Kritikus Sebut Partai PM Modi Mencari Suara di Balik Kontroversi Larangan Jilbab

NEW DELHI - Serangkaian undang-undang agama yang dipromosikan oleh partai nasionalis Hindu yang berkuasa di India di negara bagian Karnataka selatan, termasuk larangan mengenakan jilbab , meningkatkan kekhawatiran bahwa tindakan memecah belah itu akan memicu ketegangan sektarian yang lebih umum di utara negara tersebut.

Partai Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi baru-baru ini melarang mengenakan jilbab di ruang kelas di Karnataka, satu-satunya dari lima negara bagian selatan India yang diperintahnya. Sementara itu sebuah proposal untuk membuat pindah agama menjadi tindakan ilegal juga sedang dipertimbangkan oleh legislatif lokal.

Langkah tersebut telah menjadi isu perdebatan yang melibatkan minoritas Muslim India. Partai-partai oposisi dan banyak analis politik menuduh BJP mengobarkan ketegangan di Karnataka untuk mengkonsolidasikan daya tariknya kepada mayoritas umat Hindu, seperti yang mereka lakukan di tempat lain di negara itu.

Kantor Modi tidak segera menanggapi permintaan yang meminta komentar.



BJP telah membantah bahwa larangan hijab yang diberlakukan di Karnataka pada 5 Februari lalu, sebuah undang-undang yang baru-baru ini ditujukan terutama untuk mencegah umat Hindu yang miskin pindah agama menjadi Kristen dan Islam, dan undang-undang tahun 2021 yang melarang penyembelihan sapi - yang dianggap suci dalam agama Hindu - dirancang untuk memanjakan mayoritas masyarakat India.

"Kontroversi jilbab dimulai sebagai masalah yang sangat lokal yang bisa saja dihentikan," kata Sandeep Shastri, seorang ilmuwan politik yang telah mengajar di Karnataka.

"Saya terus menyilangkan jari saya tentang apa yang akan menjadi akibat dari putusan tentang masalah ini," tambah Shastri, merujuk pada petisi di pengadilan tinggi yang berusaha untuk membatalkan larangan jilbab.

"Apakah itu akan semakin merusak tatanan sosial di negara bagian?" tanyannya seperti dikutip dari Reuters, Jumat (18/2/2022).

Ibu Kota Karnataka adalah pusat kosmopolitan Bengaluru, sebuah kota berpenduduk sekitar 12 juta orang yang merupakan pusat industri IT India yang sedang berkembang pesat.



Larangan sekolah terhadap penggunaan jilbab telah memicu protes oleh beberapa siswa dan orang tua Muslim di sekitar Karnataka pada awal bulan ini. Aksi ini kemudian di balas oleh mahasiswa Hindu yang mengenakan selendang berwarna jingga, yang biasanya dikenakan oleh umat Hindu.

Tidak ada kekerasan tetapi ketegangan seperti itu menjadi isu panas di India, di mana Muslim menyumbang sekitar 13% dari 1,35 miliar penduduk negara itu. India telah mengalami beberapa kerusuhan Hindu-Muslim yang mematikan sejak kemerdekaan pada tahun 1947, tetapi hampir tidak ada kerusuhan di selatan.

Juru bicara BJP Karnataka Ganesh Karnik menyalahkan kelompok Muslim karena mencari apa yang disebutnya identitas berbeda dengan bersikeras mengenakan jilbab di kelas, dan mengatakan perselisihan itu dapat menyatukan umat Hindu.

"Mereka melihat setiap masalah sebagai korban," kata Karnik.

"Kalau mereka mengambil sikap, masyarakat Hindu juga akan mengambil sikap. Anak perempuan dan laki-laki muda kita akan terganggu (berpikir) mengapa mereka diberi hak istimewa?" imbuhnya.



Dia mengatakan BJP yakin akan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan negara bagian Karnataka tahun depan dan kemudian berkembang lebih jauh di wilayah tersebut.

"Kami memperluas, kami akan memerintah lebih banyak negara bagian selatan. Jika tidak hari ini, besok, jika tidak besok, lusa," sumbar Karnik.

Di negara bagian Uttar Pradesh di utara, rumah bagi lebih dari 200 juta orang dan pemimpin politik nasional, perselisihan yang telah berlangsung lama antara umat Hindu dan Muslim mengenai situs keagamaan telah menjadi isu sentral dalam pemilihan negara bagian yang sedang berlangsung di mana BJP Modi sedang berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya.

Muzaffar Assadi, seorang analis politik yang mengajar di Universitas Mysore Karnataka, mengatakan masalah jilbab menargetkan pemuda yang akan berusia 18 tahun dan memenuhi syarat untuk memilih pada waktunya untuk pemilihan negara bagian tahun depan dan pemilihan nasional, yang dijadwalkan pada 2024.

“Mereka adalah pemilih potensial, jadi Anda hanya mengungkit masalah, membuat irisan dan akhirnya Anda memiliki basis untuk pemilihan berikutnya,” terang Assadi.



Muslim India mengatakan kontroversi jilbab adalah contoh lain dari marginalisasi mereka sejak Modi pertama kali menjabat pada tahun 2014 dengan platform pemerintahan yang baik dan identitas Hindu yang kuat.

Modi telah mempertahankan catatannya dan mengatakan kebijakan ekonomi serta sosialnya menguntungkan semua orang India.

Analis dan pemimpin oposisi mengatakan lingkungan politik yang rusak di Karnataka dapat mengurangi daya tarik Bengaluru sebagai tujuan favorit bagi para migran dan ekspatriat.

"Karnataka adalah negara bagian yang sangat beragam dan orang-orang telah hidup di sini dalam harmoni untuk waktu yang lama," kata Abdul Majeed, kepala negara bagian dari Partai Sosial Demokrat India yang sebagian besar berjuang untuk tujuan Muslim.

"Tetapi politik elektoral mengancam kerukunan komunal dari hari ke hari. Di era media sosial ini, semua orang menyaksikan apa yang terjadi di Karnataka," ujarnya.