Rusia Tolak Intervensi Asing di Sudan, Provokator Harus Disikat
Kamis, 06 Juni 2019 - 17:09 WIB
Rusia Tolak Intervensi Asing di Sudan, Provokator Harus Disikat
A
A
A
MOSKOW - Pemerintah Rusia pada hari Kamis (6/6/2019) mengatakan bahwa pihaknya menentang intervensi asing dalam krisis politik di Sudan. Menurut Moskow, pihak berwenang di Khartoum harus menundukkan kelompok yang digambarkan sebagai ekstremis dan provokator.
Wakil Menteri Luar Negeri Mikhail Bogdanov mengatakan bahwa Moskow lebih menyukai dialog nasional tentang masa transisi menuju pemilu baru di negara Afrika tersebut.
"Secara alamiah, untuk melakukan itu, Anda perlu komando yang dipaksakan, dan Anda perlu berperang melawan ekstremis dan provokator yang tidak ingin situasi stabil," kata Bogdanov seperti dikutip kantor berita RIA.
"Itulah situasinya sekarang, tetapi kami menentang intervensi eksternal, tindakan apa pun pada orang Sudan," lanjut dia.
Dia tidak mengidentifikasi kelompok mana yang dianggap ekstremis dan provokator.
Dewan Transisi Militer (TMC) mengambil alih kekuasaan setelah kudeta terhadap Presiden Omar al-Bashir pada April lalu. TMC dekat dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, sedangkan Rusia telah bekerja sama dengan musuh regional Arab Saudi; Iran di beberapa wilayah termasuk di Suriah.
Pada hari Senin, pasukan keamanan di Sudan menyerbu sebuah kamp protes tempat di mana para demonstran pro-oposisi melakukan demo duduk. Para demonstran menyerukan militer menyerahkan kekuasaan ke sipil dan mewujudkan transisi ke demokrasi.
Korban tewas dari serangan pasukan keamanan Sudan di area protes duduk demonstran tersebut menewaskan lebih dari 100 orang. Komite Pusat Dokter Sudan (CCSD) yang dianggap pro-oposisi mengatakan, dari ratusan korban tewas, 40 mayat di antaranya dibuang di Sungai Nil oleh paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF). (Baca: Korban Pembantaian di Sudan 100 Orang, 40 Mayat Dibuang di Sungai Nil )
Dalam keterangan terbaru, CCSD mengatakan jumlah korban tewas sudah mencapai 108 orang akibat serangan pasukan keamanan dan kerusuhan lainnya.
Kepala TMC Letnan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan telah memerintahkan penyelidikan atas kematian orang-orang tersebut. Militer meminta maaf kepada rakyat Sudan dan menawarkan pembicaraan dengan kelompok oposisi.
Wakil Menteri Luar Negeri Mikhail Bogdanov mengatakan bahwa Moskow lebih menyukai dialog nasional tentang masa transisi menuju pemilu baru di negara Afrika tersebut.
"Secara alamiah, untuk melakukan itu, Anda perlu komando yang dipaksakan, dan Anda perlu berperang melawan ekstremis dan provokator yang tidak ingin situasi stabil," kata Bogdanov seperti dikutip kantor berita RIA.
"Itulah situasinya sekarang, tetapi kami menentang intervensi eksternal, tindakan apa pun pada orang Sudan," lanjut dia.
Dia tidak mengidentifikasi kelompok mana yang dianggap ekstremis dan provokator.
Dewan Transisi Militer (TMC) mengambil alih kekuasaan setelah kudeta terhadap Presiden Omar al-Bashir pada April lalu. TMC dekat dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, sedangkan Rusia telah bekerja sama dengan musuh regional Arab Saudi; Iran di beberapa wilayah termasuk di Suriah.
Pada hari Senin, pasukan keamanan di Sudan menyerbu sebuah kamp protes tempat di mana para demonstran pro-oposisi melakukan demo duduk. Para demonstran menyerukan militer menyerahkan kekuasaan ke sipil dan mewujudkan transisi ke demokrasi.
Korban tewas dari serangan pasukan keamanan Sudan di area protes duduk demonstran tersebut menewaskan lebih dari 100 orang. Komite Pusat Dokter Sudan (CCSD) yang dianggap pro-oposisi mengatakan, dari ratusan korban tewas, 40 mayat di antaranya dibuang di Sungai Nil oleh paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF). (Baca: Korban Pembantaian di Sudan 100 Orang, 40 Mayat Dibuang di Sungai Nil )
Dalam keterangan terbaru, CCSD mengatakan jumlah korban tewas sudah mencapai 108 orang akibat serangan pasukan keamanan dan kerusuhan lainnya.
Kepala TMC Letnan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan telah memerintahkan penyelidikan atas kematian orang-orang tersebut. Militer meminta maaf kepada rakyat Sudan dan menawarkan pembicaraan dengan kelompok oposisi.
(mas)
