Rusia Tolak Campur Tangan Barat dalam Perundingan Damai dengan Ukraina

Pada Februari 2014, UE menjadi penjamin perjanjian antara presiden Ukraina saat itu Viktor Yanukovych dan pengunjuk rasa Maidan di Kiev, Lavrov mengingatkan pemirsa. “Itu adalah puncak diplomasi. Tapi, keesokan paginya, oposisi meludahi diplomasi itu, dan UE harus menelannya,” papar Lavrov.

Yanukovich akhirnya digulingkan setelah bentrokan kekerasan dan melarikan diri dari negara itu.

Otoritas Ukraina yang baru segera mengirim militer mereka ke wilayah timur Donetsk dan Luhansk, di mana sebagian besar penduduk menolak mengakui kudeta di ibu kota negara itu.

Pada September tahun yang sama, kesepakatan Minsk I antara republik yang memisahkan diri dan Kiev dicapai di ibu kota Belarusia, setelah dinegosiasikan oleh Ukraina, Rusia, Jerman, dan Prancis dalam apa yang disebut Format Normandia.

Kesepakatan itu meminta kedua belah pihak menghentikan pertempuran, mengatur pertukaran tahanan, mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan, dan menarik persenjataan berat.

“Diplomasi kemudian mencapai ketinggian baru pada Februari 2015, ketika perjanjian yang ditandatangani di Minsk mengakhiri perang di Ukraina timur dan membuka jalan untuk memulihkan integritas teritorial Ukraina dengan memberikan status khusus kepada Donbass,” ujar Lavrov.

Perjanjian kedua, Minsk II, memperkenalkan gencatan senjata lain dan membuka jalan bagi reformasi administrasi dan politik di Ukraina serta otonomi dan pemilu lokal di republik Donbass.

Namun, pendukung Barat di Kiev kemudian tidak dapat membujuk pemerintah Ukraina untuk memenuhi janjinya.

“Uni Eropa telah membuktikan ketidakmampuannya sebagai organisasi yang mampu memenuhi kesepakatan yang dicapai,” ujar Lavrov.

Rusia mengirim pasukannya ke Ukraina lebih dari sebulan yang lalu, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Kiev menerapkan persyaratan yang disepakati di Minsk, dan akhirnya pengakuan Rusia atas republik Donbass di Donetsk dan Luhansk.