Analis Sebut Fatah-Hamas Harus Berbuat Lebih Banyak untuk Perkuat Persatuan Palestina

RAMALLAH - Gerakan Hamas Islam dan Fatah pimpinan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas membutuhkan lebih banyak langkah untuk memperkuat persatuan internal Palestina. Hal itu disampaikan sejumlah analis di Palestina.

Pada awal Juli, kedua kelompok saingan Palestina mengumumkan bahwa mereka sepakat untuk menyatukan posisi mereka terhadap rencana aneksasi Israel atas Tepi Barat. Jibril al-Rajoub, anggota Komite Sentral gerakan Fatah dan Saleh Arouri, wakil kepala politbiro Hamas, membuat pengumuman ini selama konferensi online bersama yang diadakan di Ramallah dan Beirut, Lebanon.

Adnan Abu Aamer, analis politik dari Gaza, mengatakan bahwa pengumuman itu merupakan langkah penting untuk mengakhiri kebuntuan besar yang mempengaruhi pencapaian rekonsiliasi internal.

(Baca: Rencana Israel Caplok Tepi Barat Membuat Fatah dan Hamas Bersatu )

"Apa yang terjadi antara Fatah dan Hamas adalah awal yang baik dan langkah simbolis, meskipun banyak kendala yang harus diselesaikan antara kedua rival," kata Abu Aamer, seperti dilansir Xinhua.

Selama 13 tahun terakhir, kedua rival telah mencapai beberapa kesepakatan dan pemahaman. Yang terakhir ditengahi oleh Mesir pada Oktober 2017, ketika keduanya sepakat untuk memindahkan kekuasaan di daerah kantung pantai ke Otoritas Palestina.

Namun, mereka gagal untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut karena perbedaan mendalam dalam urusan keamanan dan pembayaran gaji kepada pegawai negeri sipil yang ditunjuk Hamas. Perbedaan meningkat setelah mereka saling menuduh siapa yang bertanggung jawab menyerang konvoi mantan Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdallah dengan bom pinggir jalan di Jalur Gaza utara pada 2018.

Hani al-Masri, direktur Pusat Penelitian dan Studi Masarat yang berbasis di Ramallah, mengatakan bahwa pernyataan para pemimpin Fatah dan Hamas menunjukkan kemungkinan bagi kedua pihak untuk bekerja bersama meskipun ada permusuhan internal mereka. "Ada kebutuhan untuk membuat langkah-langkah yang lebih praktis untuk mengakhiri divisi internal," kata al-Masri.

Namun, ia menyatakan keprihatinan bahwa pemulihan hubungan antara Fatah dan Hamas saat ini mungkin hanya taktik untuk memberikan lebih banyak tekanan pada Israel.

Palestina dan komunitas internasional menentang rencana Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat, menganggapnya sebagai pelanggaran hukum internasional.

Talal Oukal, analis politik yang bermarkas di Gaza, mengatakan bahwa rencana aneksasi dapat menjadi langkah penting bagi Palestina untuk mengakhiri 13 tahun pembagian internal.

(Baca: Rencana Israel Caplok Tepi Barat Akan Picu Intifada Ketiga )

"Secara teoritis, semua warga Palestina setuju untuk menolak rencana perdamaian Timur Tengah Amerika Serikat (AS) dan rencana aneksasi Israel, tetapi saya pikir Palestina, terutama Fatah dan Hamas, tidak akan dapat menghadapi dua rencana itu selama mereka dibagi," katanya.

Aatef Abu Seif, analis yang berbasis di Ramallah, mengatakan bahwa pembagian internal antara Fatah dan Hamas telah melemahkan front Palestina dalam menghadapi semua tantangan politik saat ini, terutama aneksasi Israel.

"Status perpecahan saat ini tidak hanya akan melemahkan kekuatan Palestina untuk menghadapi rencana AS dan Israel, tetapi juga memberikan kekuatan kepada pendudukan (Israel) untuk dengan mudah mengimplementasikan rencananya tanpa perlawanan nyata Palestina," kata Abu Seif.

Hamas telah memerintah Jalur Gaza dan bertindak sebagai entitas independen, sementara Otoritas Palestina, yang berkantor pusat di Ramallah, mencoba untuk menyelesaikan perpecahan internal. Namun, perbedaan tak berujung antara kedua belah pihak mungkin membuat tidak mungkin untuk menyatukan dan mengakhiri permusuhan mereka.