Meski Mampu, Iran Mengaku Tak Berniat Bikin Bom Atom
loading...
Meski Mampu, Iran Mengaku Tak Berniat Bikin Bom Atom. FOTO/Reuters
A
A
A
TEHERAN - Iran memiliki kemampuan teknis untuk memproduksi bom atom , tetapi tidak berniat melakukannya. Hal itu diungkapkan Mohammad Eslami, Kepala Organisasi Energi Atom Iran, Senin (1/8/2022).
Seperti dilaporkan kantor berita semi-resmi Fars, Eslami mengulangi komentar yang dibuat oleh Kamal Kharrazi, penasihat senior Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, pada bulan Juli.
“Seperti yang Mr. Kharrazi sebutkan, Iran memiliki kemampuan teknis untuk membuat bom atom, tetapi program seperti itu tidak ada dalam agenda,” kata Eslami, seperti dikutip dari Reuters.
Iran sudah memperkaya uranium hingga kemurnian fisil 60 persen, jauh di atas batas 3,67 persen yang ditetapkan di bawah kesepakatan nuklir 2015 Teheran yang sekarang compang-camping dengan kekuatan dunia. Uranium yang diperkaya hingga 90 persen cocok untuk bom nuklir.
Pada tahun 2018, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuang pakta nuklir, di mana Iran mengekang pekerjaan pengayaan uraniumnya, jalur potensial menuju senjata nuklir, dengan imbalan bantuan dari sanksi ekonomi internasional.
Iran telah menanggapi proposal diplomat tinggi Uni Eropa Josep Borrell yang bertujuan untuk menyelamatkan perjanjian nuklir, dan mencari kesimpulan cepat untuk negosiasi, kata perunding nuklir Iran pada hari Minggu. Borrell mengatakan, dia telah mengusulkan draf teks baru untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu.
"Setelah bertukar pesan pekan lalu dan meninjau teks yang diusulkan, ada kemungkinan bahwa dalam waktu dekat kami akan dapat mencapai kesimpulan tentang waktu putaran baru negosiasi nuklir," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani.
Garis besar kesepakatan yang dihidupkan kembali pada dasarnya disepakati pada bulan Maret, setelah 11 bulan pembicaraan tidak langsung di Wina antara Teheran dan pemerintahan Presiden AS Joe Biden.
Tetapi, pembicaraan kemudian gagal karena hambatan termasuk permintaan Teheran bahwa Washington harus memberikan jaminan bahwa tidak ada presiden AS yang akan meninggalkan kesepakatan itu, seperti yang dilakukan Trump.
Biden tidak bisa menjanjikan ini, karena kesepakatan nuklir adalah pemahaman politik yang tidak mengikat, bukan perjanjian yang mengikat secara hukum.
Seperti dilaporkan kantor berita semi-resmi Fars, Eslami mengulangi komentar yang dibuat oleh Kamal Kharrazi, penasihat senior Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, pada bulan Juli.
“Seperti yang Mr. Kharrazi sebutkan, Iran memiliki kemampuan teknis untuk membuat bom atom, tetapi program seperti itu tidak ada dalam agenda,” kata Eslami, seperti dikutip dari Reuters.
Iran sudah memperkaya uranium hingga kemurnian fisil 60 persen, jauh di atas batas 3,67 persen yang ditetapkan di bawah kesepakatan nuklir 2015 Teheran yang sekarang compang-camping dengan kekuatan dunia. Uranium yang diperkaya hingga 90 persen cocok untuk bom nuklir.
Pada tahun 2018, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuang pakta nuklir, di mana Iran mengekang pekerjaan pengayaan uraniumnya, jalur potensial menuju senjata nuklir, dengan imbalan bantuan dari sanksi ekonomi internasional.
Iran telah menanggapi proposal diplomat tinggi Uni Eropa Josep Borrell yang bertujuan untuk menyelamatkan perjanjian nuklir, dan mencari kesimpulan cepat untuk negosiasi, kata perunding nuklir Iran pada hari Minggu. Borrell mengatakan, dia telah mengusulkan draf teks baru untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu.
"Setelah bertukar pesan pekan lalu dan meninjau teks yang diusulkan, ada kemungkinan bahwa dalam waktu dekat kami akan dapat mencapai kesimpulan tentang waktu putaran baru negosiasi nuklir," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani.
Garis besar kesepakatan yang dihidupkan kembali pada dasarnya disepakati pada bulan Maret, setelah 11 bulan pembicaraan tidak langsung di Wina antara Teheran dan pemerintahan Presiden AS Joe Biden.
Tetapi, pembicaraan kemudian gagal karena hambatan termasuk permintaan Teheran bahwa Washington harus memberikan jaminan bahwa tidak ada presiden AS yang akan meninggalkan kesepakatan itu, seperti yang dilakukan Trump.
Biden tidak bisa menjanjikan ini, karena kesepakatan nuklir adalah pemahaman politik yang tidak mengikat, bukan perjanjian yang mengikat secara hukum.
(esn)
Lihat Juga :
