AS Pukul Kuba dengan Sanksi Baru Terkait HAM dan Venezuela
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 16:14 WIB
AS Pukul Kuba dengan Sanksi Baru Terkait HAM dan Venezuela
A
A
A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) terapkan sanksi baru terhadap Kuba terkait catatan hak asasi manusia (HAM) dan dukungan pada pemerintah Venezuela.Departemen Perdagangan AS menyatakan pihaknya akan membatasi akses Kuba pada pesawat komersial dengan mencabut lisensi yang ada untuk pesawat yang disewakan pada maskapai milik negara Kuba.
AS juga menolak aplikasi baru di masa depan untuk penyewaan pesawat. Dalam pernyataannya, Departemen Perdagangan AS akan memperluas sanksi untuk pembatasan ekspor ke pemerintah Kuba.
"Aksi oleh Departemen Perdagangan ini mengirim pesan jelas lainnya pada rezim Kuba bahwa mereka harus segera menghentikan perilaku merusak di dalam dan luar negeri," ungkap Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Kuba Bruno Rodriguez merespon dalam posting di Twitter yang mengecam langkah itu. "Penambahan blokade ekonomi membuktikan kebangkrutan moral kebijakan isolasi internasional oleh pemerintahan korup," tegas Rodriguez, dilansir Reuters.
Dalam pernyataan terpisah, Departemen Luar Negeri (Deplu) AS mengkritik Kuba yang menahan tokoh oposisi Jose Daniel Ferrer. Deplu AS mendesak Kuba mengungkap keberadaannya, memperlakukannya secara manusiawi dan membebaskannya tanpa syarat.
Ferrer merupakan tokoh pemimpin Persatuan Patriotik Kuba (UNPACU) yang ditahan di Santiago de Cuba pada 1 Oktober setelah kepolisian menggerebek rumahnya sekaligus kantor pusat kelompok itu.
AS juga menolak aplikasi baru di masa depan untuk penyewaan pesawat. Dalam pernyataannya, Departemen Perdagangan AS akan memperluas sanksi untuk pembatasan ekspor ke pemerintah Kuba.
"Aksi oleh Departemen Perdagangan ini mengirim pesan jelas lainnya pada rezim Kuba bahwa mereka harus segera menghentikan perilaku merusak di dalam dan luar negeri," ungkap Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Kuba Bruno Rodriguez merespon dalam posting di Twitter yang mengecam langkah itu. "Penambahan blokade ekonomi membuktikan kebangkrutan moral kebijakan isolasi internasional oleh pemerintahan korup," tegas Rodriguez, dilansir Reuters.
Dalam pernyataan terpisah, Departemen Luar Negeri (Deplu) AS mengkritik Kuba yang menahan tokoh oposisi Jose Daniel Ferrer. Deplu AS mendesak Kuba mengungkap keberadaannya, memperlakukannya secara manusiawi dan membebaskannya tanpa syarat.
Ferrer merupakan tokoh pemimpin Persatuan Patriotik Kuba (UNPACU) yang ditahan di Santiago de Cuba pada 1 Oktober setelah kepolisian menggerebek rumahnya sekaligus kantor pusat kelompok itu.
(sfn)
