PBB: Pemberontak Kongo Eksekusi Lebih dari 130 Warga Sipil

KINSHASA - Kelompok pemberontak Kongo , M23, setidaknya telah mengeksekusi 131 warga sipil dalam serangan di bulan November. Hal itu berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh PBB.

Laporan PBB mengatakan pembantaian itu terjadi di dua desa yaitu Kishishe dan Bambo yang ada di distrik Rutsuhuru sebelah timur provinsi Kivu Utara.

Penyelidik mengatakan serangan itu tampaknya merupakan pembalasan atas serangan pemerintah saat ini terhadap pemberontak.

Kelompok pemberontak M23 membantah pembantaian itu, menyalahkan "peluru nyasar" hanya untuk delapan kematian.

Namun misi penjaga perdamaian Monusco PBB di negara itu mengatakan 102 pria, 17 wanita dan 12 anak-anak dieksekusi secara sewenang-wenang oleh kelompok pemberontak sebagai bagian dari pembalasan terhadap penduduk sipil.

Laporan itu juga menyatakan setidaknya 22 wanita dan lima gadis juga diperkosa.

"Kekerasan ini dilakukan sebagai bagian dari kampanye pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan penjarahan terhadap dua desa di wilayah Rutshuru sebagai pembalasan atas bentrokan antara M23 dan kelompok bersenjata lainnya, termasuk FDLR," kata pernyataan itu, menambahkan bahwa jumlah sebenarnya yang terbunuh bisa lebih tinggi lagi seperti dikutip dari BBC, Kamis (8/12/2022).

Dikatakan juga bahwa para anggota M23 kemudian menguburkan jenazah para korban dalam upaya yang mungkin untuk menghilangkan bukti.



Pemerintah Kongo awalnya mengatakan bahwa lebih dari 300 warga sipil tewas dalam serangan yang terjadi antara 29-30 November itu. Tetapi juru bicaranya Patrick Muyaya pada hari Senin mengatakan bahwa sulit untuk mengetahui angka yang pasti karena wilayah tersebut berada di bawah pendudukan M23.

Pihak berwenang Kongo menggambarkan pembunuhan itu sebagai kejahatan perang dan menyerukan penyelidikan lebih dalam, sementara aksi protes pecah di ibu kota, Kinshasa dan Goma, kota utama di Kivu Utara.

Penyelidik mengatakan mereka tidak dapat mengakses desa tempat pembantaian terjadi, tetapi mereka mewawancarai 52 korban dan saksi langsung yang melarikan diri dari serangan di kota Rwindi sekitar 20 km jauhnya.

Saksi mengatakan kepada tim PBB bahwa anggota kelompok pemberontak mendobrak pintu, menembak warga sipil, menjarah harta benda dan membakar penduduk desa dari rumah mereka.

"MONUSCO mengutuk keras kekerasan yang tak terkatakan terhadap warga sipil dan menyerukan akses tak terbatas ke tempat kejadian dan para korban untuk bantuan kemanusiaan darurat," kata para penyelidik.

Seorang juru bicara M23 menolak temuan PBB dan bersikeras bahwa mereka meminta agar ada penyelidikan bersama kami di Kishishe tetapi PBB tidak pernah datang.

"PBB berada di bawah tekanan dari pemerintah untuk memberikan angka, meskipun itu salah," kata juru bicara Lawrence Kanyuka.

Grup M23 dibentuk satu dekade lalu. Dikatakan pihaknya membela kepentingan etnis Tutsi yang tinggal di Kongo melawan milisi Hutu dan telah terlibat dalam konflik berkepanjangan melawan pemerintah pusat.



Setelah terbengkalai selama beberapa tahun, mereka mengangkat senjata lagi tahun lalu dan memimpin serangan di Kongo timur melawan tentara Kongo.

Pembantaian di Kishishe dan Bambo terjadi setelah bentrokan dengan milisi FDLR, yang mencakup beberapa pemimpin etnis Hutu dari genosida tahun 1994 di Rwanda yang melarikan diri melintasi perbatasan ke tempat yang sekarang menjadi Republik Demokratik Kongo, nama resmi Kongo.

Sementara itu, M23 menuduh pasukan pro-pemerintah melakukan genosida dan pembunuhan yang ditargetkan terhadap komunitas Tutsi. Dikatakan posisinya di Bwiza diserang pada hari Selasa, meskipun ada perjanjian gencatan senjata saat ini.

Kelompok M23 mengatakan siap untuk mundur dari beberapa wilayah yang dikuasainya. Kelompok itu membuat pengumuman pada hari Selasa setelah pembicaraan damai di ibukota Kenya, Nairobi, meskipun tidak menghadiri pembicaraan tersebut.

Presiden Kongo Felix Tshisekedi menuduh tetangganya Rwanda berusaha mengacaukan negaranya dengan memberikan senjata kepada para pemberontak, sebuah tuduhan yang baru-baru ini didukung oleh para ahli PBB. Namun, hal tersebut dibantah oleh pemerintah Rwanda.

Lebih dari 100 kelompok bersenjata berbeda beroperasi di Kongo timur yang kaya mineral, yang telah dilanda konflik selama sekitar tiga dekade.

Beberapa negara telah mengirim pasukan ke Kongo tahun ini sebagai bagian dari gugus tugas Komunitas Afrika Timur (EAC) untuk mencoba melucuti senjata kelompok tersebut dan membawa perdamaian ke daerah tersebut.