PBB: Pasukan Rusia Siksa dan Eksekusi Warga Sipil di Ukraina
Selasa, 27 Juni 2023 - 23:11 WIB
PBB sebut pasukan Rusia menyiksa dan mengeksekusi warga sipil di Ukraina. Foto/Ilustrasi
KIEV - Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengatakan pasukan Rusia telah melakukan penyiksaan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil yang ditahan sehubungan dengan serangan mereka di Ukraina . Pasukan Rusia juga mengeksekusi lebih dari 70 dari mereka.
Kantor HAM PBB mewawancarai ratusan korban dan saksi untuk sebuah laporan yang merinci lebih dari 900 kasus warga sipil, termasuk anak-anak dan orang tua, yang ditahan secara sewenang-wenang dalam konflik, kebanyakan dari mereka oleh Rusia.
Kepala Kantor HAM PBB di Ukraina, Matilda Bogner, mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka disiksa dan dalam beberapa kasus menjadi sasaran kekerasan seksual selama penahanan oleh pasukan Rusia.
Laporan PBB akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum Ukraina dan ICC saat mengumpulkan bukti terhadap individu Rusia yang dituduh melakukan kejahatan perang selama invasi Ukraina.
Laporan tersebut mencakup periode 15 bulan dari awal invasi Rusia hingga Mei 2023. Laporan itu juga mendokumentasikan 75 kasus penahanan sewenang-wenang oleh pasukan keamanan Ukraina, dengan mengatakan sebagian besar dari kasus ini juga merupakan penghilangan paksa.
Laporan ini mendokumentasikan 864 kasus penahanan individu sewenang-wenang oleh Rusia – 763 laki-laki, 94 perempuan dan tujuh anak laki-laki – banyak di antaranya juga merupakan penghilangan paksa.
“Penyiksaan digunakan untuk memaksa korban mengaku membantu angkatan bersenjata Ukraina, memaksa mereka untuk bekerja sama dengan otoritas pendudukan atau mengintimidasi mereka yang berpandangan pro-Ukraina,” ujar Bogner.
"Lebih dari setengah dari mereka yang ditahan oleh pasukan Ukraina juga melaporkan disiksa atau dianiaya, biasanya saat diinterogasi atau segera setelah ditangkap," imbuh Bogner seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (27/6/2023).
Dikatakan oleh Bogner, Ukraina memberi para penyelidik PBB akses rahasia tanpa hambatan kepada para tahanan di pusat-pusat penahanan resmi, dengan pengecualian sekelompok 87 pelaut Rusia.
“Federasi Rusia tidak memberi kami akses seperti itu, meskipun ada permintaan kami,” kata Bogner.
PBB sebelumnya telah menemukan bahwa Rusia mengeksekusi tahanan Ukraina, tetapi ini adalah pertama kalinya dikatakan warga sipil juga dieksekusi. Laporan ini mendokumentasikan 77 kasus warga sipil yang dieksekusi, dan laporan itu menemukan yang lain telah disimpan dalam kondisi yang menyedihkan.
Sementara Ukraina telah meluncurkan penyelidikan kriminal terhadap pasukan Rusia atas penahanan warga sipil, yang menghasilkan 23 hukuman, Kantor HAM PBB mengatakan tidak mengetahui adanya penyelidikan terhadap pasukan Ukraina sendiri atas pelanggaran tersebut.
Bogner mengatakan undang-undang Ukraina tentang penahanan karena alasan keamanan nasional tampaknya melampaui apa yang diperbolehkan menurut hukum internasional, bahkan selama keadaan darurat publik, dan telah memfasilitasi penahanan sewenang-wenang.
Dia mengatakan kantor tersebut telah mendokumentasikan 75 kasus penahanan sewenang-wenang oleh pasukan keamanan Ukraina, kebanyakan orang yang dicurigai melakukan pelanggaran terkait konflik.
Laporan setebal 36 halaman itu muncul ketika Beth Van Schaack, Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Peradilan Pidana Global, mengatakan Yevgeny Prigozhin, pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner, telah melibatkan Vladimir Putin dalam kejahatan perang dengan mengakui bahwa invasi terhadap Ukraina dilakukan bukan atas tindakan provokatif oleh Kiev.
