Korut Didesak Hentikan Semua Aktivitas Kejahatan Siber
Kamis, 14 November 2024 - 18:15 WIB
"Masalah hak asasi manusia hanya bisa dibicarakan jika fondasi ekonomi mereka cukup kuat untuk menuntut peningkatan kualitas hidup," ujar dia dalam sidang.
Jerome Sauvage, mantan Kepala Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) di Pyongyang, menyatakan perubahan di Korea Utara hanya bisa terjadi dari masyarakatnya sendiri dengan memperkuat kemampuan mereka.
"PBB akan mendukung pembelajaran teknologi bagi warga Korea Utara secara langsung. Khususnya, kami sedang mendekati warga di luar Pyongyang," papar dia.
Nakagawa Masaharu, mantan ketua bersama IPCNKR dan mantan Menteri Pendidikan Jepang, dalam pidato sambutannya mengatakan harus terus memberdayakan warga Korea Utara.
"Kita harus memberdayakan warga Korea Utara untuk melawan rezim Kim Jong-un," seraya menambahkan aktivitas IPCNKR harus diarahkan untuk mendorong warga Korea Utara berusaha secara mandiri.
Sementara itu, Komisi Pemeriksaan PBB (COI) tentang HAM di Korea Utara, badan resmi PBB pertama yang menyelidiki masalah HAM di Korea Utara, belum menerbitkan laporan tindak lanjut sejak laporan awalnya pada 2014.
"Kita memerlukan laporan lanjutan yang lebih komprehensif dan menyeluruh dari laporan sebelumnya," tandas Park Sung Min, anggota parlemen Korea Selatan.
Dalam kesempatan itu, IPCNKR juga mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam menghilangkan pelanggaran hak asasi manusia di kawasan ini sebagai keharusan strategis dan cerminan nilai-nilai inti organisasi, dengan menerapkan sistem pemantauan bersama dan membangun mekanisme akuntabilitas yang kuat.
Jerome Sauvage, mantan Kepala Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) di Pyongyang, menyatakan perubahan di Korea Utara hanya bisa terjadi dari masyarakatnya sendiri dengan memperkuat kemampuan mereka.
"PBB akan mendukung pembelajaran teknologi bagi warga Korea Utara secara langsung. Khususnya, kami sedang mendekati warga di luar Pyongyang," papar dia.
Nakagawa Masaharu, mantan ketua bersama IPCNKR dan mantan Menteri Pendidikan Jepang, dalam pidato sambutannya mengatakan harus terus memberdayakan warga Korea Utara.
"Kita harus memberdayakan warga Korea Utara untuk melawan rezim Kim Jong-un," seraya menambahkan aktivitas IPCNKR harus diarahkan untuk mendorong warga Korea Utara berusaha secara mandiri.
Sementara itu, Komisi Pemeriksaan PBB (COI) tentang HAM di Korea Utara, badan resmi PBB pertama yang menyelidiki masalah HAM di Korea Utara, belum menerbitkan laporan tindak lanjut sejak laporan awalnya pada 2014.
"Kita memerlukan laporan lanjutan yang lebih komprehensif dan menyeluruh dari laporan sebelumnya," tandas Park Sung Min, anggota parlemen Korea Selatan.
Dalam kesempatan itu, IPCNKR juga mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam menghilangkan pelanggaran hak asasi manusia di kawasan ini sebagai keharusan strategis dan cerminan nilai-nilai inti organisasi, dengan menerapkan sistem pemantauan bersama dan membangun mekanisme akuntabilitas yang kuat.
(sya)
tulis komentar anda