Pertama di Eropa, Legislator Spanyol Ajukan Undang-undang Cuti Haid

MADRID - Anggota parlemen majelis rendah Spanyol pada hari Kamis lalu menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang akan memberikan cuti medis berbayar kepada perempuan yang menderita nyeri haid parah. Ini menjadikan Spanyol negara pertama yang mengajukan jenis undang-undang ini.

Pemerintah sayap kiri Spanyol mengatakan undang-undang tersebut – yang lolos dari interpretasi pertama dengan 190 suara mendukung 154 menentang dan lima abstain – juga bertujuan untuk melanggar tabu tentang masalah ini. Ini adalah sentimen yang digaungkan oleh Ophelie Latil, seorang anggota organisasi feminis Georgette Sand, Prancis.

"Masalah menstruasi tidak boleh dianggap tabu, sesuatu yang hanya masalah pribadi, melainkan sesuatu yang ditangani oleh negara dan pemerintah seperti masalah kesehatan masyarakat."

Cuti haid saat ini hanya ditawarkan di sejumlah kecil negara di dunia, di antaranya Jepang, Indonesia, dan Zambia.

RUU itu sekarang akan dibawa ke Senat dan, jika diubah, akan dikembalikan ke majelis rendah untuk pemungutan suara lagi sebelum menjadi undang-undang.



Undang-undang tersebut memberikan hak kepada pekerja yang mengalami nyeri haid untuk mendapatkan waktu istirahat sebanyak yang mereka butuhkan, dengan sistem jaminan sosial negara – dan bukan pemberi kerja – yang menanggungnya.

Seperti cuti berbayar karena alasan kesehatan lainnya, itu harus disetujui oleh dokter.

Menteri Kesetaraan Spanyol Irene Montero memuji langkah tersebut sebagai langkah maju dalam mengatasi masalah kesehatan yang sebagian besar telah disembunyikan sampai sekarang.

"Kami mengakui masalah menstruasi sebagai bagian dari hak atas kesehatan dan kami berjuang melawan stigma dan kebisuan," katanya kepada AFP seperti dikutip dari France 24, Sabtu (17/12/2022).

Menteri Kesetaraan Montero berasal dari partai sayap kiri Podemos, mitra junior dalam koalisi pimpinan Sosialis Spanyol, yang telah menjadi kekuatan pendorong di balik undang-undang tersebut.



Meskipun draf awal mengatakan perempuan akan memiliki akses ke cuti sakit "tanpa batas", namun itu tidak disebutkan dalam undang-undang yang disahkan pada hari Kamis.

Menurut Masyarakat Ginekologi dan Kebidanan Spanyol sekitar sepertiga perempuan yang menstruasi menderita sakit parah.

Namun, proposal tersebut telah menciptakan perpecahan di antara politisi dan serikat pekerja, dengan UGT, salah satu serikat pekerja terbesar di Spanyol, memperingatkan hal itu dapat menstigmatisasi perempuan di tempat kerja dan mendukung perekrutan laki-laki.

RUU itu juga mendukung akses ke layanan aborsi di rumah sakit umum, hak yang tetap dipenuhi di negara dengan tradisi Katolik yang kuat. Ini juga mengakhiri persyaratan bagi anak di bawah umur 16 dan 17 tahun untuk mendapatkan persetujuan orang tua sebelum melakukan aborsi.

Spanyol telah mengambil peran utama dalam memajukan hak-hak perempuan, mengesahkan undang-undang pertama di Eropa melawan kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2004, dan kabinetnya saat ini memiliki lebih banyak perempuan daripada laki-laki.