Adik Kim Jong-un Sebut Presiden Korsel Idiot

SEOUL - Adik pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un, Kim Yo Jong menggambarkan presiden dan pemerintah Korea Selatan (Korsel) sebagai "idiot" dan "anjing setia" Amerika Serikat (AS), media pemerintah Korut melaporkan, Kamis (24/11/2022).

Kecaman itu dilontarkan Yo Jong, setelah pekan ini Seoul mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan sanksi sepihak baru terhadap Korut atas uji coba rudal baru-baru ini, termasuk peluncuran rudal balistik antarbenua pekan lalu.



"Tindakan menjijikkan ini menunjukkan lebih jelas bahwa kelompok Korea Selatan adalah 'anjing setia' dan antek AS," kata Yo Jong dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Korean Central News Agency (KCNA).

"Saya bertanya-tanya 'sanksi' apa yang dijatuhkan oleh kelompok Korea Selatan, tidak lebih dari seekor anjing liar yang berlari di atas tulang yang diberikan oleh AS, dengan tidak hati-hati terhadap DPRK," katanya, menggunakan akronim nama resmi Korea Utara. Sungguh pemandangan yang menakjubkan!," lanjutnya.

Yo Jong menuduh Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menciptakan "situasi berbahaya" dan membandingkannya dengan pendahulunya yang lebih bijak, Moon Jae-in. "Saya heran mengapa orang-orang Korea Selatan masih menjadi penonton pasif atas tindakan pemerintah Yoon Suk-yeol dan orang bodoh lainnya," katanya.

Korea Utara cenderung mengeluarkan pernyataan sebelum melakukan provokasi, Profesor Yang Moo-jin dari Universitas Studi Korea Utara di Seoul mengatakan. “Mungkin akan ada demonstrasi bersenjata melawan Korea Selatan dan Amerika Serikat segera," lanjutnya.



Peluncuran ICBM hari Jumat adalah yang terbaru dalam serangan memecahkan rekor peluncuran Pyongyang baru-baru ini, dan para pejabat serta analis di Seoul dan Washington telah memperingatkan bahwa mereka dapat berujung pada uji coba nuklir ketujuh.

Korea Utara memiliki sejarah panjang serangan pribadi yang penuh warna terhadap para pemimpin asing, dan para analis sering mencatat kegagalan negara itu untuk menggunakan "bahasa diplomatik".

"Pada dasarnya, mereka tidak dapat berbicara dengan baik tentang negara yang mereka anggap musuh," kata Go Myong-hyun, seorang peneliti di Asan Institute for Policy Studies.