AS Kirim Kapal Induk Kedua ke Timur Tengah, Perang Besar Akan Meletus?

Stroul mencatat bahwa, ditambah dengan penerapan kembali penunjukan Organisasi Teroris Asing (FTO) Houthi, kampanye baru tersebut dapat meningkatkan tekanan pada kelompok tersebut dengan semakin mengisolasi Yaman dari sistem keuangan internasional dan menghambat keterlibatan komersial.

Tak lama setelah menjabat pada tahun 2021, Presiden Biden menghapus Houthi dari daftar FTO, yang membalikkan penunjukan era Trump. Presiden Donald Trump sejak itu telah memberlakukannya kembali, yang menandakan kembalinya taktik tekanan maksimum terhadap kelompok-kelompok yang didukung Iran di kawasan tersebut.

Baca Juga: Gencatan Senjata Versi Trump Jadi Pertaruhan Besar Putin

2. Pergeseran Operasional dan Pendelegasian Wewenang

Perbedaan utama dalam pendekatan saat ini adalah peningkatan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada komandan operasional. Di bawah Biden, serangan memerlukan persetujuan dari pejabat senior, yang memperlambat waktu respons. Sebaliknya, pemerintahan Trump telah memberikan komandan militer otonomi yang lebih besar untuk menentukan target dan melaksanakan serangan ketika ada peluang.

Direktur Staf Gabungan untuk Operasi Letnan Jenderal Alex Grynkewich menekankan manfaat dari pergeseran ini.

“Pendelegasian wewenang dari presiden melalui menteri pertahanan hingga komandan operasional memungkinkan kita mencapai tempo operasi di mana kita dapat bereaksi terhadap peluang yang kita lihat di medan perang untuk terus menekan Houthi,” katanya kepada wartawan minggu ini.

Menurut Stroul, fleksibilitas ini memungkinkan AS untuk beralih dari serangan balasan sesekali menjadi kampanye militer yang berkelanjutan. Namun, ia memperingatkan bahwa pemilihan target yang cermat tetap penting untuk meminimalkan korban sipil.

3. Peran Iran dan Implikasi Regional

Pemerintahan Trump juga telah mengintensifkan peringatannya kepada Iran atas dukungannya terhadap Houthi, dengan meminta Teheran bertanggung jawab atas penyediaan senjata, intelijen, dan pelatihan kepada kelompok tersebut.

“Yang terpenting, pemerintahan Trump telah memprioritaskan kebebasan navigasi dan arus perdagangan yang bebas,” kata Jenderal Joseph Votel, mantan komandan Komando Pusat AS (CENTCOM), kepada Al Arabiya English.

Surat Trump kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei awal bulan ini dilaporkan menyertakan tenggat waktu dua bulan untuk mencapai kesepakatan nuklir baru atau menghadapi risiko tindakan militer AS atau Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Minggu depan, pejabat AS dan Israel akan bertemu di Washington akan membahas program nuklir Iran dan dukungannya terhadap kelompok proksi di seluruh Timur Tengah.