PBB: Myanmar Berisiko Perang Saudara Skala Besar
Sabtu, 19 Juni 2021 - 12:04 WIB
Seorang demonstran antikudeta militer Myanmar beraksi membawa bom bolotov. Foto/REUTERS
NEW YORK CITY - Majelis Umum PBB telah menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar setelah Utusan Khusus PBB Christine Schraner Burgener memperingatkan negara itu berisiko dilanda perang saudara skala besar.
"Risiko perang saudara skala besar adalah nyata," kata Burgener.
Myanmar dilanda kekacauan setelah kudeta militer 1 Februari lalu, di mana junta militer mengambil alih kekuasaan dan menangkap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.
"Waktu sangat penting. Kesempatan untuk membalikkan pengambilalihan militer semakin menyempit," kata Burgener seperti dikutip Reuters, Sabtu (19/6/2021).
Dalam langkah yang jarang terjadi pada hari Jumat, 193 anggota PBB mengutuk kudeta militer Myanmar 1 Februari dan mendesak militer untuk segera menghentikan semua kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai serta mengakhiri pembatasan internet dan media sosial.
Dalam resolusi yang tidak mengikat, PBB memerintahkan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan menyerukan pembebasan para tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi.
Sekretaris Jenderal PBB yang baru terpilih kembali Antonio Guterres mengatakan penting untuk mengirim pesan yang jelas kepada militer Myanmar.
"Kita mutlak harus menciptakan kondisi agar demokrasi dipulihkan," katanya.
"Risiko perang saudara skala besar adalah nyata," kata Burgener.
Myanmar dilanda kekacauan setelah kudeta militer 1 Februari lalu, di mana junta militer mengambil alih kekuasaan dan menangkap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.
"Waktu sangat penting. Kesempatan untuk membalikkan pengambilalihan militer semakin menyempit," kata Burgener seperti dikutip Reuters, Sabtu (19/6/2021).
Dalam langkah yang jarang terjadi pada hari Jumat, 193 anggota PBB mengutuk kudeta militer Myanmar 1 Februari dan mendesak militer untuk segera menghentikan semua kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai serta mengakhiri pembatasan internet dan media sosial.
Dalam resolusi yang tidak mengikat, PBB memerintahkan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan menyerukan pembebasan para tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi.
Sekretaris Jenderal PBB yang baru terpilih kembali Antonio Guterres mengatakan penting untuk mengirim pesan yang jelas kepada militer Myanmar.
"Kita mutlak harus menciptakan kondisi agar demokrasi dipulihkan," katanya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda