Tunduk pada Keinginan Putin, AS Tekan Ukraina untuk Serahkan Wilayah yang Diduduki Rusia
loading...
AS tekan Ukraina untuk menyerahkan wilayah yang diduduki oleh Rusia. Foto/X
A
A
A
MOSKOW - Ukraina harus siap menyerahkan wilayah tertentu sebagai bagian dari setiap negosiasi perdamaian di masa mendatang dengan Rusia. Itu diungkapkan Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz.
Kiev mengklaim kedaulatan atas Krimea, Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, serta Wilayah Kherson dan Zaporozhye. Wilayah tersebut secara resmi menjadi bagian dari Rusia setelah referendum pada tahun 2014 dan 2022. Moskow telah menegaskan bahwa status mereka tidak dapat dinegosiasikan.
Berbicara kepada ABC News, Waltz mengatakan bahwa penyelesaian potensial untuk konflik Ukraina "akan menjadi semacam wilayah untuk jaminan keamanan di masa mendatang" bagi Kiev.
Menurut pejabat tersebut, alternatif dalam bentuk keanggotaan NATO untuk Ukraina "sangat tidak mungkin." Ukraina telah menuntut aksesi ke blok militer yang dipimpin AS sedangkan Moskow memandang aspirasi NATO Kiev sebagai akar penyebab konflik yang sedang berlangsung.
Waltz percaya bahwa upaya untuk "mengusir setiap orang Rusia dari setiap jengkal tanah Ukraina, termasuk Krimea" tidak realistis pada saat ini. Upaya diplomatik yang sedang berlangsung yang dipelopori oleh AS harus difokuskan pada "realitas situasi di lapangan," penasihat keamanan nasional berpendapat.
Baca Juga: Profil Anatoliy Barhylevych, Kepala Staf AD Ukraina yang Dicopot karena Gagal Melawan Rusia
Juga pada hari Minggu, dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Waltz mengatakan bahwa "kami terlibat dalam diplomasi, dan itu akan melibatkan wortel dan tongkat untuk membawa kedua belah pihak ke meja perundingan." Ketika ditanya apakah Presiden AS Donald Trump siap untuk "menghukum" Presiden Rusia Vladimir Putin dengan lebih banyak sanksi jika ia menolak gencatan senjata, Waltz menjawab bahwa "semua opsi ada di atas meja."
Awal minggu ini, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengungkapkan bahwa perwakilan dari Washington dan Kiev telah "melakukan pembicaraan" mengenai masalah konsesi teritorial selama perundingan di kota Jeddah, Arab Saudi, pada hari Selasa. Diplomat tersebut berpendapat bahwa "tidak ada pihak yang dapat mencapai tujuan maksimalis mereka secara militer."
Ia juga meramalkan bahwa "jelas, akan sangat sulit bagi Ukraina dalam jangka waktu yang wajar untuk memaksa Rusia kembali ke tempat mereka berada pada tahun 2014." Setelah perundingan di Jeddah, Ukraina menyetujui gencatan senjata selama 30 hari.
Utusan khusus Trump, Steve Witkoff, melakukan perjalanan ke Moskow pada hari Kamis untuk menyampaikan rincian proposal tersebut kepada Putin. Kepala negara Rusia pada prinsipnya menyambut baik gencatan senjata tersebut tetapi bersikeras untuk membahas beberapa masalah penting terlebih dahulu, termasuk nasib pasukan Ukraina yang dikepung di Wilayah Kursk Rusia.
Kiev mengklaim kedaulatan atas Krimea, Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, serta Wilayah Kherson dan Zaporozhye. Wilayah tersebut secara resmi menjadi bagian dari Rusia setelah referendum pada tahun 2014 dan 2022. Moskow telah menegaskan bahwa status mereka tidak dapat dinegosiasikan.
Berbicara kepada ABC News, Waltz mengatakan bahwa penyelesaian potensial untuk konflik Ukraina "akan menjadi semacam wilayah untuk jaminan keamanan di masa mendatang" bagi Kiev.
Menurut pejabat tersebut, alternatif dalam bentuk keanggotaan NATO untuk Ukraina "sangat tidak mungkin." Ukraina telah menuntut aksesi ke blok militer yang dipimpin AS sedangkan Moskow memandang aspirasi NATO Kiev sebagai akar penyebab konflik yang sedang berlangsung.
Waltz percaya bahwa upaya untuk "mengusir setiap orang Rusia dari setiap jengkal tanah Ukraina, termasuk Krimea" tidak realistis pada saat ini. Upaya diplomatik yang sedang berlangsung yang dipelopori oleh AS harus difokuskan pada "realitas situasi di lapangan," penasihat keamanan nasional berpendapat.
Baca Juga: Profil Anatoliy Barhylevych, Kepala Staf AD Ukraina yang Dicopot karena Gagal Melawan Rusia
Juga pada hari Minggu, dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Waltz mengatakan bahwa "kami terlibat dalam diplomasi, dan itu akan melibatkan wortel dan tongkat untuk membawa kedua belah pihak ke meja perundingan." Ketika ditanya apakah Presiden AS Donald Trump siap untuk "menghukum" Presiden Rusia Vladimir Putin dengan lebih banyak sanksi jika ia menolak gencatan senjata, Waltz menjawab bahwa "semua opsi ada di atas meja."
Awal minggu ini, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengungkapkan bahwa perwakilan dari Washington dan Kiev telah "melakukan pembicaraan" mengenai masalah konsesi teritorial selama perundingan di kota Jeddah, Arab Saudi, pada hari Selasa. Diplomat tersebut berpendapat bahwa "tidak ada pihak yang dapat mencapai tujuan maksimalis mereka secara militer."
Ia juga meramalkan bahwa "jelas, akan sangat sulit bagi Ukraina dalam jangka waktu yang wajar untuk memaksa Rusia kembali ke tempat mereka berada pada tahun 2014." Setelah perundingan di Jeddah, Ukraina menyetujui gencatan senjata selama 30 hari.
Utusan khusus Trump, Steve Witkoff, melakukan perjalanan ke Moskow pada hari Kamis untuk menyampaikan rincian proposal tersebut kepada Putin. Kepala negara Rusia pada prinsipnya menyambut baik gencatan senjata tersebut tetapi bersikeras untuk membahas beberapa masalah penting terlebih dahulu, termasuk nasib pasukan Ukraina yang dikepung di Wilayah Kursk Rusia.
(ahm)
Lihat Juga :
