Aksi Putin Tidak Dapat Dukungan dari Dewan Keamanan PBB

NEW YORK - Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mendapatkan dukungan dari anggota Dewan Keamanan (DK) PBB pada pertemuan darurat pada Senin malam atas tindakannya membawa separatis di Ukraina timur di bawah kendali Moskow.

Amerika Serikat (AS) menyebut langkahnya sebagai dalih untuk invasi lebih lanjut, banyak anggota DK PBB mengutuk pelanggarannya terhadap integritas teritorial Ukraina , dan bahkan sekutu dekat China mendesak diplomasi dan solusi damai.

Ukraina menyerukan pertemuan yang langka pada Senin malam bersama dengan AS, lima negara Eropa dan Meksiko untuk mengutuk tindakan Putin yang mengakui kemerdekaan wilayah separatis Luhansk dan Donetsk, yang dilanda perang selama delapan tahun, dan memerintahkan militernya untuk "menjaga perdamaian" di sana.

Rusia kebetulan memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan bulan ini dan ingin pertemuan itu tertutup, tetapi para diplomat mengatakan mereka menyetujui sesi terbuka di bawah tekanan kuat dari Barat dan anggota lainnya.

Dubes AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menolak pengumuman Putin “sebagai omong kosong” bahwa pasukan Rusia akan berada di daerah separatis yang dikenal sebagai Donbas sebagai penjaga perdamaian. Ia mengatakan kehadiran mereka jelas menjadi dasar bagi upaya Rusia untuk menciptakan dalih untuk invasi lebih lanjut ke Ukraina.



Dia mengatakan dia memberi dunia pilihan, dan itu "tidak boleh berpaling."

"Sejarah memberi tahu kita bahwa melihat ke arah lain dalam menghadapi permusuhan seperti itu akan menjadi jalan yang jauh lebih mahal," ujarnya

"Putin sedang menguji untuk melihat seberapa jauh dia dapat mendorong kita semua, dan semua negara harus membela kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Ukraina dan semua negara," kata Thomas-Greenfield seperti dikutip dari AP,Rabu(22/2/2022).

Duta Besar Prancis untuk PBB Nicolas De Riviere mengatakan Rusia memilih jalan tantangan dan konfrontasi, terlepas dari upaya tanpa henti untuk mengurangi eskalasi selama beberapa minggu dan hari terakhir, termasuk oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz.