Korut Bantah Retas Database Sanksi PBB

NEW YORK - Korea Utara (Korut) membantah telah meretas database komite PBB yang bertugas memantau sanksi terhadap Pyongyang. Korut pun meminta Washington untuk fokus pada upaya perdamaian sebelum pertemuan puncak kedua pemimpin negara yang telah direncanakan.

Dalam sebuah pernyataan, misi Korut di PBB mengatakan Pyongyang tidak pernah mengakui sanksi-sanksi ilegal dewan keamanan dan melanggar hukum serta tidak tertarik dengan apa yang dilakukan komite sanksi. Misi diplomatik Korut menambahkan gagasan bahwa mereka telah melakukan operasi peretasan tidak masuk akal.

“Pasukan AS dan musuh harus secara jujur ​​mengakui tren zaman dan membuat upaya untuk melakukan pekerjaan membantu untuk pengenduran dan proses perdamaian di semenanjung Korea daripada memanipulasi plot dengan insiden peretasan itu,” bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (3/5/2018).

Misi Korut menambahkan AS telah membuat tuduhan peretasan selama pertemuan komite sanksi tertutup. Namun misi AS membantah telah membuat klaim seperti itu.

"Kutipan dan komentar ini yang dikaitkan dengan delegasi AS sepenuhnya salah," kata seorang juru bicara.

Tekanan AS membuat PBB memberlakukan tiga set sanksi ekonomi terhadap Korut tahun lalu atas program senjata nuklirnya. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan terutama yang mempengaruhi sektor-sektor seperti batu bara, besi, perikanan, tekstil dan minyak.

Tudingan terbaru ini muncul ketika hubungan antara AS dan Korut telah dengan cepat menghangat, di mana pertemuan puncak bersejarah antara Donald Trump dan Kim Jong-un akan diadakan dalam hitungan minggu.

Pertemuan itu terhadi setelah pertemuan puncak antara Kim Jong-un dan rekannya asal Korea Selatan (Korsel), Moon Jae-in, yang memacu harapan untuk penyelesaian akhir mengakhiri konflik selama beberapa dekade.