Tolak Keberatan Myanmar, Pengadilan Dunia Bakal Sidangkan Kasus Genosida Muslim Rohingya
loading...
Pengadilan Dunia di Den Haag menolak keberatan Myanmar dan tetap akan menyidangkan secara penuh kasus genosida terhadap Muslim Rohingya. Foto/REUTERS/Mohammad Ponair Hossain
A
A
A
DEN HAAG - Pengadilan Dunia pada hari Jumat menolak keberatan Myanmar atas kasus genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya . Dengan demikian, Pengadilan Dunia akan menyidangan kasus tersebut secara penuh.
Myanmar, yang sekarang diperintah oleh junta militer yang merebut kekuasaan pada tahun 2021, berpendapat bahwa Gambia, yang mengajukan gugatan, tidak memiliki kedudukan untuk melakukannya di Pengadilan Tinggi PBB--yang secara resmi dikenal sebagai Mahkamah Internasional (ICJ).
Tetapi Hakim Ketua Joan Donoghue mengatakan semua negara yang telah menandatangani Konvensi Genosida 1948 dapat dan harus bertindak untuk mencegah genosida, dan pengadilan memiliki yurisdiksi dalam kasus tersebut.
"Gambia, sebagai negara pihak [penandatangan] Konvensi Genosida, telah berdiri," katanya, membaca ringkasan putusan panel 13 hakim tersebut, seperti dikutip Reuters, Sabtu (23/7/2022).
Pengadilan sekarang akan melanjutkan untuk mendengarkan manfaat dari kasus tersebut, sebuah proses yang akan memakan waktu bertahun-tahun.
Gambia mengambil alih perjuangan Rohingya pada 2019, didukung oleh 57 negara Organisasi untuk Kerjasama Islam (OKI), dalam gugatan yang bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban Myanmar dan mencegah pertumpahan darah lebih lanjut.
Menteri Kehakiman Gambia Dawda Jallow mengatakan di luar ruang sidang bahwa dia sangat senang dengan keputusan itu dan yakin gugatan itu akan menang.
Gambia membela komunitas Muslim Rohingya setelah Abubacarr Tambadou, mantan Menteri Kehakiman Gambia yang juga mantan jaksa di pengadilan Rwanda PBB, mengunjungi sebuah kamp pengungsi di Bangladesh. Tambadou mengatakan bahwa cerita yang dia dengar membangkitkan ingatan tentang genosida di Rwanda.
Seorang perwakilan untuk Myanmar mengatakan bahwa negaranya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kepentingan nasional dalam proses lebih lanjut.
Myanmar, yang sekarang diperintah oleh junta militer yang merebut kekuasaan pada tahun 2021, berpendapat bahwa Gambia, yang mengajukan gugatan, tidak memiliki kedudukan untuk melakukannya di Pengadilan Tinggi PBB--yang secara resmi dikenal sebagai Mahkamah Internasional (ICJ).
Tetapi Hakim Ketua Joan Donoghue mengatakan semua negara yang telah menandatangani Konvensi Genosida 1948 dapat dan harus bertindak untuk mencegah genosida, dan pengadilan memiliki yurisdiksi dalam kasus tersebut.
"Gambia, sebagai negara pihak [penandatangan] Konvensi Genosida, telah berdiri," katanya, membaca ringkasan putusan panel 13 hakim tersebut, seperti dikutip Reuters, Sabtu (23/7/2022).
Pengadilan sekarang akan melanjutkan untuk mendengarkan manfaat dari kasus tersebut, sebuah proses yang akan memakan waktu bertahun-tahun.
Gambia mengambil alih perjuangan Rohingya pada 2019, didukung oleh 57 negara Organisasi untuk Kerjasama Islam (OKI), dalam gugatan yang bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban Myanmar dan mencegah pertumpahan darah lebih lanjut.
Menteri Kehakiman Gambia Dawda Jallow mengatakan di luar ruang sidang bahwa dia sangat senang dengan keputusan itu dan yakin gugatan itu akan menang.
Gambia membela komunitas Muslim Rohingya setelah Abubacarr Tambadou, mantan Menteri Kehakiman Gambia yang juga mantan jaksa di pengadilan Rwanda PBB, mengunjungi sebuah kamp pengungsi di Bangladesh. Tambadou mengatakan bahwa cerita yang dia dengar membangkitkan ingatan tentang genosida di Rwanda.
Seorang perwakilan untuk Myanmar mengatakan bahwa negaranya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kepentingan nasional dalam proses lebih lanjut.
Lihat Juga :
