Peretas Korut Curi Dana Lebih dari Rp4,2 Triliun
Selasa, 09 Februari 2021 - 14:57 WIB
Peretas Korut curi dana lebih dari Rp4,2 triliun untuk mendanai senjata nuklir. Foto/Ilustrasi
NEW YORK - Pasukan peretas Korea Utara (Korut) mencuri ratusan juta dolar sepanjang tahun 2020 untuk mendanai program rudal nuklir dan balistik negara itu yang melanggar hukum internasional. Begitu bunyi laporan rahasia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dokumen tersebut menuduh rezim pimpinan Kim Jong-un melakukan operasi terhadap lembaga keuangan dan lembaga pertukaran mata uang virtual untuk membayar senjata dan menjaga ekonomi negara itu yang sedang berjuang agar tetap bertahan. Menurut dokumen itu, salah satu negara tanpa nama yang merupakan anggota PBB mengklaim peretas mencuri aset virtual senilai USD316,4 juta dolar atau sekitar Rp4,4 triliun antara 2019 dan November 2020.
Laporan itu juga menuduh bahwa Korut memproduksi bahan fisil, memelihara fasilitas nuklir dan meningkatkan infrastruktur rudal balistiknya sambil terus mencari bahan dan teknologi untuk program-program ini dari luar negeri, seperti dilansir dari CNN, Selasa (9/2/2021).
Korut telah bertahun-tahun berusaha mengembangkan senjata nuklir yang kuat dan rudal canggih untuk digunakan, terlepas dari biayanya yang sangat besar dan fakta bahwa upaya seperti itu telah mengubah negara tersebut menjadi paria internasional yang dilarang oleh PBB untuk melakukan hampir semua kegiatan ekonomi dengan negara lain.
Penyelidik PBB mengatakan satu negara yang tidak disebutkan namanya menilai bahwa "sangat mungkin" Korut dapat memasang perangkat nuklir ke rudal balistik dari jarak berapa pun, tetapi masih belum jelas apakah rudal itu berhasil masuk kembali ke atmosfer bumi.
Laporan tersebut disusun oleh Panel Ahli PBB untuk Korea Utara, badan yang bertugas memantau penegakan dan efektivitas sanksi yang dikenakan terhadap rezim Kim Jong-un sebagai hukuman atas pengembangan senjata nuklir dan rudal balistiknya.
Panel PBB menemukan bahwa kontrol ketat perbatasan Korut guna mencegah menyebarnya COVID-19 telah memengaruhi kemampuan rezim negara itu untuk membawa mata uang keras yang sangat dibutuhkan dari luar negeri. Pyongyang menggunakan skema penghindaran sanksi yang kompleks untuk menjaga ekonominya tetap bertahan dan menghindari sanksi PBB yang ketat.
Batubara secara historis menjadi salah satu ekspor paling berharga Korut. Laporan Panel PBB tahun 2019 menemukan bahwa Pyongyang berhasil mengumpulkan dana USD370 juta dengan mengekspor batubara, tetapi pengiriman sejak Juli 2020 tampaknya telah ditangguhkan.
Itu kemungkinan karena Korut memutuskan hampir semua hubungannya dengan dunia luar pada tahun 2020 untuk mencegah masuknya kasus virus Corona, termasuk memutuskan hampir semua perdagangan dengan Beijing, jalur kehidupan ekonomi yang dibutuhkan negara miskin itu agar rakyatnya tidak kelaparan. Meskipun keputusan itu tampaknya telah mencegah pandemi, hal itu telah membawa ekonomi Korut lebih dekat ke ambang kehancuran daripada yang telah terjadi dalam beberapa dekade.
Badai yang menghancurkan, sanksi yang menghukum dan pandemi melanda ekonomi Korut pada tahun 2020, dan para ahli percaya bahwa Korut mungkin lebih mengandalkan para peretasnya untuk menghasilkan pendapatan selama pandemi karena penutupan perbatasan.
