Negara Uni Eropa Sita Senjata Api Warga Rusia dan Belarusia, Perampasan?
Selasa, 20 September 2022 - 15:07 WIB
loading...
Perdana Menteri (PM) Estonia Kaja Kallas. Foto/REUTERS
A
A
A
TALLINN - Warga negara Rusia atau Belarusia yang tinggal di Estonia yang memiliki senjata api akan diberi batas waktu untuk menyerahkannya secara sukarela, atau ditangkap polisi sebagai ancaman keamanan.
Kebijakan itu diungkapkan Perdana Menteri (PM) Estonia Kaja Kallas pada Senin (19/9/2022).
“Semua rincian undang-undang untuk itu telah dikerjakan, kabinet hanya perlu menyampaikannya kepada legislatif,” ungkap dia.
Baca juga: Le Pen: Idiot Hijau Buat Uni Eropa Bergantung pada Energi Rusia
“Ada 629 orang yang akan terkena dampak penyitaan,” papar Kallas saat diwawancarai, Senin, dan ditanya bagaimana visinya untuk melakukannya.
“Bagaimanapun, kami akan mengirimkan rancangan undang-undang ini ke Riigikogu selama masa pemerintahan saat ini. Ini sudah disepakati, dan tenggat waktu telah ditetapkan. Kami pasti akan memberikan waktu kepada orang-orang untuk secara sukarela menyerahkan senjata mereka, dan setelah batas waktu ini berakhir giliran polisi,” papar dia, menurut outlet Posttimees.
Ditanya apakah dia mengharapkan pemilik senjata api mematuhi secara sukarela, Kallas mengatakan, "Sulit baginya untuk menilai."
“Saya berharap mengingat keadaan saat ini, orang akan mengerti bahwa warga Rusia dan Belarusia dengan senjata di tangan mereka adalah ancaman bagi keamanan Estonia,” ujar dia.
Bekas republik Soviet itu telah menjadi pendukung terang-terangan Kiev dalam konflik saat ini atas Ukraina.
Bulan lalu, pemerintah di Tallinn memilih berhenti mengeluarkan visa Schengen kepada warga negara Rusia. Itu juga dibenarkan oleh Kallas sebagai “ancaman keamanan.”
Visa Schengen adalah dokumen yang diperlukan untuk memasuki Uni Eropa, di mana Estonia adalah anggotanya.
Antara itu dan larangan transaksi keuangan dengan Rusia, banyak warga negara Rusia yang memiliki properti di Estonia mungkin akan disita oleh negara.
Kallas telah mengundurkan diri sebagai PM pada Juli ketika koalisinya pecah karena proposal untuk mengalihkan pendidikan di negara berpenduduk 1,3 juta itu seluruhnya ke Estonia.
Sejak itu dia telah menyusun kabinet koalisi lain, dan melanjutkan rencana memastikan, “Di Estonia, setiap orang harus berbicara bahasa negara, terutama mereka yang membuat keputusan.”
Pernyataan itu mengacu pada Narva, kota di perbatasan Rusia di mana pemerintah daerah terutama berkomunikasi dalam bahasa Rusia.
Kebijakan itu diungkapkan Perdana Menteri (PM) Estonia Kaja Kallas pada Senin (19/9/2022).
“Semua rincian undang-undang untuk itu telah dikerjakan, kabinet hanya perlu menyampaikannya kepada legislatif,” ungkap dia.
Baca juga: Le Pen: Idiot Hijau Buat Uni Eropa Bergantung pada Energi Rusia
“Ada 629 orang yang akan terkena dampak penyitaan,” papar Kallas saat diwawancarai, Senin, dan ditanya bagaimana visinya untuk melakukannya.
“Bagaimanapun, kami akan mengirimkan rancangan undang-undang ini ke Riigikogu selama masa pemerintahan saat ini. Ini sudah disepakati, dan tenggat waktu telah ditetapkan. Kami pasti akan memberikan waktu kepada orang-orang untuk secara sukarela menyerahkan senjata mereka, dan setelah batas waktu ini berakhir giliran polisi,” papar dia, menurut outlet Posttimees.
Ditanya apakah dia mengharapkan pemilik senjata api mematuhi secara sukarela, Kallas mengatakan, "Sulit baginya untuk menilai."
“Saya berharap mengingat keadaan saat ini, orang akan mengerti bahwa warga Rusia dan Belarusia dengan senjata di tangan mereka adalah ancaman bagi keamanan Estonia,” ujar dia.
Bekas republik Soviet itu telah menjadi pendukung terang-terangan Kiev dalam konflik saat ini atas Ukraina.
Bulan lalu, pemerintah di Tallinn memilih berhenti mengeluarkan visa Schengen kepada warga negara Rusia. Itu juga dibenarkan oleh Kallas sebagai “ancaman keamanan.”
Visa Schengen adalah dokumen yang diperlukan untuk memasuki Uni Eropa, di mana Estonia adalah anggotanya.
Antara itu dan larangan transaksi keuangan dengan Rusia, banyak warga negara Rusia yang memiliki properti di Estonia mungkin akan disita oleh negara.
Kallas telah mengundurkan diri sebagai PM pada Juli ketika koalisinya pecah karena proposal untuk mengalihkan pendidikan di negara berpenduduk 1,3 juta itu seluruhnya ke Estonia.
Sejak itu dia telah menyusun kabinet koalisi lain, dan melanjutkan rencana memastikan, “Di Estonia, setiap orang harus berbicara bahasa negara, terutama mereka yang membuat keputusan.”
Pernyataan itu mengacu pada Narva, kota di perbatasan Rusia di mana pemerintah daerah terutama berkomunikasi dalam bahasa Rusia.
(sya)
Lihat Juga :
