Masjid Jamia Kashmir 2 Tahun Digembok, India Kekang Kebebasan Beragama

Jum'at, 17 Desember 2021 - 00:15 WIB
loading...
A A A


Kebebasan beragama diabadikan dalam konstitusi India, yang memungkinkan warga untuk mengikuti dan dengan bebas mempraktikkan keyakinan mereka. Konstitusi juga mengatakan negara tidak akan “mendiskriminasi, menggurui, atau mencampuri profesi agama apa pun”. Bagi umat Islam di kawasan itu, penutupan masjid membawa kenangan menyakitkan dari masa lalu.

Pada tahun 1819, penguasa Sikh menutupnya selama 21 tahun. Selama 15 tahun terakhir, telah dikenakan larangan dan penguncian berkala oleh pemerintah India berturut-turut. Tetapi pembatasan saat ini adalah yang paling parah sejak wilayah itu dibagi antara India dan Pakistan setelah kedua negara memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947.

“India mengatakan itu adalah negara sekuler. Jika demikian, mengapa kita menyaksikan pembatasan agama seperti itu?” tanya Zareef Ahmed Zareef, seorang penyair dan sejarawan lisan.

Setelah Kashmir meletus menjadi pemberontakan bersenjata melawan India pada tahun 1989, masjid agung dan daerah sekitarnya di jantung Srinagar muncul sebagai pusat protes. India telah menggambarkan pemberontakan itu sebagai terorisme yang disponsori Pakistan, tuduhan yang dibantah oleh Pakistan.



Khotbah di Masjid Jamia sering membahas konflik yang telah lama memanas, dengan Mirwaiz Umar Farooq, imam kepala dan salah satu pemimpin separatis terkemuka di kawasan itu, memberikan pidato berapi-api yang menyoroti perjuangan politik Kashmir.

Pihak berwenang sering melarang salat di masjid untuk waktu yang lama. Menurut data resmi, masjid ditutup setidaknya selama 250 hari pada tahun 2008, 2010 dan 2016.

“Orang-orang di masjid bermeditasi dan merasakan spiritualitas dan Mirwaiz memiliki gaya unik dalam menyampaikan khotbah. Diskusi seputar masalah sosial, ekonomi dan politik adalah fungsi inti keagamaan masjid,” kata Altaf Ahmad Bhat, salah satu pejabat di masjid agung.

Bhat menolak alasan hukum dan ketertiban yang dikutip oleh pihak berwenang. “Saya percaya itu adalah ketidakmampuan mereka jika mereka tidak dapat mengatasi situasi. Kami mengangkat suara kami di sini dan itu tidak selalu politis. Saya pikir ini tidak ada argumen sama sekali," katanya.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1308 seconds (0.1#10.140)