Rincian dari laporan tersebut, yang saat ini dirahasiakan, diperoleh CNN melalui sumber diplomatik di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang membagikan bagian dari dokumen tersebut dengan syarat dirahasiakan. Laporan Panel terdiri dari informasi yang diterima dari negara-negara anggota PBB, badan intelijen, media dan mereka yang melarikan diri dari negara itu - bukan Korut sendiri. Laporan ini biasanya dirilis setiap enam bulan, satu di awal musim gugur dan satu lagi di awal musim semi.
Tidak jelas kapan laporan ini akan dirilis. Kebocoran sebelumnya telah membuat marah China dan Rusia, keduanya anggota Dewan Keamanan PBB, yang menyebabkan kebuntuan dan penundaan diplomatik.
Misi Korut ke PBB tidak menanggapi permintaan komentar dari CNN, tetapi klaim dalam laporan tersebut sejalan dengan rencana baru-baru ini yang ditetapkan oleh Kim. Pada pertemuan politik penting bulan lalu, Kim mengatakan bahwa Korut akan bekerja untuk mengembangkan senjata baru yang canggih untuk program nuklir dan misilnya, seperti senjata nuklir taktis dan hulu ledak canggih yang dirancang untuk menembus sistem pertahanan rudal untuk melindungi Amerika Serikat (AS), meskipun ada hubungan baik dengan mantan Presiden AS Donald Trump.
Trump berusaha membuat Kim berhenti mengejar senjata nuklir melalui diplomasi tingkat tinggi, bertaruh bahwa keterampilan negosiasinya dapat membantunya mencapai kegagalan Presiden sebelumnya. Trump menjadi presiden AS pertama yang bertemu dengan seorang Pemimpin Korut pada tahun 2018 dan kemudian bertemu dengannya dua kali lagi, tetapi gagal meyakinkan diktator muda Korut itu untuk berhenti mengejar senjata nuklir.
Belum diketahui bagaimana Presiden AS yang baru, Joe Biden, akan bersikap terkait permasalahan Korut, meskipun para pembantunya telah menjelaskan bahwa sekutu mereka macam Korea Selatan (Korsel) dan Jepang akan sangat berpengaruh. Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional Biden, mengatakan pekan lalu bahwa pemerintah sedang melakukan tinjauan kebijakan dan bahwa dia tidak akan "mendahului tinjauan itu" di depan umum.
Dokumen tersebut menuduh rezim pimpinan Kim Jong-un melakukan operasi terhadap lembaga keuangan dan lembaga pertukaran mata uang virtual untuk membayar senjata dan menjaga ekonomi negara itu yang sedang berjuang agar tetap bertahan. Menurut dokumen itu, salah satu negara tanpa nama yang merupakan anggota PBB mengklaim peretas mencuri aset virtual senilai USD316,4 juta dolar atau sekitar Rp4,4 triliun antara 2019 dan November 2020.
Laporan itu juga menuduh bahwa Korut memproduksi bahan fisil, memelihara fasilitas nuklir dan meningkatkan infrastruktur rudal balistiknya sambil terus mencari bahan dan teknologi untuk program-program ini dari luar negeri, seperti dilansir dari CNN, Selasa (9/2/2021).
Korut telah bertahun-tahun berusaha mengembangkan senjata nuklir yang kuat dan rudal canggih untuk digunakan, terlepas dari biayanya yang sangat besar dan fakta bahwa upaya seperti itu telah mengubah negara tersebut menjadi paria internasional yang dilarang oleh PBB untuk melakukan hampir semua kegiatan ekonomi dengan negara lain.
Penyelidik PBB mengatakan satu negara yang tidak disebutkan namanya menilai bahwa "sangat mungkin" Korut dapat memasang perangkat nuklir ke rudal balistik dari jarak berapa pun, tetapi masih belum jelas apakah rudal itu berhasil masuk kembali ke atmosfer bumi.
Laporan tersebut disusun oleh Panel Ahli PBB untuk Korea Utara, badan yang bertugas memantau penegakan dan efektivitas sanksi yang dikenakan terhadap rezim Kim Jong-un sebagai hukuman atas pengembangan senjata nuklir dan rudal balistiknya.
