Melawan Kodrat, Arab Saudi Tolak Resolusi PBB soal Orientasi Seksual
loading...
A
A
A
RIYADH - Arab Saudi menolak resolusi PBB tentang orientasi seksual. Alasannya, hal itu melawan kodrat.
Perwakilan Tetap Arab Saudi untuk PBB, Abdallah Al-Mouallimi, mengatakan bahwa Tuhan menciptakan pria dan wanita. Dia menggarisbawahi bahwa apa yang bukan pria dan wanita adalah "melawan kodrat".
"Mengenai istilah orientasi seksual dan identitas gender, terminologi semacam itu bertentangan dengan sejarah Arab Saudi, serta suara dan undang-undang di banyak negara," katanya, seperti dikutip Saudi Gazette, Sabtu (18/12/2021).
Al-Mouallimi menekankan bahwa praktik demokrasi internasional didasarkan pada landasan moral yang menghormati nilai-nilai dan budaya bangsa lain.
Dia juga menegaskan bahwa kodrat manusia diciptakan Tuhan dari pasangan laki-laki dan perempuan.
“Pengenaan nilai dan konsep yang tidak sesuai dengan kodrat ilahi ini ditolak oleh negara-negara yang budaya, identitas agama, adat dan tradisinya menolak nilai dan konsep ini," ujarnya.
"Dari perspektif keyakinan kuat Kerajaan [Arab Saudi] bahwa setiap negara memiliki hak untuk memberlakukan undang-undang dan peraturan sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat mereka dan sesuai dengan budaya dan identitas agama mereka, dan karena para sponsor resolusi mengabaikan kami," katanya.
"Menyikapi istilah dan konsep yang sangat sensitif yang terkandung dalam teks resolusi tersebut, Kerajaan Arab Saudi memiliki keberatan terhadap apa yang tertuang dalam draft resolusi No. A/C.3/76/L.45/Rev.1 berjudul “Penguatan Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Mempromosikan Demokratisasi dan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkala dan Adil,” katanya.
Perwakilan Tetap Arab Saudi untuk PBB, Abdallah Al-Mouallimi, mengatakan bahwa Tuhan menciptakan pria dan wanita. Dia menggarisbawahi bahwa apa yang bukan pria dan wanita adalah "melawan kodrat".
"Mengenai istilah orientasi seksual dan identitas gender, terminologi semacam itu bertentangan dengan sejarah Arab Saudi, serta suara dan undang-undang di banyak negara," katanya, seperti dikutip Saudi Gazette, Sabtu (18/12/2021).
Al-Mouallimi menekankan bahwa praktik demokrasi internasional didasarkan pada landasan moral yang menghormati nilai-nilai dan budaya bangsa lain.
Dia juga menegaskan bahwa kodrat manusia diciptakan Tuhan dari pasangan laki-laki dan perempuan.
“Pengenaan nilai dan konsep yang tidak sesuai dengan kodrat ilahi ini ditolak oleh negara-negara yang budaya, identitas agama, adat dan tradisinya menolak nilai dan konsep ini," ujarnya.
"Dari perspektif keyakinan kuat Kerajaan [Arab Saudi] bahwa setiap negara memiliki hak untuk memberlakukan undang-undang dan peraturan sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat mereka dan sesuai dengan budaya dan identitas agama mereka, dan karena para sponsor resolusi mengabaikan kami," katanya.
"Menyikapi istilah dan konsep yang sangat sensitif yang terkandung dalam teks resolusi tersebut, Kerajaan Arab Saudi memiliki keberatan terhadap apa yang tertuang dalam draft resolusi No. A/C.3/76/L.45/Rev.1 berjudul “Penguatan Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Mempromosikan Demokratisasi dan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkala dan Adil,” katanya.
(min)