Dia menambahkan dia tidak berpikir Putin akan berani melakukan perjalanan ke Afrika Selatan untuk KTT Brics pada Agustus mendatang jika dia khawatir ada 10% kemungkinan bahwa hakim Afrika Selatan yang berpikiran independen memerintahkan penangkapannya.
“Dia sembrono dengan sumber daya negara Rusia, tapi tidak dengan kulitnya sendiri,” katanya.
Sebelumnya Pengadilan Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin atas perannya dalam deportasi anak-anak Ukraina ke Rusia.
"Afrika Selatan berkewajiban untuk menegakkan surat perintah itu," tegasnya.
Van Schaack dalam sebuah pengarahan mengatakan puluhan ribu tuduhan kejahatan perang sedang diperiksa oleh penyelidik terlatih di dalam dan di luar Ukraina.
Dia mengatakan pernyataan Prigozhin yang menantang dasar perang minggu lalu bertentangan dengan pembenaran resmi Rusia untuk perang tersebut. Dia mengatakan pernyataannya kemungkinan akan dipertimbangkan dan mungkin akan sangat berdampak dalam penuntutan apa pun terhadap Putin atas kejahatan agresi.
“Perlu dicatat bahwa dia mengatakan secara terbuka bahwa perang ini didasarkan pada kepura-puraan palsu dan bahwa Ukraina dan NATO tidak berniat menyerang Rusia dan ini adalah perang buatan Rusia sendiri,” kata Van Schaack.
Pada bulan Mei, AS akhirnya keluar untuk mendukung pengadilan khusus untuk mengadili kejahatan agresi, tetapi mengatakan itu harus menjadi pengadilan yang berbasis di Ukraina dengan dukungan internasional. Ukraina telah memperjuangkan pengadilan internasional yang dibentuk oleh majelis umum PBB, sesuatu yang ditentang AS atas dasar hukum dan politik.
Van Schaack mengatakan Putin akan sulit diadili selama dia tetap menjadi kepala negara dan di dalam Rusia.
"Tapi dunianya menyusut dengan cepat dan banyak pemimpin dunia lainnya yang tidak mengira mereka akan muncul di pengadilan akhirnya melakukannya," tambahnya.
Kantor HAM PBB mewawancarai ratusan korban dan saksi untuk sebuah laporan yang merinci lebih dari 900 kasus warga sipil, termasuk anak-anak dan orang tua, yang ditahan secara sewenang-wenang dalam konflik, kebanyakan dari mereka oleh Rusia.
Kepala Kantor HAM PBB di Ukraina, Matilda Bogner, mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka disiksa dan dalam beberapa kasus menjadi sasaran kekerasan seksual selama penahanan oleh pasukan Rusia.
Laporan PBB akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum Ukraina dan ICC saat mengumpulkan bukti terhadap individu Rusia yang dituduh melakukan kejahatan perang selama invasi Ukraina.
Laporan tersebut mencakup periode 15 bulan dari awal invasi Rusia hingga Mei 2023. Laporan itu juga mendokumentasikan 75 kasus penahanan sewenang-wenang oleh pasukan keamanan Ukraina, dengan mengatakan sebagian besar dari kasus ini juga merupakan penghilangan paksa.
Laporan ini mendokumentasikan 864 kasus penahanan individu sewenang-wenang oleh Rusia – 763 laki-laki, 94 perempuan dan tujuh anak laki-laki – banyak di antaranya juga merupakan penghilangan paksa.
“Penyiksaan digunakan untuk memaksa korban mengaku membantu angkatan bersenjata Ukraina, memaksa mereka untuk bekerja sama dengan otoritas pendudukan atau mengintimidasi mereka yang berpandangan pro-Ukraina,” ujar Bogner.
"Lebih dari setengah dari mereka yang ditahan oleh pasukan Ukraina juga melaporkan disiksa atau dianiaya, biasanya saat diinterogasi atau segera setelah ditangkap," imbuh Bogner seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (27/6/2023).
