Ogah Jadi Boneka China, Jenderal Myanmar Sewa Pelobi Israel agar Dekat AS
Selasa, 09 Maret 2021 - 08:53 WIB
Pemerintahan Presiden Joe Biden mengecam kudeta tersebut dan menjatuhkan sanksi pada tentara dan bisnis yang dikendalikannya. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar.
Ben-Menashe mengatakan dia berbicara dari Korea Selatan setelah kunjungan ke Ibu Kota Myanmar; Naypyidaw, di mana dia menandatangani perjanjian dengan menteri pertahanan junta, Jenderal Mya Tun Oo. Dia mengatakan dia akan dibayar dengan biaya yang dirahasiakan jika sanksi terhadap militer dicabut.
Seorang juru bicara pemerintah militer tidak menjawab panggilan telepon untuk dimintai komentar.
Ben-Menashe mengatakan dia telah ditugaskan untuk menghubungi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk mendapatkan dukungan mereka atas rencana pemulangan Rohingya, komunitas minoritas Muslim.
Menurut misi pencari fakta PBB, ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri dari serangan militer pada 2016 dan 2017 di mana tentara membunuh tanpa pandang bulu, memerkosa wanita dan membakar rumah.
“Ini pada dasarnya mencoba untuk mendapatkan dana bagi mereka untuk mengembalikan apa yang mereka sebut Bengali,” kata Ben-Menashe, menggunakan istilah yang digunakan beberapa orang di Myanmar bagi Rohingya untuk menyiratkan bahwa mereka bukan dari negara tersebut.
Ratusan ribu orang telah melakukan protes di hampir setiap kota dan kota di Myanmar selama berminggu-minggu menuntut pembebasan Suu Kyi dan penghormatan atas hasil pemilu November 2020, yang menurut militer dirusak oleh kecurangan.
Ben-Menashe mengatakan junta dapat membuktikan pemungutan suara itu dicurangi, dan bahwa etnis minoritas diblokir dari pemungutan suara, tetapi tidak memberikan bukti. Pengamat pemilu mengatakan tidak ada penyimpangan besar.
Dia mengatakan bahwa dalam dua kunjungannya ke negara itu sejak kudeta, gangguan tidak meluas dan gerakan protes tidak didukung oleh kebanyakan orang Myanmar.
Ben-Menashe mengatakan dia berbicara dari Korea Selatan setelah kunjungan ke Ibu Kota Myanmar; Naypyidaw, di mana dia menandatangani perjanjian dengan menteri pertahanan junta, Jenderal Mya Tun Oo. Dia mengatakan dia akan dibayar dengan biaya yang dirahasiakan jika sanksi terhadap militer dicabut.
Seorang juru bicara pemerintah militer tidak menjawab panggilan telepon untuk dimintai komentar.
Ben-Menashe mengatakan dia telah ditugaskan untuk menghubungi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk mendapatkan dukungan mereka atas rencana pemulangan Rohingya, komunitas minoritas Muslim.
Menurut misi pencari fakta PBB, ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri dari serangan militer pada 2016 dan 2017 di mana tentara membunuh tanpa pandang bulu, memerkosa wanita dan membakar rumah.
“Ini pada dasarnya mencoba untuk mendapatkan dana bagi mereka untuk mengembalikan apa yang mereka sebut Bengali,” kata Ben-Menashe, menggunakan istilah yang digunakan beberapa orang di Myanmar bagi Rohingya untuk menyiratkan bahwa mereka bukan dari negara tersebut.
Ratusan ribu orang telah melakukan protes di hampir setiap kota dan kota di Myanmar selama berminggu-minggu menuntut pembebasan Suu Kyi dan penghormatan atas hasil pemilu November 2020, yang menurut militer dirusak oleh kecurangan.
Ben-Menashe mengatakan junta dapat membuktikan pemungutan suara itu dicurangi, dan bahwa etnis minoritas diblokir dari pemungutan suara, tetapi tidak memberikan bukti. Pengamat pemilu mengatakan tidak ada penyimpangan besar.
Dia mengatakan bahwa dalam dua kunjungannya ke negara itu sejak kudeta, gangguan tidak meluas dan gerakan protes tidak didukung oleh kebanyakan orang Myanmar.
tulis komentar anda