Aksi Putin Tidak Dapat Dukungan dari Dewan Keamanan PBB

NEW YORK - Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mendapatkan dukungan dari anggota Dewan Keamanan (DK) PBB pada pertemuan darurat pada Senin malam atas tindakannya membawa separatis di Ukraina timur di bawah kendali Moskow.

Amerika Serikat (AS) menyebut langkahnya sebagai dalih untuk invasi lebih lanjut, banyak anggota DK PBB mengutuk pelanggarannya terhadap integritas teritorial Ukraina , dan bahkan sekutu dekat China mendesak diplomasi dan solusi damai.

Ukraina menyerukan pertemuan yang langka pada Senin malam bersama dengan AS, lima negara Eropa dan Meksiko untuk mengutuk tindakan Putin yang mengakui kemerdekaan wilayah separatis Luhansk dan Donetsk, yang dilanda perang selama delapan tahun, dan memerintahkan militernya untuk "menjaga perdamaian" di sana.

Rusia kebetulan memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan bulan ini dan ingin pertemuan itu tertutup, tetapi para diplomat mengatakan mereka menyetujui sesi terbuka di bawah tekanan kuat dari Barat dan anggota lainnya.

Dubes AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menolak pengumuman Putin “sebagai omong kosong” bahwa pasukan Rusia akan berada di daerah separatis yang dikenal sebagai Donbas sebagai penjaga perdamaian. Ia mengatakan kehadiran mereka jelas menjadi dasar bagi upaya Rusia untuk menciptakan dalih untuk invasi lebih lanjut ke Ukraina.



Dia mengatakan dia memberi dunia pilihan, dan itu "tidak boleh berpaling."

"Sejarah memberi tahu kita bahwa melihat ke arah lain dalam menghadapi permusuhan seperti itu akan menjadi jalan yang jauh lebih mahal," ujarnya

"Putin sedang menguji untuk melihat seberapa jauh dia dapat mendorong kita semua, dan semua negara harus membela kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Ukraina dan semua negara," kata Thomas-Greenfield seperti dikutip dari AP,Rabu(22/2/2022).

Duta Besar Prancis untuk PBB Nicolas De Riviere mengatakan Rusia memilih jalan tantangan dan konfrontasi, terlepas dari upaya tanpa henti untuk mengurangi eskalasi selama beberapa minggu dan hari terakhir, termasuk oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz.

"Kami akan melanjutkan upaya ini dan meminta Rusia untuk mencocokkan kata-katanya dengan tindakan ketika mengklaim mendukung dialog dan membatalkan keputusan untuk mengakui entitas separatis," ujarnya.

Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengatakan ada laporan tentang pasukan dan tank Rusia sekarang memasuki Donetsk dan Luhansk.



“Invasi ke Ukraina melepaskan kekuatan perang, kematian dan kehancuran pada rakyat Ukraina,” ia memperingatkan.

Dia mendesak Dewan Keamanan untuk meminta Rusia menghentikan tindakan militer apa pun, mengutuk agresi terhadap negara berdaulat dan mempertahankan integritas teritorial Ukraina, dan menyerukan Rusia untuk menghormati kewajibannya berdasarkan Piagam PBB. Namun itu hampir tidak mungkin mengingat Rusia memiliki hak veto atas setiap tindakan dewan.

“Rusia telah membawa kita ke jurang,” kata Woodward. “Kami mendesak Rusia untuk mundur,” imbuhnya.

Dalam sambutan yang sangat singkat, Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun tidak menyebutkan tindakan Rusia, dengan mengatakan semua pihak harus menahan diri, dan menghindari tindakan apa pun yang dapat memicu ketegangan.

Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya menuntut agar Rusia membatalkan pengakuannya atas kemerdekaan wilayah separatis, segera menarik "pasukan pendudukan" yang dikirim ke sana oleh Putin, dan kembali ke negosiasi.

Dia menyebut Dewan Keamanan "sakit" karena kelambanannya di masa lalu, dan mendesak anggotanya untuk membela kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina.

Terlepas dari tindakan Putin, dia berkata: “Perbatasan Ukraina yang diakui secara internasional telah dan akan tetap tidak dapat diubah terlepas dari pernyataan dan tindakan apa pun oleh Federasi Rusia.”