Baca Juga
Dikatakan oleh Bogner, Ukraina memberi para penyelidik PBB akses rahasia tanpa hambatan kepada para tahanan di pusat-pusat penahanan resmi, dengan pengecualian sekelompok 87 pelaut Rusia.
“Federasi Rusia tidak memberi kami akses seperti itu, meskipun ada permintaan kami,” kata Bogner.
PBB sebelumnya telah menemukan bahwa Rusia mengeksekusi tahanan Ukraina, tetapi ini adalah pertama kalinya dikatakan warga sipil juga dieksekusi. Laporan ini mendokumentasikan 77 kasus warga sipil yang dieksekusi, dan laporan itu menemukan yang lain telah disimpan dalam kondisi yang menyedihkan.
Sementara Ukraina telah meluncurkan penyelidikan kriminal terhadap pasukan Rusia atas penahanan warga sipil, yang menghasilkan 23 hukuman, Kantor HAM PBB mengatakan tidak mengetahui adanya penyelidikan terhadap pasukan Ukraina sendiri atas pelanggaran tersebut.
Bogner mengatakan undang-undang Ukraina tentang penahanan karena alasan keamanan nasional tampaknya melampaui apa yang diperbolehkan menurut hukum internasional, bahkan selama keadaan darurat publik, dan telah memfasilitasi penahanan sewenang-wenang.
Dia mengatakan kantor tersebut telah mendokumentasikan 75 kasus penahanan sewenang-wenang oleh pasukan keamanan Ukraina, kebanyakan orang yang dicurigai melakukan pelanggaran terkait konflik.
Laporan setebal 36 halaman itu muncul ketika Beth Van Schaack, Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Peradilan Pidana Global, mengatakan Yevgeny Prigozhin, pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner, telah melibatkan Vladimir Putin dalam kejahatan perang dengan mengakui bahwa invasi terhadap Ukraina dilakukan bukan atas tindakan provokatif oleh Kiev.
Dia menambahkan dia tidak berpikir Putin akan berani melakukan perjalanan ke Afrika Selatan untuk KTT Brics pada Agustus mendatang jika dia khawatir ada 10% kemungkinan bahwa hakim Afrika Selatan yang berpikiran independen memerintahkan penangkapannya.
“Dia sembrono dengan sumber daya negara Rusia, tapi tidak dengan kulitnya sendiri,” katanya.
Sebelumnya Pengadilan Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin atas perannya dalam deportasi anak-anak Ukraina ke Rusia.
"Afrika Selatan berkewajiban untuk menegakkan surat perintah itu," tegasnya.
Van Schaack dalam sebuah pengarahan mengatakan puluhan ribu tuduhan kejahatan perang sedang diperiksa oleh penyelidik terlatih di dalam dan di luar Ukraina.
Dia mengatakan pernyataan Prigozhin yang menantang dasar perang minggu lalu bertentangan dengan pembenaran resmi Rusia untuk perang tersebut. Dia mengatakan pernyataannya kemungkinan akan dipertimbangkan dan mungkin akan sangat berdampak dalam penuntutan apa pun terhadap Putin atas kejahatan agresi.
“Perlu dicatat bahwa dia mengatakan secara terbuka bahwa perang ini didasarkan pada kepura-puraan palsu dan bahwa Ukraina dan NATO tidak berniat menyerang Rusia dan ini adalah perang buatan Rusia sendiri,” kata Van Schaack.
Pada bulan Mei, AS akhirnya keluar untuk mendukung pengadilan khusus untuk mengadili kejahatan agresi, tetapi mengatakan itu harus menjadi pengadilan yang berbasis di Ukraina dengan dukungan internasional. Ukraina telah memperjuangkan pengadilan internasional yang dibentuk oleh majelis umum PBB, sesuatu yang ditentang AS atas dasar hukum dan politik.
Van Schaack mengatakan Putin akan sulit diadili selama dia tetap menjadi kepala negara dan di dalam Rusia.
"Tapi dunianya menyusut dengan cepat dan banyak pemimpin dunia lainnya yang tidak mengira mereka akan muncul di pengadilan akhirnya melakukannya," tambahnya.
(ian)
tulis komentar anda