6 Krisis yang Menjadi Isu Utama Pemilu Parlemen Selandia Baru, dari Ekonomi hingga Keadilan Sosial

WELLINGTON - Warga Selandia Baru akan melakukan pemungutan suara pada 14 Oktober 2023 mendatang untuk memutuskan apakah akan mengembalikan pemerintahan Partai Buruh ke masa jabatan ketiga, atau mengubah arah ke Partai Nasional yang berhaluan kanan-tengah.

Berikut adalah 6 isu-isu utama yang diperkirakan akan mendominasi perdebatan bulan depan.

1. Krisisi Biaya Hidup

Foto/Reuters

Melansir Reuters, dengan inflasi yang mencapai 6% dan tingkat suku bunga tunai resmi yang berada pada titik tertinggi dalam 15 tahun, masyarakat kelas menengah Selandia Baru kesulitan untuk membeli barang-barang yang selama ini mereka anggap remeh.



Chris Hipkins, yang menjabat sebagai perdana menteri pada bulan Januari setelah Jacinda Ardern mengundurkan diri, telah mendorong Partai Buruhnya untuk mengambil posisi sentral, dengan fokus pada apa yang ia sebut sebagai “masalah roti dan mentega”.

Pemerintah telah meningkatkan subsidi penitipan anak, memotong biaya transportasi umum dan mulai memberikan lebih banyak makan siang gratis di sekolah, yang bertujuan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan menengah.

Partai oposisi, Partai Nasional, menyalahkan Partai Buruh atas kenaikan biaya dan berjanji, jika terpilih, akan memotong pajak dan mengendalikan inflasi.

2. Krisis Perubahan dan Infrastruktur

Pemerintahan Partai Buruh telah berjuang untuk mengatasi kekurangan akut perumahan yang terjangkau, dengan harga sewa yang mencapai rekor tertinggi dan perusahaan milik negara Kiwibank memperkirakan kekurangan 23.000 rumah pada tahun ini hingga bulan Juni.

Pemerintah telah berkomitmen untuk membangun lebih dari 3.000 unit rumah milik pemerintah pada tahun 2025 dan mengatakan bahwa, sejak mulai menjabat enam tahun lalu, pemerintah telah meningkatkan jumlah unit rumah umum sebanyak lebih dari 12.000.

Namun, mengingat biaya pembangunan yang terus meningkat di Selandia Baru, persediaan perumahan yang buruk, dan kepadatan yang berlebihan, pasokan terus menurun dibandingkan permintaan. Partai Nasional telah mengusulkan pembukaan lebih banyak lahan untuk perumahan, memberikan insentif bagi dewan untuk membangun lebih banyak rumah dan menciptakan alat pembiayaan infrastruktur baru.

Permasalahan lain yang juga menjadi perdebatan hangat adalah bagaimana memperbaiki infrastruktur air yang sudah tua, apakah pemerintah harus membangun lebih banyak jalan dan jembatan, dan bagaimana meningkatkan transportasi umum.

3. Krisis Kebijakan Luar Negeri

Foto/Reuters

Untuk pertama kalinya dalam hampir 40 tahun, kebijakan luar negeri dan pertahanan menjadi isu pemilu di Selandia Baru, karena jajak pendapat menunjukkan masyarakat semakin khawatir terhadap lingkungan keamanan dan partai-partai besar bergulat dengan cara merespons sikap tegas Tiongkok di Pasifik.

Kehadiran China yang semakin besar di kawasan Pasifik, dan khususnya keputusan China untuk menandatangani pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon, telah membawa tantangan-tantangan strategis di dalam negeri.

Sikap Partai Buruh semakin tegas terhadap keamanan dan semakin besarnya kehadiran Beijing di Pasifik Selatan, sementara National mengatakan hanya ada sedikit perbedaan antara kedua pihak mengenai kebijakan luar negeri.

4. Perubahan Iklim

Pemerintahan Partai Buruh Selandia Baru telah mendorong sejumlah undang-undang dan peraturan baru selama masa jabatannya yang bertujuan menjadikan emisi negara tersebut netral karbon dan mengurangi emisi pertanian.

Rencana pemerintah untuk mengenakan pajak emisi pada sektor pertanian mulai akhir tahun 2025 mendapat tentangan besar dari masyarakat pedesaan, yang berpendapat bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan biaya produksi dan merugikan daya saing di pasar luar negeri.

Konversi peternakan domba dan daging sapi menjadi sektor kehutanan – dan kredit karbon yang dihasilkannya – juga sedang hangat diperdebatkan.

Partai Nasional berjanji untuk memulai penerapan pajak emisi pertanian hingga tahun 2030, sambil mencabut larangan rekayasa dan modifikasi genetika, serta membatasi konversi lahan pertanian menjadi hutan.

5. Krisis Ekonomi dan Kepercayaan Bisnis

Perekonomian Selandia Baru berada dalam resesi teknis setelah dua kuartal mengalami pertumbuhan negatif, sementara defisit neraca pembayaran negara tersebut mencapai 8,9% dari PDB pada akhir tahun lalu, yang merupakan angka tertinggi dalam lebih dari tiga dekade.

Ketika Hipkins menjadi perdana menteri pada bulan Januari, hari pertamanya menjabat dihabiskan untuk berbicara dengan para pemimpin bisnis. Partai tersebut menyatakan bahwa jumlah lapangan kerja yang hampir mencapai rekor tertinggi, dukungan bagi keluarga berpendapatan rendah, dan rencana mereka untuk mengurangi utang adalah pencapaian utama mereka.

Partai Nasional mengatakan mereka akan mendorong perdagangan dan investasi, meningkatkan angkatan kerja terampil dan memotong birokrasi.

Kepercayaan dunia usaha sedikit meningkat dalam beberapa bulan terakhir, dari rekor terendah pada bulan Desember, seiring dengan mulai meredanya inflasi seiring dengan perlambatan perekonomian.

6. Krisis Keadilan Sosial

Foto/Reuters

Ada reaksi balik yang semakin besar di antara kelompok sayap kanan terhadap meningkatnya keterlibatan Maori dalam pengambilan keputusan kebijakan publik dan pengelolaan aset negara tertentu.

Langkah pemerintah untuk menciptakan sistem layanan kesehatan terpisah bagi masyarakat adat di negara tersebut telah menuai kritik dari beberapa oposisi dan kelompok kepentingan sayap kanan, begitu pula dengan meningkatnya penggunaan bahasa Maori dalam dokumen pemerintah, departemen pemerintah, dan baru-baru ini pada rambu-rambu jalan.

Pada saat yang sama, suku Maori, yang mencakup 15% populasi dan nenek moyang mereka yang sebagian besar tanahnya dirampas selama penjajahan Inggris pada abad ke-19, semakin vokal dalam memperjuangkan kepentingan mereka.