Kritikus Sebut Partai PM Modi Mencari Suara di Balik Kontroversi Larangan Jilbab

Muzaffar Assadi, seorang analis politik yang mengajar di Universitas Mysore Karnataka, mengatakan masalah jilbab menargetkan pemuda yang akan berusia 18 tahun dan memenuhi syarat untuk memilih pada waktunya untuk pemilihan negara bagian tahun depan dan pemilihan nasional, yang dijadwalkan pada 2024.

“Mereka adalah pemilih potensial, jadi Anda hanya mengungkit masalah, membuat irisan dan akhirnya Anda memiliki basis untuk pemilihan berikutnya,” terang Assadi.



Muslim India mengatakan kontroversi jilbab adalah contoh lain dari marginalisasi mereka sejak Modi pertama kali menjabat pada tahun 2014 dengan platform pemerintahan yang baik dan identitas Hindu yang kuat.

Modi telah mempertahankan catatannya dan mengatakan kebijakan ekonomi serta sosialnya menguntungkan semua orang India.

Analis dan pemimpin oposisi mengatakan lingkungan politik yang rusak di Karnataka dapat mengurangi daya tarik Bengaluru sebagai tujuan favorit bagi para migran dan ekspatriat.

"Karnataka adalah negara bagian yang sangat beragam dan orang-orang telah hidup di sini dalam harmoni untuk waktu yang lama," kata Abdul Majeed, kepala negara bagian dari Partai Sosial Demokrat India yang sebagian besar berjuang untuk tujuan Muslim.

"Tetapi politik elektoral mengancam kerukunan komunal dari hari ke hari. Di era media sosial ini, semua orang menyaksikan apa yang terjadi di Karnataka," ujarnya.