Sempat Bikin Cemas Australia, Kepulauan Solomon Pastikan Tak Menjadi Pangkalan Militer China
loading...
A
A
A
SYDNEY - Kepulauan Solomon memastikan wilayahnya tidak akan menjadi pangkalan militer China . Pernyataan ini untuk meredam kecemasan Australia dan sekutunya di kawasan tentang potensi kehadiran militer Beijing di Pasifik.
Sehari setelah pejabat dari Honiara dan Beijing menandatangani rancangan perjanjian tentang keamanan, kantor Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengatakan pada hari Jumat perjanjian itu tidak mengundang China untuk mendirikan pangkalan militer.
"Pemerintah sadar akan konsekuensi keamanan dengan menjadi tuan rumah pangkalan militer, dan tidak akan gegabah untuk membiarkan inisiatif semacam itu terjadi di bawah pengawasannya," kata kantor itu dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Sabtu (2/4/2022).
Sogavare belum merilis rincian perjanjian keamanan dengan China, di tengah kekhawatiran yang dipicu oleh bocoran rancangan yang memungkinkan kapal Angkatan Laut China akan bermarkas di pulau-pulau di negara tersebut.
Ketika ditanya tentang komentar terbaru dari Kepulauan Solomon, Kementerian Luar Negeri China mengatakan "titik awal" dari perjanjian keamanan adalah untuk menjaga keselamatan orang dan keamanan properti.
"Itu tidak memiliki nuansa militer," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian kepada wartawan.
"Pernyataan dan spekulasi yang relevan di media tidak berdasar."
Empat orang tewas selama protes anti-pemerintah yang diwarnai kekerasan pada November lalu. Sebagian besar kawasan Chinatown di Honiara, Ibu Kota Kepulauan Solomon, dihancurkan selama protes tersebut.
Pemimpin Negara Federasi Mikronesia pada hari Kamis mendesak Kepulauan Solomon untuk tidak menandatangani pakta keamanan, dengan mengatakan pihaknya memiliki "masalah keamanan yang serius" dan khawatir Pasifik dapat terlibat dalam perang antara China dan Amerika Serikat.
Sehari setelah pejabat dari Honiara dan Beijing menandatangani rancangan perjanjian tentang keamanan, kantor Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengatakan pada hari Jumat perjanjian itu tidak mengundang China untuk mendirikan pangkalan militer.
"Pemerintah sadar akan konsekuensi keamanan dengan menjadi tuan rumah pangkalan militer, dan tidak akan gegabah untuk membiarkan inisiatif semacam itu terjadi di bawah pengawasannya," kata kantor itu dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Sabtu (2/4/2022).
Sogavare belum merilis rincian perjanjian keamanan dengan China, di tengah kekhawatiran yang dipicu oleh bocoran rancangan yang memungkinkan kapal Angkatan Laut China akan bermarkas di pulau-pulau di negara tersebut.
Ketika ditanya tentang komentar terbaru dari Kepulauan Solomon, Kementerian Luar Negeri China mengatakan "titik awal" dari perjanjian keamanan adalah untuk menjaga keselamatan orang dan keamanan properti.
"Itu tidak memiliki nuansa militer," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian kepada wartawan.
"Pernyataan dan spekulasi yang relevan di media tidak berdasar."
Empat orang tewas selama protes anti-pemerintah yang diwarnai kekerasan pada November lalu. Sebagian besar kawasan Chinatown di Honiara, Ibu Kota Kepulauan Solomon, dihancurkan selama protes tersebut.
Pemimpin Negara Federasi Mikronesia pada hari Kamis mendesak Kepulauan Solomon untuk tidak menandatangani pakta keamanan, dengan mengatakan pihaknya memiliki "masalah keamanan yang serius" dan khawatir Pasifik dapat terlibat dalam perang antara China dan Amerika Serikat.