Jaksa ICC Karim Khan Dicopot dari Jabatannya atas Tuduhan Pelecehan Seksual Bermotif Politik
Sabtu, 25 Juli 2026 - 09:16 WIB
loading...
Jaksa ICC Karim Khan dicopot dari jabatannya. Foto/anadolu
A
A
A
DEN HAAG - Majelis Negara Pihak Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memberikan suara untuk mencopot jaksa Karim Khan atas tuduhan pelanggaran seksual. Kabar itu dikonfirmasi tim hukumnya, yang menunjukkan langkah tersebut bersifat "politis".
Pemungutan suara pada hari Jumat itu terjadi ketika ICC menghadapi reaksi keras dari Amerika Serikat dan Israel setelah Khan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan saat itu, Yoav Gallant, pada tahun 2024.
Tayab Ali, kepala tim hukum Khan, mencatat panel yudisial telah "dengan suara bulat" menentukan temuan oleh Kantor Layanan Pengawasan Internal Perserikatan Bangsa-Bangsa "tidak membuktikan pelanggaran atau penyimpangan tugas oleh Tuan Khan berdasarkan kerangka hukum yang relevan."
Pemerintahan Presiden Donald Trump telah menjatuhkan sanksi kepada Khan dan beberapa pejabat serta hakim ICC lainnya atas surat perintah penangkapan Netanyahu.
"Keputusan ini memiliki implikasi serius di luar kasus individu Tuan Khan," kata Ali.
“Kemandirian Mahkamah Pidana Internasional bergantung pada perlindungan para pejabat terpilihnya dari pemecatan melalui proses yang bersifat politis, tidak adil secara prosedural, atau tidak konsisten dengan temuan badan peradilan independent,” ujar dia.
Pengacara tersebut menambahkan, “Khan dipecat melalui pemungutan suara eksekutif saat berada di bawah sanksi dan saat Mahkamah berada di bawah tekanan politik yang sangat besar.”
Ali menambahkan, “Keputusan Majelis Negara Pihak tidak sesuai dengan bukti atau temuan dari satu-satunya putusan peradilan dalam masalah ini.”
Negara-negara anggota menyetujui pemecatan Khan hampir dua tahun setelah tuduhan pertama kali muncul.
Pemungutan suara pada hari Jumat itu terjadi ketika ICC menghadapi reaksi keras dari Amerika Serikat dan Israel setelah Khan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan saat itu, Yoav Gallant, pada tahun 2024.
Tayab Ali, kepala tim hukum Khan, mencatat panel yudisial telah "dengan suara bulat" menentukan temuan oleh Kantor Layanan Pengawasan Internal Perserikatan Bangsa-Bangsa "tidak membuktikan pelanggaran atau penyimpangan tugas oleh Tuan Khan berdasarkan kerangka hukum yang relevan."
Pemerintahan Presiden Donald Trump telah menjatuhkan sanksi kepada Khan dan beberapa pejabat serta hakim ICC lainnya atas surat perintah penangkapan Netanyahu.
"Keputusan ini memiliki implikasi serius di luar kasus individu Tuan Khan," kata Ali.
“Kemandirian Mahkamah Pidana Internasional bergantung pada perlindungan para pejabat terpilihnya dari pemecatan melalui proses yang bersifat politis, tidak adil secara prosedural, atau tidak konsisten dengan temuan badan peradilan independent,” ujar dia.
Pengacara tersebut menambahkan, “Khan dipecat melalui pemungutan suara eksekutif saat berada di bawah sanksi dan saat Mahkamah berada di bawah tekanan politik yang sangat besar.”
Ali menambahkan, “Keputusan Majelis Negara Pihak tidak sesuai dengan bukti atau temuan dari satu-satunya putusan peradilan dalam masalah ini.”
Negara-negara anggota menyetujui pemecatan Khan hampir dua tahun setelah tuduhan pertama kali muncul.
Lihat Juga :
