sana .
Perdana Menteri Australia Scott Morrison berjanji untuk mengirim Polisi Federal tambahan ke pulau-pulau itu untuk memastikan ada ketenangan.
(ian)
tulis komentar anda