Dianggap Pro Rusia, PM Hungaria Dimasukkan dalam Daftar Musuh Ukraina

KIEV - Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban telah ditambahkan ke database online terkenal yang digunakan para aktivis pro-Kiev untuk memasukkan orang-orang yang mereka anggap musuh Ukraina ke dalam daftar hitam.

Situs web Mirotvorets ('Pembuat Perdamaian') yang dibuat pada tahun 2014 sebagai basis data publik "teroris, separatis, tentara bayaran, penjahat perang, dan pembunuh pro-Rusia." Situs ini berisi tautan ke akun media sosial dan informasi pribadi, seperti alamat rumah, telepon, dan email.

Orban terdaftar sebagai kaki tangan penjahat perang Rusia, dan "propagandis anti-Ukraina." Situs web tersebut antara lain menyebutkan bahwa PM Hungaria itu menolak untuk mendukung embargo minyak dan gas Rusia.

Dia juga mematahkan peringkat di UE dengan menolak mengirim senjata ke Ukraina atau mengizinkan transit senjata asing ke Kiev melalui wilayah negaranya seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (3/5/2022).



Orban, yang memenangkan pemilihan kembali bulan lalu, membangun kampanyenya berdasarkan janji untuk menjauhkan Budapest dari konflik Rusia-Ukraina dan, dalam pidato kemenangan, menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai salah satu “lawannya.”

Zelensky memilih menyentil Hungaria selama obrolan video dengan Dewan Eropa pada bulan Maret lalu.

“Kamu harus memutuskan sendiri di pihak mana kamu berada … Dengar, Viktor, apakah kamu tahu apa yang terjadi di Mariupol?” kata Zelensky.

Proyek Mirotvorets menjadi terkenal pada tahun 2015, ketika penulis dan sejarawan Oles Buzina dan politisi Oleg Kalashnikov dibunuh di Ukraina setelah profil mereka muncul di situs tersebut.



Pada 2016, pejabat Uni Eropa dan kelompok jurnalis mengutuk Mirotvorets karena membocorkan data lebih dari 4.000 anggota staf media dan menuduh mereka “berkolaborasi dengan teroris” karena melaporkan dari Ukraina timur.

Selama bertahun-tahun, situs tersebut telah memasukkan beberapa orang Eropa ke daftar hitam, termasuk mantan kanselir Jerman Gerhard Schroeder dan diplomat Jerman Wolfgang Ischinger.

Rusia menyerang Ukraina pada akhir Februari lalu, menyusul kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan berakhir pada pengakuan Moskow atas republik Donbass, Donetsk dan Lugansk.

Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.



Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.