Adik Kim Jong-un Ancam Korsel, Korut Hendak Kerahkan Pasukan

SEOUL - Para pemimpin militer Korea Utara (Korut) pada Selasa (16/6/2020) mengumumkan bahwa mereka sedang meninjau rencana untuk mengerahkan pasukan ke area perbatasan negara itu dengan Korea Selatan (Korsel). Rencana pengerahan pasukan ini muncul setelah adik pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un , Kim Yo-jong, mengancam melakukan serangan militer terhadap Seoul.

Ancaman perempuan yang dianggap paling kuat di Pyongyang itu dipicu oleh kegiatan para pembelot Korea Utara di Korea Selatan yang menerbangkan materi propaganda anti-Kim Jong-un ke wilayah negara komunis tersebut.

"Tentara kami terus mencermati situasi saat ini di mana hubungan (Korea) Utara-(Korea) Selatan berubah semakin buruk, dan bersiap-siap sepenuhnya untuk memberikan jaminan militer yang pasti untuk setiap tindakan eksternal yang akan diambil oleh Partai (Buruh) dan pemerintah," kata Staf Umum Tentara Rakyat Korea (KPA) dalam sebuah pernyataan yang dirilis Kantor Berita Pusat Korea (KCNA). (Baca: Tidak Puas, Adik Kim Jong-un Kembali Mengancam Korsel )

"Para pemimpin KPA sedang mempelajari sebuah rencana aksi untuk mengambil langkah-langkah untuk membuat tentara maju lagi ke zona-zona yang telah didemiliterisasi di bawah perjanjian (Korea) Utara-(Korea) Selatan, mengubah garis depan menjadi sebuah benteng dan semakin meningkatkan kewaspadaan militer terhadap (Korea) Selatan," lanjut pernyataan tersebut.

"Kami akan memetakan rencana aksi militer untuk secara cepat melaksanakan pendapat tersebut untuk menerima persetujuan dari Komisi Militer Pusat Partai."

Sebuah artikel pada hari Senin di Rodong Sinmun, media resmi Partai Buruh Korea (WPK) yang berkuasa, mengecam apa yang disebutnya "kebijakan bermusuhan tersembunyi dari otoritas Korea Selatan".

"Dengan tangan siapa hubungan (Korea) Utara-(Korea) selatan telah benar-benar bangkrut dan ketegangan terburuk telah terjadi di Semenanjung Korea," tulis media partai tersebut.

"Kami telah membuat kesimpulan bahwa tidak perlu bagi kami untuk duduk berhadap-hadapan dengan pihak berwenang Korea Selatan dan mendiskusikan hal-hal dengan mereka lagi. Yang tersisa bagi kami adalah membuat mereka membayar mahal atas kejahatan keji mereka," lanjut Rodong Sinmun.

"Kami telah memutuskan untuk mengambil serangkaian tindakan pembalasan untuk menghukum para pengkhianat dan sampah manusia," imbuh surat kabar itu.

"Seperti yang dinyatakan, kantor penghubung bersama (Korea) Utara-(Korea) Selatan akan dihancurkan dan hak untuk mengambil tindakan selanjutnya melawan musuh akan dipercayakan kepada tentara kita."

Pekan lalu, Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK)—nama resmi negara Korut—mengumumkan telah memutuskan hubungan dengan Seoul di tengah keengganan pemerintah Korea Selatan untuk menghentikan pengiriman selebaran propaganda ke Korea Utara melintasi zona demiliterisasi (DMZ) oleh pembelot Korea Utara yang berbasis di Korea Selatan. (Baca juga: Nyatakan Musuh, Korut Putus Seluruh Jalur Komunikasi dengan Korsel )

DMZ dibentuk pada tahun 1953 setelah gencatan senjata ditandatangani antara DPRK dan China di satu sisi, dan Korea Selatan dan Amerika Serikat di sisi lain, setelah tiga tahun perang brutal. Perbatasan antar-Korea sangat dibentengi, berisi ladang ranjau besar, pagar, stasiun pengawas, dan penjaga yang berpatroli.

Sebuah perjanjian 2018 yang mencakup deklarasi akhir perang oleh para pejabat dari Korea Utara dan Korea Selatan sepakat melucuti 22 stasiun perbatasan.

Namun, sejak saat itu, hubungan dua Korea terus memburuk meskipun ada upaya untuk menghidupkan kembali pembicaraan tentang perdamaian dan denuklirisasi Semenanjung Korea.