Sempat Bikin Cemas Australia, Kepulauan Solomon Pastikan Tak Menjadi Pangkalan Militer China

SYDNEY - Kepulauan Solomon memastikan wilayahnya tidak akan menjadi pangkalan militer China . Pernyataan ini untuk meredam kecemasan Australia dan sekutunya di kawasan tentang potensi kehadiran militer Beijing di Pasifik.

Sehari setelah pejabat dari Honiara dan Beijing menandatangani rancangan perjanjian tentang keamanan, kantor Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengatakan pada hari Jumat perjanjian itu tidak mengundang China untuk mendirikan pangkalan militer.

"Pemerintah sadar akan konsekuensi keamanan dengan menjadi tuan rumah pangkalan militer, dan tidak akan gegabah untuk membiarkan inisiatif semacam itu terjadi di bawah pengawasannya," kata kantor itu dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Sabtu (2/4/2022).

Sogavare belum merilis rincian perjanjian keamanan dengan China, di tengah kekhawatiran yang dipicu oleh bocoran rancangan yang memungkinkan kapal Angkatan Laut China akan bermarkas di pulau-pulau di negara tersebut.

Baca juga: Dunia Fokus Perang Rusia-Ukraina, Australia Diserukan Invasi Kepulauan Solomon

Ketika ditanya tentang komentar terbaru dari Kepulauan Solomon, Kementerian Luar Negeri China mengatakan "titik awal" dari perjanjian keamanan adalah untuk menjaga keselamatan orang dan keamanan properti.

"Itu tidak memiliki nuansa militer," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian kepada wartawan.

"Pernyataan dan spekulasi yang relevan di media tidak berdasar."

Empat orang tewas selama protes anti-pemerintah yang diwarnai kekerasan pada November lalu. Sebagian besar kawasan Chinatown di Honiara, Ibu Kota Kepulauan Solomon, dihancurkan selama protes tersebut.

Pemimpin Negara Federasi Mikronesia pada hari Kamis mendesak Kepulauan Solomon untuk tidak menandatangani pakta keamanan, dengan mengatakan pihaknya memiliki "masalah keamanan yang serius" dan khawatir Pasifik dapat terlibat dalam perang antara China dan Amerika Serikat.

Selandia Baru juga telah memperingatkan terhadap pakta tersebut, yang dikatakan dapat mengganggu kerja sama keamanan regional yang sudah berlangsung lama.

Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton pada hari Jumat mengatakan dia menghormati perspektif Sogavare tetapi mendesak agar berhati-hati.

China telah menetapkan 20 titik kehadiran militer di Laut China Selatan meskipun mengatakan kepada Amerika Serikat bahwa mereka tidak akan memiliterisasi kawasan itu, dan Canberra khawatir Beijing berada di jalur yang sama di pulau-pulau Pasifik.

"Mereka menginginkan pelabuhan militer di PNG [Papua Nugini]. Mereka punya satu di Sri Lanka, dan mereka jelas sedang mencari tempat lain di mana mereka bisa menempatkannya," kata Dutton.

China menawarkan untuk membangun kembali pangkalan Angkatan Laut di Papua Nugini pada 2018 tetapi tetangga utara terdekat Australia itu memutuskan untuk meminta Canberra mengembangkan pangkalan itu.

Sebuah perusahaan negara China menjalankan pelabuhan Hambantota di Sri Lanka di bawah sewa 99 tahun, meskipun Sri Lanka sebelumnya mengatakan pelabuhan itu tidak dapat digunakan untuk tujuan militer China.

"Sebuah pangkalan militer China di Kepulauan Solomon akan mendorong Australia untuk secara signifikan meningkatkan penempatan militernya ke wilayah tersebut karena pulau-pulau itu sangat dekat dengan Australia," kata Dutton.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan perjanjian keamanan antara Kepulauan Solomon dan China akan merusak stabilitas di kawasan itu.

"Kami tidak percaya bahwa ada kebutuhan bagi negara-negara di luar keluarga Pasifik untuk memiliki peran keamanan," katanya.