Jepang Tak Bisa Menerima Korut Jadi Negara Nuklir
loading...
Jepang Tak Bisa Menerima Korut Jadi Negara Nuklir. FOTO/Reuters
A
A
A
TOKYO - Jepang tidak dapat menerima Korea Utara (Korut) menjadi negara nuklir, posisi yang juga telah dibagikan dalam Pernyataan Menteri Luar Negeri G7 yang dikeluarkan pada tanggal 21 November, serta dalam resolusi oleh Konferensi Umum IAEA pada bulan September lalu
Menteri Luar Negeri Hayashi Yoshimasa menjawab pertanyaan dari Arab News Japan tentang apakah Jepang bersedia mengakui Korut sebagai negara nuklir, Hayashi menjawab dengan mengatakan bahwa Korut tetap menjadi ancaman bagi Jepang.
“Pada tanggal 18 November, Korut meluncurkan rudal balistik kelas ICBM dan telah melakukan uji coba rudal balistik dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Hayashi.
“Pengembangan rudal nuklir Korut adalah ancaman yang parah dan mendesak bagi keamanan nasional Jepang. Ini juga merupakan tantangan yang jelas dan berat bagi masyarakat internasional dan tidak dapat dimaafkan,” lanjutnya.
Hayashi mencatat bahwa Perdana Menteri Kishida Fumio mengadakan pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol pada 13 November dan ketiga pemimpin tersebut menekankan pentingnya koordinasi di antara mereka.
Namun, tambahnya, mereka mencari “dialog berkelanjutan” dengan Korut untuk secara damai dan diplomatis menyelesaikan masalah apa pun yang mereka miliki dan ingin Korut kembali ke meja perundingan.
“Pemerintah Jepang akan terus bekerja sama dengan AS, ROK dan masyarakat internasional pada umumnya dan mencari resolusi lengkap keamanan nasional dan denuklirisasi Semenanjung Korea Utara,” kata Hayashi.
Menteri Luar Negeri Hayashi Yoshimasa menjawab pertanyaan dari Arab News Japan tentang apakah Jepang bersedia mengakui Korut sebagai negara nuklir, Hayashi menjawab dengan mengatakan bahwa Korut tetap menjadi ancaman bagi Jepang.
“Pada tanggal 18 November, Korut meluncurkan rudal balistik kelas ICBM dan telah melakukan uji coba rudal balistik dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Hayashi.
“Pengembangan rudal nuklir Korut adalah ancaman yang parah dan mendesak bagi keamanan nasional Jepang. Ini juga merupakan tantangan yang jelas dan berat bagi masyarakat internasional dan tidak dapat dimaafkan,” lanjutnya.
Hayashi mencatat bahwa Perdana Menteri Kishida Fumio mengadakan pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol pada 13 November dan ketiga pemimpin tersebut menekankan pentingnya koordinasi di antara mereka.
Namun, tambahnya, mereka mencari “dialog berkelanjutan” dengan Korut untuk secara damai dan diplomatis menyelesaikan masalah apa pun yang mereka miliki dan ingin Korut kembali ke meja perundingan.
“Pemerintah Jepang akan terus bekerja sama dengan AS, ROK dan masyarakat internasional pada umumnya dan mencari resolusi lengkap keamanan nasional dan denuklirisasi Semenanjung Korea Utara,” kata Hayashi.
(esn)
Explore More