Sementara Ukraina memiliki hak untuk membela diri di bawah Piagam PBB.



“Kami berkomitmen untuk jalan damai dan diplomatik dan kami akan tetap teguh di atasnya. Kami berada di tanah kami. Kami tidak takut pada apa pun atau siapa pun. Kami tidak berutang apa pun kepada siapa pun, dan kami tidak akan memberikan apa pun kepada siapa pun,” ujarnya.

Dia mengatakan tidak boleh ada keraguan sama sekali tentang ini karena ini bukan Februari 2014, ketika Rusia menginvasi Krimea, yang kemudian dianeksasi, dan Ukraina tidak siap.

"Ini Februari 2022," tegasnya.

Sementara itu Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menuduh AS dan sekutu Baratnya menghasut Ukraina - yang katanya telah memusatkan kontingen militer berkekuatan 120.000 orang di sepanjang jalur kontak dengan separatis pro-Rusia di timur - menuju “provokasi bersenjata. ”

Dia menuduh Ukraina meningkatkan penembakan secara tajam di daerah pemukiman Luhansk dan Donetsk selama akhir pekan lalu serta di beberapa kota dan desa Rusia di dekat perbatasan.

“Jadi sudah jelas bahwa Donbas berada di ambang petualangan militer baru Ukraina seperti yang sudah terjadi pada 2014 dan 2015,” katanya, menjelaskan itulah mengapa Putin membuat pengumuman itu pada Senin pagi.

Pihak berwenang separatis mengatakan pada Senin bahwa setidaknya empat warga sipil tewas oleh penembakan Ukraina selama 24 jam terakhir, dan beberapa lainnya terluka. Militer Ukraina mengatakan dua tentara Ukraina tewas selama akhir pekan, dan seorang prajurit lainnya terluka pada Senin. Juru bicara militer Ukraina Pavlo Kovalchyuk bersikeras bahwa pasukan Ukraina tidak membalas tembakan.



"Kami tetap terbuka untuk diplomasi untuk solusi diplomatik," kata Nebenzia. “Namun, membiarkan pertumpahan darah baru di Donbas adalah sesuatu yang tidak ingin kami lakukan,” imbuhnya.

Dia mendesak AS dan negara-negara Barat lainnya untuk berpikir dua kali, mengesampingkan emosi, dan tidak memperburuk situasi.

“Tidak seorang pun selain Anda yang dapat menahan rencana militeristik Kiev dan memaksanya untuk menghentikan penembakan terhadap Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk yang dalam kondisi baru ini dapat memiliki konsekuensi yang sangat berbahaya,” kata Nebenzia, mengacu pada aksi militer serius di masa depan.

Duta Besar Albania untuk PBB, Ferit Hoxha, menyebut apa yang dilakukan Rusia pada hari Senin sebagai pengulangan dari apa yang dilakukan Moskow di Georgia pada tahun 2008 ketika secara ilegal menduduki dua wilayah dan di Crimea pada tahun 2014, yang berarti agresi dengan pembuatan republik hantu.

“Siapa selanjutnya?,” tanyanya, “Setiap negara anggota PBB harus waspada,” imbuhnya.

Duta Besar Kenya untuk PBB Martin Kimani mengatakan krisis Ukraina menggemakan kemerdekaan setiap negara di Afrika yang mewarisi perbatasan yang ditarik oleh kekuatan kolonial yang tidak mematuhi ikatan sejarah, budaya dan bahasa. Tetapi alih-alih mengobarkan perang, katanya, negara-negara Afrika menerima perbatasan dan “memilih untuk melihat ke depan” serta mengikuti Piagam PBB dan aturan dari Organisasi Persatuan Afrika sebelumnya.



Kimani menuduh Rusia melanggar integritas teritorial Ukraina dan mengatakan pengakuannya terhadap Luhansk dan Donetsk sebagai negara merdeka tidak dapat dibenarkan ketika ada beberapa jalur diplomatik yang tersedia dan sedang berjalan yang memiliki kemampuan untuk menawarkan solusi damai.