Sejarah Sanksi yang Kini Menghajar Rusia, Ternyata Muncul sejak Perang Dunia I

Setelah Perang Dunia II pada 1945, riwayat Liga Bangsa-Bangsa berakhir karena digantikan oleh PBB.

Berbau Politik

Di era modern, sanksi ekonomi digunakan sebagai alat kebijakan luar negeri oleh banyak pemerintah.

Biasanya, sanksi ekonomi dijatuhkan oleh negara yang lebih besar dari segi ekonomi dan militer terhadap negara yang lebih kecil karena dua alasan.

Pertama, negara target dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan negara pemberi sanksi. Kedua, negara target dianggap memperlakukan warganya secara tidak adil atau melanggar hak asasi manusia (HAM). Ini yang dilakukan Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah negara, termasuk China, Korea Utara, Iran, Suriah, Rusia, Kuba, Venezuela, Afghanistan dan lain-lain.

Parahnya, penjatuhan sanksi di era sekarang sering dilakukan secara sepihak oleh negara besar tanpa mandat PBB. Contoh, AS merancang undang-undang sanksi yang menargetkan sektor senjata Rusia dengan alasan menjadi ancaman keamanan nasional Amerika meski menurut Moskow itu hanya karena persaingan bisnis persenjataan militer.

Efektivitas Sanksi Ekonomi

Menurut riset dari pakar Matthias Neuenkirch dan Florian Neumeier tahun 2015, sanksi ekonomi AS dan PBB memiliki dampak signifikan secara statistik terhadap ekonomi negara-negara target karena memangkas pertumbuhan PDB rata-rata 3 poin persentase per tahun.

Studi ini juga menyimpulkan bahwa efek negatif biasanya berlangsung selama sepuluh tahun dengan jumlah penurunan agregat dalam PDB per kapita negara target sebesar 25,5 persen.

Pemberlakuan sanksi terhadap lawan sebenarnya juga memengaruhi perekonomian negara yang memberlakukannya. Jika pembatasan impor diumumkan, konsumen di negara yang memberlakukan pembatasan tersebut kemungkinan memiliki pilihan barang yang terbatas.