Setelah Ancam Bunuh Presiden Marcos Jr, Wapres Sara Duterte Terancam Dimakzulkan
loading...
Wakil Presiden Filipina Sara Duterte terancam dimakzulkan karena mengancam membunuh Presiden Ferdinand Marcos Jr. Foto/X/@UnbowedVP
A
A
A
MANILA - Guru-guru sekolah umum mendukung seruan untuk pemakzulan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte, dengan mengatakan pengungkapan di DPR menandakan anomali yang mengkhawatirkan seputar pengeluaran publiknya sebagai wakil presiden dan mantan menteri pendidikan.
Aliansi Guru yang Peduli (ACT) mengatakan masyarakat tidak boleh terganggu oleh "drama" Wakil Presiden, karena ini "dihitung" untuk mengalihkan perhatian dari tuduhan korupsi serius tentang pengeluaran dana rahasianya.
“ACT sangat mendukung tuntutan akuntabilitas dan bergabung dalam seruan pemakzulan Sara Duterte. ACT juga mendesak Kongres untuk menghapuskan semua dana rahasia, yang telah menjadi sumber korupsi, dan mengalihkan sumber daya untuk pendidikan dan layanan sosial dasar,” kata Ketua ACT Vladimer Quetua, dilansir PhilStar.
“Kami tidak akan terpengaruh oleh pengalihan isu yang dramatis ini. Kami menyerukan Kongres untuk memprioritaskan fungsi pengawasannya, melakukan investigasi menyeluruh dan segera terhadap isu-isu serius ini, dan mendukung seruan rakyat untuk memakzulkan di tengah upaya putus asa kubu Duterte untuk mengalihkan perhatian dan menggambarkan diri mereka sebagai korban,” kata Quetua.
ACT menekankan bahwa dugaan korupsi yang melibatkan Duterte di kedua lembaga tersebut harus ditangani dengan akuntabilitas, karena guru dan siswa terus menanggung beban kekurangan yang parah di sekolah negeri.
Sementara itu, Kongres Guru dan Pendidik untuk Nasionalisme dan Demokrasi (CONTEND) mengutuk konferensi pers Duterte yang penuh umpatan di DPR pada hari Sabtu dan menuntut agar Wakil Presiden dimintai pertanggungjawaban.
Baca Juga: Mengapa Wapres Filipina Sara Duterte Ingin Membunuh Presiden Marcos Jr?
“Sidang dengar pendapat kongres telah mengungkap penyimpangan yang meresahkan, termasuk laporan pencapaian yang dipalsukan dengan nama dan tanda tangan palsu, pelanggaran terang-terangan terhadap peraturan COA (Komisi Audit), dan dugaan skema penyuapan di dalam Departemen Pendidikan (DepEd),” katanya.
“Kami menyerukan kepada semua pendidik, siswa, dan pekerja pendidikan untuk tetap waspada dan bersatu dalam menuntut pertanggungjawaban penuh. Upaya dinasti Duterte untuk menggambarkan diri mereka sebagai korban sambil secara sistematis menjarah sumber daya publik harus diungkapkan dan ditentang,” tambahnya.
Sebelumnya, ketua komite dan Perwakilan Distrik 3 Manila Joel Chua, mengungkapkan komite DPR tentang pemerintahan yang baik dan akuntabilitas publik telah menemukan banyak alasan untuk mengajukan pengaduan pemakzulan terhadap Duterte.
Dalam wawancara dengan dzBB, Chua mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada satu pun koleganya di Kongres yang berupaya mengajukan kasus pemakzulan terhadap Wakil Presiden.
Aliansi Guru yang Peduli (ACT) mengatakan masyarakat tidak boleh terganggu oleh "drama" Wakil Presiden, karena ini "dihitung" untuk mengalihkan perhatian dari tuduhan korupsi serius tentang pengeluaran dana rahasianya.
“ACT sangat mendukung tuntutan akuntabilitas dan bergabung dalam seruan pemakzulan Sara Duterte. ACT juga mendesak Kongres untuk menghapuskan semua dana rahasia, yang telah menjadi sumber korupsi, dan mengalihkan sumber daya untuk pendidikan dan layanan sosial dasar,” kata Ketua ACT Vladimer Quetua, dilansir PhilStar.
“Kami tidak akan terpengaruh oleh pengalihan isu yang dramatis ini. Kami menyerukan Kongres untuk memprioritaskan fungsi pengawasannya, melakukan investigasi menyeluruh dan segera terhadap isu-isu serius ini, dan mendukung seruan rakyat untuk memakzulkan di tengah upaya putus asa kubu Duterte untuk mengalihkan perhatian dan menggambarkan diri mereka sebagai korban,” kata Quetua.
ACT menekankan bahwa dugaan korupsi yang melibatkan Duterte di kedua lembaga tersebut harus ditangani dengan akuntabilitas, karena guru dan siswa terus menanggung beban kekurangan yang parah di sekolah negeri.
Sementara itu, Kongres Guru dan Pendidik untuk Nasionalisme dan Demokrasi (CONTEND) mengutuk konferensi pers Duterte yang penuh umpatan di DPR pada hari Sabtu dan menuntut agar Wakil Presiden dimintai pertanggungjawaban.
Baca Juga: Mengapa Wapres Filipina Sara Duterte Ingin Membunuh Presiden Marcos Jr?
“Sidang dengar pendapat kongres telah mengungkap penyimpangan yang meresahkan, termasuk laporan pencapaian yang dipalsukan dengan nama dan tanda tangan palsu, pelanggaran terang-terangan terhadap peraturan COA (Komisi Audit), dan dugaan skema penyuapan di dalam Departemen Pendidikan (DepEd),” katanya.
“Kami menyerukan kepada semua pendidik, siswa, dan pekerja pendidikan untuk tetap waspada dan bersatu dalam menuntut pertanggungjawaban penuh. Upaya dinasti Duterte untuk menggambarkan diri mereka sebagai korban sambil secara sistematis menjarah sumber daya publik harus diungkapkan dan ditentang,” tambahnya.
Sebelumnya, ketua komite dan Perwakilan Distrik 3 Manila Joel Chua, mengungkapkan komite DPR tentang pemerintahan yang baik dan akuntabilitas publik telah menemukan banyak alasan untuk mengajukan pengaduan pemakzulan terhadap Duterte.
Dalam wawancara dengan dzBB, Chua mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada satu pun koleganya di Kongres yang berupaya mengajukan kasus pemakzulan terhadap Wakil Presiden.
Lihat Juga :
