China Tidak Akan Menghentikan Agresi, Taiwan Bersiap untuk Yang Terburuk

TAIPEI - Taiwan tidak mengharapkan China untuk melunakkan diplomasi agresifnya bahkan setelah Xi Jinping mengamankan masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai pemimpin pada musim gugur 2022. Hal itu diungkapkan seorang pejabat Taiwan yang bertanggung jawab atas urusan lintas selat.

Beberapa analisis di Taiwan telah meningkatkan kemungkinan melihat pendekatan yang lebih lunak oleh Beijing setelah Sekretaris Jenderal Partai Komunis China (PKC) Xi Jinping mengatasi pesaingnya dalam memperebutkan kursi kepemimpinan dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin terpenting negara itu selama Kongres Nasional ke-20 partai tersebut.

"Kita selalu bisa berharap yang terbaik, tapi kita pasti perlu bersiap untuk yang terburuk," kata Chiu Chui-cheng, Wakil Menteri di Dewan Urusan Daratan di Taipei seperti dikutip dari Newsweek, Kamis (19/8/2021).



Tampil melalui tautan video di sebuah acara yang diselenggarakan pada hari Selasa oleh lembaga pemikir Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Washington, Chiu mengatakan yang sebaliknya bisa jadi benar.

"China saat ini adalah rezim yang tidak menghindar dari menunjukkan ambisi dan niatnya," kata Chiu kepada Jude Blanchette, yang merupakan Ketua Freeman dalam Studi China di CSIS.

"Kami percaya bahwa kebijakan luar negeri PKC yang agresif tidak mungkin berkurang di masa mendatang. Kami bahkan mungkin melihat rezim yang lebih tegas setelah Kongres Partai ke-20," tuturnya.



Taipei dan Beijing tidak mengakui pemerintahan masing-masing. Oleh karena itu, dialog politik tidak dilakukan melalui kementerian luar negeri masing-masing, tetapi melalui lembaga yang ditunjuk secara khusus, yang masing-masing dipimpin oleh menteri kabinet.

Tetapi pembicaraan tingkat tinggi antara Dewan Urusan Daratan Taiwan dan Kantor Urusan Taiwan di Beijing belum diadakan sejak 2016, tahun ketika Presiden Taiwan saat ini Tsai Ing-wen dan Partai Progresif Demokratik terpilih untuk menjabat. Tetangga lintas selat itu saling menyalahkan atas kebuntuan tersebut, yang berkisar pada interpretasi yang berbeda dari sebuah konsep yang dikenal sebagai "Konsensus 1992."

Chiu menggambarkan lima tahun terakhir kebijakan China terhadap Taiwan sangat kaku, negatif dan tanpa fleksibilitas. Dia menduga ini adalah hasil dari pemimpin China Xi Jinping yang pada dasarnya menasihati dirinya sendiri tentang bagaimana melakukan kebijakan Taiwan di negara itu.

Selama pidato Xi Jinping pada perayaan seratus tahun PKC pada 1 Juli lalu, ia mendedikasikan sebuah paragraf untuk apa yang disebut China sebagai "pertanyaan Taiwan" - status dan nasib akhir dari pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.



Terlepas dari proyeksi invasi China ke Taiwan - ada yang mengatakan dalam dekade ini - Chiu mengatakan kepemimpinan China tampaknya tidak terlalu mendesak.

"Meskipun Xi menyebut masalah Taiwan sebagai 'misi bersejarah', dia tidak menetapkan batas waktu penyelesaian misi semacam itu," kata pejabat Taiwan itu.

"Menunjukkan bahwa tidak ada urgensi dalam agenda kebijakan Xi untuk menyelesaikan masalah isu Taiwan," imbuhnya.

Amerika Serikat (AS) telah mendukung pemerintahan Tsai dan upayanya untuk mempertahankan hubungan di Selat Taiwan. Taipei telah bersumpah untuk tidak melakukan tindakan gegabah meskipun mendapat dukungan dari mitra internasional.



"Ke depan, baik sekarang maupun di masa depan, komitmen pemerintah kami terhadap hubungan lintas selat yang damai dan stabil akan tetap tidak berubah," tegas Chiu.

"Dan kami akan mempertahankan sikap non-provokatif dan non-petualang untuk mencegah pecahnya konflik serius di Selat Taiwan," ucapnya.

Dalam seminggu yang didominasi oleh liputan penarikan pasukan AS dari Afghanistan, pemerintahan Tsai telah mengajukan pertanyaan tentang kesetiaannya dan kemungkinan pejabat tinggi negara itu melarikan diri dari pulau itu jika terjadi perang dengan China.



Baik Tsai dan perdana menterinya, Su Tseng-chang, telah menepis kekhawatiran itu dalam beberapa hari terakhir.

"Taiwan bukan dan tidak akan menjadi Afghanistan lain. Kami adalah kekuatan untuk kebaikan di kawasan itu. Tekad kami untuk memperkuat kedaulatan nasional dan sistem demokrasi kami tidak pernah sekuat ini," tegas Chiu.

"Kami tidak akan pernah menyerah pada tekanan PKC yang intensif dan gemuruh pedangnya. Taiwan tidak pernah menyerah. Taiwan akan terus memperkuat dan secara proaktif menunjukkan tekad kami untuk membela diri," ujarnya.

Chiu mengatakan dia percaya AS mengetahui dan memahami kepentingan strategis Taiwan yang tak tergantikan di pusat rantai pulau pertama.

"Taiwan berada di garis depan konfrontasi antara demokrasi dan neo-totaliterisme dan agresi luar PKC," tambahnya.

“Ketika realitas geografis tidak memberi Taiwan pilihan selain berdiri di garis depan penindasan politik yang intensif, bujukan ekonomi, serangan diplomatik, provokasi militer dan infiltrasi sosial PKC, sangat penting bagi AS dan komunitas internasional untuk terus memperhatikan dengan seksama. perkembangan situasi lintas selat," tukasnya.