Khawatir Asia Timur Jadi Medan Perang, Menhan Jepang: Senjata Nuklir Tak Bisa Dihindari
Minggu, 19 Juli 2026 - 15:26 WIB
loading...
Khawatir Asia Timur jadi medan perang, Menhan Jepang klaim memiliki senjata nuklir tak bisa dihindari. Foto/X/@HelleSteff91102
A
A
A
TOKYO - Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi mendesak Jepang untuk lebih terbuka membahas peran senjata nuklir dalam pertahanan negara, sebuah contoh langka dari seorang anggota Kabinet yang sedang menjabat yang membahas isu yang sangat kontroversial ini.
“Meskipun ini adalah isu yang sulit untuk dibahas oleh Jepang, satu topik yang tidak dapat kita hindari adalah senjata nuklir,” kata Koizumi selama program berita daring yang direkam Jumat sebelum perjalanan ke Eropa, dilansir Japan Times.
Pernyataan Koizumi muncul ketika pemerintah mempertimbangkan pembaruan dokumen-dokumen penting yang menguraikan kebijakan keamanan Jepang — termasuk kemungkinan revisi janji negara yang telah berusia puluhan tahun untuk tidak memproduksi, memiliki, atau menampung senjata nuklir.
Dirumuskan pada tahun 1967 dan secara resmi dikenal sebagai "tiga prinsip non-nuklir" negara itu, janji tersebut secara konsisten dipertahankan oleh pemerintah sejak saat itu.
Para pejabat senior pemerintah secara tradisional menghindari pernyataan publik tentang isu-isu terkait senjata nuklir, karena Jepang — satu-satunya negara yang pernah diserang dengan senjata yang menghancurkan itu — masih memiliki sensitivitas yang kuat lebih dari 80 tahun setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki.
Menurut jajak pendapat April oleh harian Asahi Shimbun, 75% dari responden mengatakan prinsip-prinsip tersebut harus dipertahankan, sementara 21% mengatakan prinsip-prinsip tersebut harus direvisi.
Pada bulan Desember, seorang pejabat senior pemerintah yang memberi nasihat kepada Perdana Menteri Sanae Takaichi tentang keamanan memicu kontroversi setelah menyatakan pendapat pribadinya bahwa Jepang seharusnya memiliki senjata nuklir.
“Meskipun ini adalah isu yang sulit untuk dibahas oleh Jepang, satu topik yang tidak dapat kita hindari adalah senjata nuklir,” kata Koizumi selama program berita daring yang direkam Jumat sebelum perjalanan ke Eropa, dilansir Japan Times.
Pernyataan Koizumi muncul ketika pemerintah mempertimbangkan pembaruan dokumen-dokumen penting yang menguraikan kebijakan keamanan Jepang — termasuk kemungkinan revisi janji negara yang telah berusia puluhan tahun untuk tidak memproduksi, memiliki, atau menampung senjata nuklir.
Dirumuskan pada tahun 1967 dan secara resmi dikenal sebagai "tiga prinsip non-nuklir" negara itu, janji tersebut secara konsisten dipertahankan oleh pemerintah sejak saat itu.
Para pejabat senior pemerintah secara tradisional menghindari pernyataan publik tentang isu-isu terkait senjata nuklir, karena Jepang — satu-satunya negara yang pernah diserang dengan senjata yang menghancurkan itu — masih memiliki sensitivitas yang kuat lebih dari 80 tahun setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki.
Menurut jajak pendapat April oleh harian Asahi Shimbun, 75% dari responden mengatakan prinsip-prinsip tersebut harus dipertahankan, sementara 21% mengatakan prinsip-prinsip tersebut harus direvisi.
Pada bulan Desember, seorang pejabat senior pemerintah yang memberi nasihat kepada Perdana Menteri Sanae Takaichi tentang keamanan memicu kontroversi setelah menyatakan pendapat pribadinya bahwa Jepang seharusnya memiliki senjata nuklir.
Lihat Juga :
