Wakil Wali Kota Yerusalem Dorong Non-Yahudi Tinggalkan Israel, Dicap Rasis

Pada awal tahun 2000-an, Elon bekerja dengan pemimpin sayap kanan Rabi Shlomo Aviner untuk mempromosikan sebuah program untuk membayar pengungsi Palestina masing-masing USD50.000 hingga USD100.000 untuk beremigrasi ke negara lain.

King menolak klaim bahwa dia menginginkan Israel yang "bebas Arab".

"Akan selalu ada orang Arab di sini. Akan selalu ada orang Kristen di sini. Tapi tahukah Anda berapa banyak orang Israel dengan kartu identitas biru yang tinggal di AS? Hampir satu juta. Ini sangat penting karena jika kita memiliki lebih dari satu juta orang Israel yang tinggal di Eropa dan AS."

King menekankan bahwa ini adalah inisiatif pribadi yang tidak terkait dengan pemerintah dan bertujuan untuk menghasilkan uang dengan menawarkan layanan yang dapat dibayar oleh penduduk non-Yahudi untuk membantu mereka pindah dan mencari pekerjaan di luar negeri.

Inisiatif ini, kata dia, tidak bermaksud untuk membayar relokasi penduduk.

Dalam sebuah wawancara dengan Army Radio, Wakil Wali Kota Yerusalem mengatakan, "Selama beberapa tahun, orang Yahudi telah didorong untuk pindah—ada perusahaan yang menargetkan orang Yahudi dengan tawaran relokasi, tidak ada perusahaan yang menargetkan orang Arab. Mereka yang percaya bahwa ini adalah negara kita tidak perlu malu untuk mendorongnya."

"Tidak tertulis dalam Deklarasi Kemerdekaan bahwa Israel adalah negara demokratis, ini adalah negara Yahudi di mana minoritas memiliki hak. Lebih penting bagi saya bahwa negara ini menjadi Yahudi daripada [negara] demokratis," imbuh King.

Sementara Deklarasi Kemerdekaan Israel tidak menyebutkan kata "demokrasi", dia menyatakan bahwa Negara Israel akan memastikan kesetaraan hak-hak sosial dan politik untuk semua penduduknya terlepas dari agama, ras atau jenis kelamin dan akan memberikan penuh dan kewarganegaraan yang setara dan perwakilan yang layak kepada warga negara Arab.

Terlepas dari inisiatif King dan inisiatif serupa lainnya di masa lalu, hingga 6.000 rumah tangga Arab dan Palestina sebenarnya telah dibawa ke Israel sejak 1948 sebagai imbalan untuk bekerja sama dengan pemukim Israel atau pemerintah Israel, menurut laporan tahun 2019 oleh Haaretz.

Jurnalis dan para pengguna media sosial mengungkapkan kemarahan atas inisiatif King.