AS Restui Arab Saudi Miliki Program Nuklir, Kemenangan Besar bagi Riyadh
Kamis, 23 Juli 2026 - 10:09 WIB
loading...
Amerika Serikat dan Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan yang akan memungkinkan Riyadh untuk mengembangkan program nuklir sipil. Foto/SPA
A
A
A
RIYADH - Amerika Serikat (AS) dan Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan yang akan memungkinkan kerajaan Teluk tersebut untuk mengembangkan program nuklir sipil. Rincian pasti dari kesepakatan tersebut belum dibagikan dan masih harus ditinjau oleh Kongres Amerika.
The Wall Street Journal (WSJ) menyebut momen ini sebagai kemenangan besar bagi Riyadh. Menurut laporan media Amerika tersebut, kesepakatan 30 tahun ini bernilai puluhan miliar dolar dan diharapkan akan memberikan peran utama kepada perusahaan-perusahaan AS dalam membangun infrastruktur nuklir Arab Saudi, sambil membatasi keterlibatan perusahaan asing lainnya.
Baca Juga: Pangeran Mohammed bin Salman: Arab Saudi Harus Dapatkan Senjata Nuklir Jika....
Laporan lain dari Reuters pada Kamis (23/7/2026) menyebutkan bahwa kesepakatan nuklir ini akan memungkinkan Arab Saudi untuk memperkaya uranium dan memproses bahan bakar atom bekas. Hal inilah yang membuat beberapa anggota parlemen AS dan negara-negara regional khawatir tentang proliferasi senjata.
Washington dan Riyadh telah bertahun-tahun membahas kesepakatan kerja sama nuklir yang akan memberi Arab Saudi akses ke teknologi AS dan perusahaan Amerika kesempatan untuk memenangkan kontrak besar untuk fasilitas energi atom Saudi.
Seperti biasa, akses ke teknologi nuklir memicu kekhawatiran tentang keamanan, proliferasi senjata, dan komplikasi politik di wilayah Timur Tengah yang rawan konflik.
Seperti semua penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, Arab Saudi telah berkomitmen untuk tidak mengembangkan bom atom dan menyetujui inspeksi internasional. Tetapi Washington secara tradisional mencari perlindungan tambahan.
Pemerintahan Trump mengatakan pada hari Rabu bahwa kesepakatan tersebut telah diajukan ke Kongres AS. Para anggota parlemen memiliki 90 hari sidang untuk mencegahnya berlaku, tetapi hanya jika mereka mendapatkan mayoritas dua pertiga untuk mengatasi veto presiden.
Pakta tersebut tidak mencakup "standar emas" yang melarang Arab Saudi untuk memperkaya uranium dan memproses bahan bakar atom bekas—keduanya merupakan jalur yang memungkinkan untuk membuat material hulu ledak—atau "protokol tambahan" pengawasan internasional ekstra.
Pengabaian tersebut kemungkinan akan membuat khawatir sekutu AS di Timur Tengah, termasuk Israel, dan menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi, karena salah satu pembenaran perang AS terhadap Iran tahun ini adalah penolakannya untuk menghentikan program pengayaan uranium Teheran.
Kesepakatan tersebut memicu beberapa penentangan di Kongres, di mana para anggota sebelumnya telah menuntut pengamanan ketat pada setiap kesepakatan.
Sebagai pengekspor minyak terbesar di dunia, Arab Saudi mungkin tidak tampak sebagai kandidat yang jelas untuk tenaga nuklir, tetapi negara ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan membebaskan minyak mentah untuk diekspor di bawah rencana ekonomi Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
The Wall Street Journal (WSJ) menyebut momen ini sebagai kemenangan besar bagi Riyadh. Menurut laporan media Amerika tersebut, kesepakatan 30 tahun ini bernilai puluhan miliar dolar dan diharapkan akan memberikan peran utama kepada perusahaan-perusahaan AS dalam membangun infrastruktur nuklir Arab Saudi, sambil membatasi keterlibatan perusahaan asing lainnya.
Baca Juga: Pangeran Mohammed bin Salman: Arab Saudi Harus Dapatkan Senjata Nuklir Jika....
Laporan lain dari Reuters pada Kamis (23/7/2026) menyebutkan bahwa kesepakatan nuklir ini akan memungkinkan Arab Saudi untuk memperkaya uranium dan memproses bahan bakar atom bekas. Hal inilah yang membuat beberapa anggota parlemen AS dan negara-negara regional khawatir tentang proliferasi senjata.
Washington dan Riyadh telah bertahun-tahun membahas kesepakatan kerja sama nuklir yang akan memberi Arab Saudi akses ke teknologi AS dan perusahaan Amerika kesempatan untuk memenangkan kontrak besar untuk fasilitas energi atom Saudi.
Seperti biasa, akses ke teknologi nuklir memicu kekhawatiran tentang keamanan, proliferasi senjata, dan komplikasi politik di wilayah Timur Tengah yang rawan konflik.
Seperti semua penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, Arab Saudi telah berkomitmen untuk tidak mengembangkan bom atom dan menyetujui inspeksi internasional. Tetapi Washington secara tradisional mencari perlindungan tambahan.
Pemerintahan Trump mengatakan pada hari Rabu bahwa kesepakatan tersebut telah diajukan ke Kongres AS. Para anggota parlemen memiliki 90 hari sidang untuk mencegahnya berlaku, tetapi hanya jika mereka mendapatkan mayoritas dua pertiga untuk mengatasi veto presiden.
Pakta tersebut tidak mencakup "standar emas" yang melarang Arab Saudi untuk memperkaya uranium dan memproses bahan bakar atom bekas—keduanya merupakan jalur yang memungkinkan untuk membuat material hulu ledak—atau "protokol tambahan" pengawasan internasional ekstra.
Pengabaian tersebut kemungkinan akan membuat khawatir sekutu AS di Timur Tengah, termasuk Israel, dan menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi, karena salah satu pembenaran perang AS terhadap Iran tahun ini adalah penolakannya untuk menghentikan program pengayaan uranium Teheran.
Kesepakatan tersebut memicu beberapa penentangan di Kongres, di mana para anggota sebelumnya telah menuntut pengamanan ketat pada setiap kesepakatan.
Mengapa Arab Saudi Inginkan Program Nuklir?
Sebagai pengekspor minyak terbesar di dunia, Arab Saudi mungkin tidak tampak sebagai kandidat yang jelas untuk tenaga nuklir, tetapi negara ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan membebaskan minyak mentah untuk diekspor di bawah rencana ekonomi Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Lihat Juga :
