Analis Sebut Fatah-Hamas Harus Berbuat Lebih Banyak untuk Perkuat Persatuan Palestina

RAMALLAH - Gerakan Hamas Islam dan Fatah pimpinan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas membutuhkan lebih banyak langkah untuk memperkuat persatuan internal Palestina. Hal itu disampaikan sejumlah analis di Palestina.

Pada awal Juli, kedua kelompok saingan Palestina mengumumkan bahwa mereka sepakat untuk menyatukan posisi mereka terhadap rencana aneksasi Israel atas Tepi Barat. Jibril al-Rajoub, anggota Komite Sentral gerakan Fatah dan Saleh Arouri, wakil kepala politbiro Hamas, membuat pengumuman ini selama konferensi online bersama yang diadakan di Ramallah dan Beirut, Lebanon.

Adnan Abu Aamer, analis politik dari Gaza, mengatakan bahwa pengumuman itu merupakan langkah penting untuk mengakhiri kebuntuan besar yang mempengaruhi pencapaian rekonsiliasi internal.

(Baca: Rencana Israel Caplok Tepi Barat Membuat Fatah dan Hamas Bersatu )

"Apa yang terjadi antara Fatah dan Hamas adalah awal yang baik dan langkah simbolis, meskipun banyak kendala yang harus diselesaikan antara kedua rival," kata Abu Aamer, seperti dilansir Xinhua.

Selama 13 tahun terakhir, kedua rival telah mencapai beberapa kesepakatan dan pemahaman. Yang terakhir ditengahi oleh Mesir pada Oktober 2017, ketika keduanya sepakat untuk memindahkan kekuasaan di daerah kantung pantai ke Otoritas Palestina.

Namun, mereka gagal untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut karena perbedaan mendalam dalam urusan keamanan dan pembayaran gaji kepada pegawai negeri sipil yang ditunjuk Hamas. Perbedaan meningkat setelah mereka saling menuduh siapa yang bertanggung jawab menyerang konvoi mantan Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdallah dengan bom pinggir jalan di Jalur Gaza utara pada 2018.

Hani al-Masri, direktur Pusat Penelitian dan Studi Masarat yang berbasis di Ramallah, mengatakan bahwa pernyataan para pemimpin Fatah dan Hamas menunjukkan kemungkinan bagi kedua pihak untuk bekerja bersama meskipun ada permusuhan internal mereka. "Ada kebutuhan untuk membuat langkah-langkah yang lebih praktis untuk mengakhiri divisi internal," kata al-Masri.

Namun, ia menyatakan keprihatinan bahwa pemulihan hubungan antara Fatah dan Hamas saat ini mungkin hanya taktik untuk memberikan lebih banyak tekanan pada Israel.

Palestina dan komunitas internasional menentang rencana Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat, menganggapnya sebagai pelanggaran hukum internasional.