Politisi Pro-Beijing Ditusuk, China Sebut Demonstran Hong Kong Mafia
Jum'at, 08 November 2019 - 15:19 WIB
Politisi Pro-Beijing Ditusuk, China Sebut Demonstran Hong Kong Mafia
A
A
A
BEIJING - Pemerintah China menyebut demonstran radikal di Hong Kong sebagai "mafia" yang menggunakan kekerasan untuk memengaruhi pemilu lokal yang akan datang. Kecaman ini disampaikan setelah seorang anggota parlemen pro-Beijing ditusuk dengan pisau.
Pusat keuangan internasional di Asia telah diguncang oleh protes besar-besaran selama lima bulan terakhir. Demonstran pro-oposisi semakin menyerukan kebebasan demokrasi yang lebih besar dan menuntut akuntabilitas polisi.
Ketika pemerintah di Beijing dan pemimpin Hong Kong Carrie Lam menolak untuk menawarkan solusi politik terhadap keluhan para pengunjuk rasa, kekerasan telah meningkat di wilayah tersebut.
Dalam insiden terakhir, seorang pria yang memegang buket mendekati anggota parlemen pro-Beijing Junius Ho pada Rabu pagi ketika politisi itu berkampanye di daerah pemilihannya dekat perbatasan Hong Kong dengan daratan China. (Baca: Anggota Parlemen Hong Kong Pro-China Ditusuk dalam Upaya Pembunuhan )
"Serangan itu tidak hanya tindakan kriminal yang serius, tetapi juga murni kekerasan pemilu," kata juru bicara Kantor Pemerintah China untuk Hong Kong dan Makau, Xu Luying, seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (8/11/2019).
Xu mengatakan pengunjuk rasa radikal di Hong Kong berniat untuk menciptakan "efek dingin" dengan mengancam dan mengintimidasi para kandidat dan pendukung mereka. "Untuk memengaruhi hasil pemilu dewan distrik dan mewujudkan tujuan mereka merebut kekuasaan politik," ujarnya.
Xu menyerukan hukuman keras terhadap pelaku kekerasan di Hong Kong. Dia juga menyerukan penciptaan lingkungan yang adil, aman dan tertib untuk pemilu distrik, yang akan diselenggarakan pada 24 November 2019.
Pada bulan Oktober, aktivis demokrasi Joshua Wong dilarang untuk memperebutkan kursi dalam pemilu mendatang.
Seorang pejabat komisi pemilu telah memutuskan bahwa konsep penentuan nasib sendiri yang diusung oleh partai kendaraan politik Wong, Demosisto, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Hong Kong.
Sementara itu, tabloid Global Times yang dikelola pemerintah China pada hari Jumat membandingkan beberapa pengunjuk rasa mahasiswa di forum universitas baru-baru ini di Hong Kong dengan kelompok radikal selama Revolusi Kebudayaan.
Bentrokan meletus yang melibatkan sekelompok mahasiswa termasuk setidaknya satu orang yang diyakini berasal dari daratan China di Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong (HKUST) pada hari Rabu.
Kekacauan meletus dalam sebuah forum di mana presiden HKUST Wei Shyy mengatakan dia akan mengutuk polisi jika mereka diketahui menyebabkan jatuhnya seorang mahasiswa pada hari Senin yang kemudian mengalami cedera otak serius.
Pusat keuangan internasional di Asia telah diguncang oleh protes besar-besaran selama lima bulan terakhir. Demonstran pro-oposisi semakin menyerukan kebebasan demokrasi yang lebih besar dan menuntut akuntabilitas polisi.
Ketika pemerintah di Beijing dan pemimpin Hong Kong Carrie Lam menolak untuk menawarkan solusi politik terhadap keluhan para pengunjuk rasa, kekerasan telah meningkat di wilayah tersebut.
Dalam insiden terakhir, seorang pria yang memegang buket mendekati anggota parlemen pro-Beijing Junius Ho pada Rabu pagi ketika politisi itu berkampanye di daerah pemilihannya dekat perbatasan Hong Kong dengan daratan China. (Baca: Anggota Parlemen Hong Kong Pro-China Ditusuk dalam Upaya Pembunuhan )
"Serangan itu tidak hanya tindakan kriminal yang serius, tetapi juga murni kekerasan pemilu," kata juru bicara Kantor Pemerintah China untuk Hong Kong dan Makau, Xu Luying, seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (8/11/2019).
Xu mengatakan pengunjuk rasa radikal di Hong Kong berniat untuk menciptakan "efek dingin" dengan mengancam dan mengintimidasi para kandidat dan pendukung mereka. "Untuk memengaruhi hasil pemilu dewan distrik dan mewujudkan tujuan mereka merebut kekuasaan politik," ujarnya.
Xu menyerukan hukuman keras terhadap pelaku kekerasan di Hong Kong. Dia juga menyerukan penciptaan lingkungan yang adil, aman dan tertib untuk pemilu distrik, yang akan diselenggarakan pada 24 November 2019.
Pada bulan Oktober, aktivis demokrasi Joshua Wong dilarang untuk memperebutkan kursi dalam pemilu mendatang.
Seorang pejabat komisi pemilu telah memutuskan bahwa konsep penentuan nasib sendiri yang diusung oleh partai kendaraan politik Wong, Demosisto, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Hong Kong.
Sementara itu, tabloid Global Times yang dikelola pemerintah China pada hari Jumat membandingkan beberapa pengunjuk rasa mahasiswa di forum universitas baru-baru ini di Hong Kong dengan kelompok radikal selama Revolusi Kebudayaan.
Bentrokan meletus yang melibatkan sekelompok mahasiswa termasuk setidaknya satu orang yang diyakini berasal dari daratan China di Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong (HKUST) pada hari Rabu.
Kekacauan meletus dalam sebuah forum di mana presiden HKUST Wei Shyy mengatakan dia akan mengutuk polisi jika mereka diketahui menyebabkan jatuhnya seorang mahasiswa pada hari Senin yang kemudian mengalami cedera otak serius.
(mas)
