Jepang Desak India Kecam Rusia

NEW DELHI - Perdana Menteri India Narendra Modi menjamu mitranya dari Jepang Fumio Kishida di New Delhi pada hari Sabtu (19/3/2022), di mana kedua pemimpin membahas urusan bilateral dan keamanan internasional. India terus menolak tekanan untuk secara terbuka mengutuk Rusia atas tindakan militernya di Ukraina .

“Kami bertukar pandangan panjang lebar dalam kelompok kecil hari ini secara mendalam tentang situasi di Ukraina,” kata Kishida pada konferensi pers bersama dengan Modi.

“Invasi Rusia ke Ukraina adalah insiden besar yang mengguncang esensi tatanan internasional. Kita harus menanggapi dengan keras dan tegas," sambungnya.



“Kami mengkonfirmasi setiap perubahan sepihak terhadap status quo dengan kekerasan tidak dapat dimaafkan di wilayah mana pun, dan perlu untuk mencari penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional,” tambah Kishida, saat dia berdiri di samping Modi seperti dilansir dari Russia Today, Minggu (20/3/2022).

Namun, Perdana Menteri India menahan diri untuk tidak menangani krisis Ukraina secara langsung, hanya mengatakan bahwa “peristiwa geopolitik menimbulkan tantangan baru.”

Dia malah berbicara tentang penguatan lebih lanjut kemitraan India-Jepang untuk mendorong perdamaian, kemakmuran dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik serta di tingkat global.



Sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah pembicaraan itu menyuarakan keprihatinan serius tentang konflik yang sedang berlangsung dan krisis kemanusiaan di Ukraina, serta mendesak penghentian segera kekerasan tanpa mengecam Rusia.

India telah mendapat tekanan Barat yang meningkat untuk menjauhkan diri dari Moskow dan memutuskan hubungan ekonominya, setelah memilih abstain dari resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk aksi militer Rusia di Ukraina. India memilih untuk tetap netral bersama China, Pakistan, Afrika Selatan, dan 30 negara lain.

India juga menghadapi kritik karena membeli minyak Rusia, yang tersedia dengan harga diskon saat beberapa negara menghindarinya karena takut akan sanksi dari Amerika Serikat (AS). Pemerintah India, bagaimanapun, dilaporkan telah mengadopsi pendekatan pragmatis dan "menjelajahi semua kemungkinan" untuk memastikan keamanan energi negara itu sendiri.



Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan "operasi militer khusus" di Ukraina pada 24 Februari, dengan tujuan yang dinyatakan untuk "demiliterisasi dan denazifikasi" pemerintah negara itu.

Putin juga ingin memastikan bahwa aspirasi keanggotaan NATO Ukraina tidak lagi menjadi ancaman bagi Rusia atau republik Donbass yang baru diakui, yang telah menderita tujuh tahun pengepungan oleh pasukan Kiev.

AS dan sekutunya menuduh Rusia telah memulai invasi "tanpa alasan" untuk menduduki Ukraina.