PBB: Myanmar Berisiko Perang Saudara Skala Besar

"Kita tidak bisa hidup di dunia di mana kudeta militer menjadi norma. Ini sama sekali tidak bisa diterima," ujarnya.



Namun Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, yang berbicara atas nama pemerintah sipil terpilih di negara itu, mengatakan dia kecewa karena butuh waktu lama untuk mengadopsi resolusi PBB dan tak ada yang menjamin keselamatan rakyat.

"Sangat penting bahwa tidak ada negara yang harus mendukung militer," katanya, seraya menambahkan bahwa resolusi itu masih kehilangan banyak poin penting untuk menyelamatkan nyawa.