Panel PBB menemukan bahwa kontrol ketat perbatasan Korut guna mencegah menyebarnya COVID-19 telah memengaruhi kemampuan rezim negara itu untuk membawa mata uang keras yang sangat dibutuhkan dari luar negeri. Pyongyang menggunakan skema penghindaran sanksi yang kompleks untuk menjaga ekonominya tetap bertahan dan menghindari sanksi PBB yang ketat.
Batubara secara historis menjadi salah satu ekspor paling berharga Korut. Laporan Panel PBB tahun 2019 menemukan bahwa Pyongyang berhasil mengumpulkan dana USD370 juta dengan mengekspor batubara, tetapi pengiriman sejak Juli 2020 tampaknya telah ditangguhkan.
Itu kemungkinan karena Korut memutuskan hampir semua hubungannya dengan dunia luar pada tahun 2020 untuk mencegah masuknya kasus virus Corona, termasuk memutuskan hampir semua perdagangan dengan Beijing, jalur kehidupan ekonomi yang dibutuhkan negara miskin itu agar rakyatnya tidak kelaparan. Meskipun keputusan itu tampaknya telah mencegah pandemi, hal itu telah membawa ekonomi Korut lebih dekat ke ambang kehancuran daripada yang telah terjadi dalam beberapa dekade.
Badai yang menghancurkan, sanksi yang menghukum dan pandemi melanda ekonomi Korut pada tahun 2020, dan para ahli percaya bahwa Korut mungkin lebih mengandalkan para peretasnya untuk menghasilkan pendapatan selama pandemi karena penutupan perbatasan.
Rincian dari laporan tersebut, yang saat ini dirahasiakan, diperoleh CNN melalui sumber diplomatik di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang membagikan bagian dari dokumen tersebut dengan syarat dirahasiakan. Laporan Panel terdiri dari informasi yang diterima dari negara-negara anggota PBB, badan intelijen, media dan mereka yang melarikan diri dari negara itu - bukan Korut sendiri. Laporan ini biasanya dirilis setiap enam bulan, satu di awal musim gugur dan satu lagi di awal musim semi.
Tidak jelas kapan laporan ini akan dirilis. Kebocoran sebelumnya telah membuat marah China dan Rusia, keduanya anggota Dewan Keamanan PBB, yang menyebabkan kebuntuan dan penundaan diplomatik.
Misi Korut ke PBB tidak menanggapi permintaan komentar dari CNN, tetapi klaim dalam laporan tersebut sejalan dengan rencana baru-baru ini yang ditetapkan oleh Kim. Pada pertemuan politik penting bulan lalu, Kim mengatakan bahwa Korut akan bekerja untuk mengembangkan senjata baru yang canggih untuk program nuklir dan misilnya, seperti senjata nuklir taktis dan hulu ledak canggih yang dirancang untuk menembus sistem pertahanan rudal untuk melindungi Amerika Serikat (AS), meskipun ada hubungan baik dengan mantan Presiden AS Donald Trump.
Trump berusaha membuat Kim berhenti mengejar senjata nuklir melalui diplomasi tingkat tinggi, bertaruh bahwa keterampilan negosiasinya dapat membantunya mencapai kegagalan Presiden sebelumnya. Trump menjadi presiden AS pertama yang bertemu dengan seorang Pemimpin Korut pada tahun 2018 dan kemudian bertemu dengannya dua kali lagi, tetapi gagal meyakinkan diktator muda Korut itu untuk berhenti mengejar senjata nuklir.
Belum diketahui bagaimana Presiden AS yang baru, Joe Biden, akan bersikap terkait permasalahan Korut, meskipun para pembantunya telah menjelaskan bahwa sekutu mereka macam Korea Selatan (Korsel) dan Jepang akan sangat berpengaruh. Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional Biden, mengatakan pekan lalu bahwa pemerintah sedang melakukan tinjauan kebijakan dan bahwa dia tidak akan "mendahului tinjauan itu" di depan umum.
(ber)
Lihat Juga :
tulis komentar anda